DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan Bab IV Susunan Organisasi Bab V Kedudukan Tugas dan Fungsi Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional Bab VII Tata Kerja Bab VIII Eselonering Bab IX Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Bab X Pembiayaan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas 1'ransmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003; 1
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 2
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); 1 l. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Serita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TRANSMlGRASl DAN TENAGA KERJA PROVINS! PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah KepaJa Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Gubemur adalah Gubernur Papua Barat.
3. 4.Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat.
4. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat.
5. 6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan. Kelompok Jabatan F'ungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPT Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Transmigrasl dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat. 3

BAB LLL

KEDUDUKAN

Pasal 3

( 1) UPT Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pengawasan ketenagakerjaan.

(2)UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepaJa Dinas.
(3)UPT Pengawasan Ketenagakerjaan berkedudukan di Kabupaten Sorong yang wilayah kerjanya meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Raja Ampat.

BAB IV

SUSUNAN OROANISASI

Pasal 4

( 1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Penegakan Hukum;
d.Seksi Norma Kerja dan Keselamatan Kerja; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABV TUOAS DAN F'UNOSl

Pasal 5

(1)UPT Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis dinas atau penunjang di bidang pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, penegakkan hukum pada Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tarnbrauw, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Raja Ampat.
(2)Dalam rnelaksanakan tugas UPT Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 4
1. a.penyusunan rencana kerja UPT;
2. b.pelaksanaan operasionaJ UPT meliputi inventarisasi jenis pekerjaan dan perusahaan;
3. c.pelaksanaan ketatausahaan UPT;
4. d.penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan kepada perusahaan dan tenaga kerja dalam rangka pemahaman norma ketenagakerjaan;
5. e.pemeriksaan penerapan norrna ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja daJam rangka menjamin kepatuhan norma ketenagakerjaan;
6. f.pengujian norma ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja dalam rangka pernenuhan norma ketenagakerjaan;
7. g.pelaksanaan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakkan hukum, kepada KepaJa Dinas; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan/atasan. PasaJ 6 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas:
9. a.menyusun rencana kerja;
10. b.menyusun dan menghimpun data dan informasi;
11. c.menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumen dan perpustakaan;
12. d.menyelenggarakan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, sarana dan prasarana perjalanan dinas, keprotokolan dan humas;
13. e.menyelenggarakan pengunaan, penyimpanan. pemeliharaan dan pengamanan barang inventaris;
14. f.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
15. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kelapa UPT.

Pasal 7

Seksi Penegakan Hukum sebagai.mana dimaksud dalam PasaJ 4 ayat (1) huruf c. mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja seksi; menyusun pedoman dan rencana pengawasan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan;
b.melakukan pemetaan kasus ketenagakerjaan daJam upaya penegakkan hukum;
c.menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan;
d.menyiapkan bahan inventarisasi data ketenagakerjaan:
e.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi: 5
f.membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban seksi; dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Pasal 8

Seksi Norma Kerja dan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja seksi;
b.menyusun bahan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian di bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
c.melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja di bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan sistem manajeman keselamatan dan kesehatan kerja;
d.menyeJenggarakan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja di bidang mekanik,pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan sistem manajeman keselamatan dan kesehatan kerja;
e.menyelenggarakan proses perijinan dan pengesahan kelayakan penggunaan sarana keselamatan dan kesehatan kerja di bidang mekanik, pesawat uap, bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
f.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi;
g.membuat laporan pelaksanaan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban seksi; dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasa19 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis UPT sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan FungsionaJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjangjabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya. 6
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditentukan berdasarkan beban kerja.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(5)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIL

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya rnasing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 12

(1)Setiap pimpinan dalam lingkup UPT bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-rnasing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pimpinan dalam lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pem binaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
(3)Setiap Iaporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(4)Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan UPT wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
(6)Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.
(7)Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas. 7

BAB VIII

ESELONERING

Pasal 13

(I) Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha, KepaJa Seksi merupakan jabatan struktural eselon JV.a atau jabatan pengawas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…