DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai uraian tugas dan tata kerja dinas tanaman pangan dan hortikultura.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat; -71'?!l//Wf:!'cfwma€n4?ww;gawir—Ws? … . ., Mengingat: 1. Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU—i/2003;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 70va” 9nz(mv,1 Murry/z."_?9gv$wn'f__ _ ___ Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 44JT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; _ (Gim/M;.- gaara/1447317711“ ,?y'ny$_rn_:_."_ _
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenagan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 31);
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
4.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan ”ZW/' …1W540270/74/9igt'… . ”_ .. , , . . 10. 11. 12. 13. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultural Uraian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diarahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekedaan. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan-jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja. UPTD adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota. ..7/9/1/1Wm fth/fqyzi'rvy 311143ng , _ _ _ __ _

BAB II

URAIAN TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari : Kepala Dinas; Sekretariat; Bidang Tanaman Pangan ; Bidang Hortikultura; Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; Bidang Sarana dan Prasarana; Kelompok Jabatan Fungsional ; dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. .rw-“99.669:

Pasal 3

(1)Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut merumuskan dan menetapkan kebijakan, monkoordinir, pembinaan dan pengawasan program / kegiatan tugas dekonsentransi dan/ atau tugas perbantuan di bidang Hortikultura.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menetapkan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Gubernur serta masukan dari komponen masyarakat untuk _]Jf/y/m/r ”maar/761137514" 733,23018774' ,, ' .. __'. _ mewujudkan pemerintahan yang baik di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; .merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan kebijakan daerah dan nasional bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; . melakukan pembinaan pelaksanaan kebijakan dan strategi serta prioritas pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan kebijakan daerah dan nasional bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 4 . mengkoordinasikan program dan/atau kegiatan dinas dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar tercipta sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan; .mengendalikan penyusunan rumusan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan keuangan dan laporan kinerja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan penanggungjawaban pelaksanaan kinerja; . menyusun sasaran kinerja kepala dinas serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; . membina dan memotivasi bawahan melalui pendekatan kemanusiaan, menasehati dan pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta menjadi teladan dan motivator bagi masyarakat; . melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar .7/v'f4'2vwgmwwfiofffvw3ylwgi A terciptanya PNS yang handal, profesional dan bertanggungjawab; '. menghadiri rapat yang dilaksanakan instansi terkait dengan memberikan saran, usul pendapat sebagai bahan masukan pengambilan keputusan dan kesimpulan rapat; '. menandatangani naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk penanggungjawaban naskah dinas; . mendisposisl naskah-naskah dinas dengan menuliskan petunjuk dan perintah sesuai permasalahan untuk mendapat tindak lanjut dari sekretaris dinas, kepala bidang dan UPTD sesuai bidang tugasnya masing-masing; . memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; m.mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah; . menyampaikan hasil pelaksanaan tugas secara periodik serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan. . membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;dan . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas. giimsw'l _ , _ IAG/yuna Pra/1.44?” Q'M'IW'
(3)Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana 1) 2) dimaksud pada ayat (1), membawahkan ;
1. a.Sekretariat; Bidang Tanaman Pangan ; Bidang Hortikultura ; Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ; Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ; Kelompok Jabatan Fungsional ; dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). senen???

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, pengendalian pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, koordinasi pelaksanaan tugas serta melaporkan hasil pelaksanaan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretaris mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada untuk keterpaduan pelayanan administratif dinas;
2. b.melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dan penatausahaan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan renstra dinas serta kebijakan untuk memberikan arah pencapaian target kinerja tahunan;
3. c.menyelenggarakan koordinasi pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana dan sarana serta hubungan masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; . menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; . menyusun perumusan kebijakan umum dan dinas berdasarkan usulan subbagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan renstra dinas; merumuskan penyusunan rencana kerja dan kinerja tahunan dinas berdasarkan renstra dinas serta kebijakan untuk memberikan arah pencapaian target kinerja tahunan; . menyusun rencana kegiatan dan anggaran dinas berdasarkan renstra dinas serta kebijakan untuk memberikan arah pencapaian target kinerja tahunan; . menyusun penetapan kinerja dinas berdasarkan renstra dinas serta kebijakan untuk memberikan arah pencapaian target kinerja tahunan; . melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas; '. memfasilitasi penyusunan rencana kerja sama dengan instansi/pihak lain dengan menyelenggarakan koordinasi untuk tercapainya program; .mengendalikan pelaksanaan tugas pengelolaan data di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas; . Melaksanakan koordinasi penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura _ MW,… ”'n/um (ini dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas; m.melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalahnya;
4. n.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas berdasarkan realisasi kegiatan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
5. o.menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas kepada atasan secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
6. p.menyusun sasaran kinerja sekretariat serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan;
7. q.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalahnya;dan
8. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran tugas. 3) Sekretaris sebagaiman dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
9. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
10. b.Sub Bagian Keuangan ; dan
  1. 0.Sub Bagian Perencanaan. Fim/740,147 &mfmniw'mw [???/10 84,111" . -|_. .AH”, u1'-“" '.» .,

Pasal 5

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan pengelolaan data kepegawaian. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
(2)a. b. menyusun dan mengolah data kepegawaian; mengusulkan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas; .menyiapkan dan mengolah data pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional; .menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai dan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai; .melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas; menyiapkan administrasi perjalanan dinas pegawai; . melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat—surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan; . melaksanakan penggandaan naskah dinas; melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat- rapat dinas; melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, protokol dan pendokumentasian; _ 1797041744 Haan/Gm'mw' _fywsffmi _ __ _ __ _
(1)
(2)R. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
1. l.melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; m.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
2. n.melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor; . mengelola perpustakaan Dinas; . melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD; . melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan UPTD; menyusun sasaran kinerja sub bagian serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan ; dan
3. s.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. .“.DUO

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi bahan mengumpulkan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil keuangan. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan merencanakan kegiatan sub bagian keuangan;
2. b.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; ..?f'lrwmfmalivwf,>wzn"379”s&aa' …. .. . —
(1)
1. c.melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
2. d.melaksanakan perbendaharaan keuangan;
3. e.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
4. f.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;
5. g.melaksanakan verifikasi keuangan;
6. h.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
7. a.melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
8. i.melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
9. j.melaporkan hasil kegiatan sub bidang; k. menyusun sasaran kinerja sub bagian serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan;dan
10. l.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Sub Bagian Perencanaan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. [Jian/Mn. ?(an_-4ffdnwvr'f?y99v_39vzf.__ … . ' n.

(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan dinas; melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaporan dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Sarana dan Prasarana serta UPTD; melaksanakan pengelolaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas; melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sarana dan prasarana pertanian dan UPTD; melaksanakan sosialisasi dan pembinaan di bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura; melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan penyusunan rencana strategis; menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, TOR, dan Laporan Tahunan dinas berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
2. m.melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang Tanaman Pangan, Hotikultura Pengelolahan dan Pemasaran hasil Pertanian;
3. n.menyusun sasaran kinerja sub bagian serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan ; dan
  1. 0.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

(1)Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi penyusunan
(2)rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di bidang tanaman pangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja;
2. b.menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang tanaman pangan;
3. c.merumuskan kegiatan dan program kerja bidang Tanaman Pangan;
4. d.menyusun sasaran kinerja bidang dan menetapkan sasaran kinerja bawahan; Sma? … __ . memberi petunjuk arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Tanaman Pangan; mengevalusi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Tanaman Pangan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian berdasarkan sasaran kinerja pegawai; . mengkoordinasikan program/kegiatan pengembangan Bidang Tanaman Pangan dengan unit—unit terkait di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; . melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi di Bidang Tanaman Pangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan program kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; memberi pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada atasan; memberi telaahan staf terhadap pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai bahan pertimbangan; . memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja; mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas tata naskah dinas yang dikelola di lingkungan Bidang Tanaman Pangan untuk diajukan kepada atasan; .melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; . Menyusun sasaran kinerja bidang Tanaman Pangan serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; . mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang secara periodik; . menyusun laporan akuntabilitas kinerja bidang ; dan Www acknwaem- wew , , ._ … __
5. q.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam lingkup kepentingan kedinasan.
(3)Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(1)
(2)membawahkan :
1. a.Seksi Pengembangan Padi;
2. b.Seksi Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya;dan
3. c.Seksi Pengembangan Umbi-umbian dan Kacang-Kacangan.

Pasal 9

Seksi Pengembangan Padl mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan Seksi Pengembangan Padi. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Pengembangan Padi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja;
2. b.mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Padi;
3. c.melakukan kerjasama dengan seksi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan padi;
4. d.menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan padi;
5. e.menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
6. f.memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; ,. , iii/WW:A?”!qurerwwm'3249wSm-M__ _ _
(1)
(2)
1. g.menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan padi;
2. h.menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan pengembangan padi;
3. i.memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. j.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
5. k.Menyusun sasaran kinerja seksi Pengembangan Padi serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; |. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program pembinaan dan Pengembangan Seksi Jagung dan Serealia Lainnya. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana dan program kerja;
2. b.mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya; '—.' _.»' r.-"' -. / _.“ ''» ,. 7wa amer… ewa w.. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya; . melaksanakan kegiatan pembinaan Seksi Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya; menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya; menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; . menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan Pengembangan Jagung dan Serealia lainnya; menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan Seksi Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya; memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyusun sasaran kinerja seksi serta menetapkan sasaran kinerja bawahan dan memberikan penilaian terhadap target hasil sasaran kinerja bawahan; membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; . melakukan kerjasama dengan Seksi Pengembangan Padi dan Seksi Pengembangan Umbi-umbian dan Kacang-kacangan; menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan penanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. ia,/m;; fim/192.330 .—

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…