DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;
b.bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahuri 2020 yang efektif dan efesian, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang memuat program dan kegiatan prioritas sesuai dengan indikasi program prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tabun 1999 ten tang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya 1 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR13 TAHUN2019 GUBERNURPAPUA BARAT SALINAN Mengingat Menimb ng 2 Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2003 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
14.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 73);
15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); 4

Pasal 1

Dalam Fraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Perw-erintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pej ....erintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan ya.lf menjadi kewenangan Daerah otonom.
2.Da~rah adalah Provinsi Papua Barat. :1
3.GUfemur adalah Gubemur Papua Barat. .
4.Ka~upaten/kota adalah kabupaten Zkota yang termasuk ke dalam wilayah adrainistrasi Provinsi Papua Barat sesuai ketentuan peraturan perhndang- undangan.
5.Re4cana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja penrerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pernbangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan Da~rah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Per!mgkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRPB dalF penyelenggaraan Urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Prob-am adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber day~ yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugrs dan fungsi.
8.Ke~atan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yarilg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (ouiput) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
9.Indlkator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pedcapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalr bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
10.Sa~aran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujlan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diprroleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
11.Anigaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD ad ah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan I Per. turan Daerah. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAHTAHUN2020.
16.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 4); Meneta an 5 I

(1)RKfD Tahun 2020 mencakup perencanaan dan pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah serta pertanggung- jawkban keuangan daerah. !I
(2)~KiD T~un 2020. seb~gaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sls~Fmatika sebagai benkut: BAlB I PENDAHULUAN BA~ II GAMBARANUMUM KONDISI DAERAH :1 BAf III KERANGKAEKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BA, IV SASARANDAN PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH BAlliV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANKABUPATEN/KOTA !I BAlBVI RENCANA KERJA DAN PENDANAANDAERAH II BAIBVII KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAH BAl VIn : PENUTUP
(3)urf·an secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)I tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak tefHL:isahkan dari Peraturan GU::~:mi. RKPD T un 2020 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUAdali PPAS Tahun Anggaran 2020. i Pasal 5 RKPD Tahun 2020 menjadi pedoman Perangkat Daerah serta Tim Anggaran Pemerinjah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja baerah Tahun Anggaran 2020. I I Pasa13 Pasal 2 RKPD Tfhun 2020 adalah dokumen rencana daerah yang berfungsi sebagai pedomaf pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangungan Daerah. 13. pri~ci.lritasdan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS ad .ah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dib .rikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalk penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat DaJrah. 12. 6 BERITA IDAERAHPROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2019 NOMOR 13. NATANIELD. MANDACAN CAP/TID Diundangkan di Manokwari pada tanggal I? Juni 2018 SEKRE RIS DAERAH PROVINSI PAPUABARAT, DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID Ditetapkan di Manokwari pada tanggal1 7 Juni 2019 GUBERNUR PAPUABARAT, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. I Peratur Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yank memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 8

BAB III KETENTUANPENUTUP

BAB III

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Dalam :al perlunya terjadi perubahan major dan minor terhadap substansi RKPD ahun 2020 dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perund I g-undangan. I Pasal 6 Perangkr-t Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD Tahun 2020 dengan kepala erangkat Daerah sebagai penanggung jawabnya.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…