DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial keagamaan di Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan di Provinsi Papua Barat; GUBERNUR PAPUABARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMANPEMBERIANHIBAH DANBANTUANSOSIAL KEAGAMAAN TENTANG PERATURANGUBERNUR PROVINSIPAPUABARAT NOMOR 13 TAHUN 2021 SALIN AN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik tentang Negara
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018jPUU-Ij2003;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuri 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5272);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); Perundang-UndanganPeraturanPembentukan Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANGPEDOMANPEMBERIAN HIBAH DAN BANTUANSOSIAL KEAGAMAANDI PROVINSI PAPUABARAT. MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubemur Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat.
5.Pemerintah Kabupaterr/Kota adalah Pemerintah Kabupaterr/Kota di Provinsi Papua Barat.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKADadalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
8.Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang diberi wewenang atau amanat untuk membentuk BadanjLembaga danjatau yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
9.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat.
11.Organisasi Perangkat Daerah Terkait adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan calon penerima hibah dan bantuan sosial keagamaan.
12.Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRDdan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaranjpengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perancanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKDadalah rencana kerja dan anggaran BPKADselaku Bendahara Umum Daerah.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKDadalah dokumen pelaksanaan anggaran BPKADselaku Bendahara Umum Daerah.
19.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-OPDadalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
22.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
23.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
24.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
26.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
27.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
28.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
29.Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.
30.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubemur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31.Hibah adalah pemberian uangj'barang ataujasa dari Pemerintah Daerah kepada lembaga, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dibidang keagamaan.
32.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uangjbarang dari Pemerintah Daerah kepada individu, kelompok, darr/ atau masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk mendukung urusan pemerintah dibidang pembangunan keagamaan. Pasa13

(1)Penerima dana Hibah terdiri atas:
1. a.pemimpiny tokoh agama dan / atau masyarakat; dan
2. b.organisasi sosial keagamaan. BABII HIBAH Pasa12
(1)Gubernur dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan daerah.
(2)Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;dan
3. c.memenuhi persyaratan penerima hibah.
(5)Sifat bantu an hibah adalah sebagai berikut:
1. a.stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah;
2. b.diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh OPD;
3. c.diberi secara selektif; dan
4. d.penganggarannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
  1. 33.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD an tara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

Pasal 6

(1)Gubernur menunjuk OPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan proposal hibah.
(2)OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah kepada Gubernur.
(3)Verifikasi permohonan belanja hibah oleh bidang penyelenggaraan urusan mental, spritual dan kesejahteraan masyarakat. Pasa15 Kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana hibah, meliputi:
1. a.peningkatan pelayanan publik di daerah KabupatenzKota Se-Papua Barat;
2. b.keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
3. c.penguatan harmonisasi antar kelompok sosial masyarakat; dan
4. d.penguatan lembaga sosial keagamaan agar dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi warga masyarakat. Pasa14
(1)Pemberian Hibah kepada pemimpinj tokoh agama darr/atau masyarakat sebagimana bertujuan menunjang peningkatan pelayanan kepada pemimpirr/tokoh agama dan I atau masyarakat.
(2)Pemberian Hibah kepada masyarakat dany atau organisasi sosial keagamaan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
(2)Pemimpinj tokoh agama dan Zatau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemimpinj'tokoh agama tertentu dan Zatau kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang keagamaan.
(3)Organisasi sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah organisasi bentukan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di Provinsi Papua Barat dan terdaftar dalam data base Biro Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2)Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-OPD. Pasa19
(1)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam rekening belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
(2)Hibah berupa barang dan.Zatau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam rekening belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/rnasyarakat pada OPD. Pasa18
(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Hibah berupa barang dan atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
(3)RKA-PPKDdan RKA-OPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang- undangan. Pasa17
(1)Data pemohon hibah yang diterima dibuat dalam daftar calon penerima hibah.
(2)Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang: (penjelesan)
1. a.nama pemohon;
2. b.alamat pemohon; dan
3. c.jumlah anggaran yang diusulkan.

Pasal 13

(1)Penerima hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terse but dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahJSKPKD sesuai dengan jadwal yang tercantum pada naskah perjanjian hibah daerah.
(3)Laporan pelaksanaan belanja hibah dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam naskah perjanjian hibah sebagai dasar pertimbangan pencairanJpembayaran hibah tahap berikutnya.
(4)Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi:
1. a.Laporan penggunaan hibah beru pa uang;
2. b.Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;dan
3. c.Salinan bukti serah terima uang, barang atau jasa pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan proposal Zpermohonan pencairan tahap pertama 500/0dari alokasi anggaran hibah yang dibantu.
(2)Penerima hibah dapat menyampaikan laporan alokasi anggaran hibah tahap pertama dan mengajukan permohonan pencairan tahap ke dua 50% sisa alokasi pemberian bantu an hibah.

Pasal 11

(1)Gubernur menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBDdan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
(2)Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Standar Operasional Prosedur. Pasa116
(1)Bantuan sosial lain yang berasal dari OPDjunit teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari OPD/unit teknis tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi.
(2)Berdasarkan ayat (1) maka semua kegiatan yang sehubungan dengan bantuan sosial keagamaan yang di sesuaikan dengan kearifan lokal harus terdaftar sebagai bagian dari kegiatan mental spritual yang rutin dilaksanakan.
(3)Segala bantuan sosial keagamaan pada (ayat 2) OPD teknis yang menangani pembiayaan tersebut, memerlukan mitra kerja sebagai pelaksana lapangan.

Pasal 15

(1)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diberikan secara langsung kepada penerima dapat berupa:
1. a.bantun uang pembangunan rumah-rumah ibadah; dan
2. b.bantuan pembangunan danjatau renovasi rumah pelayanjhamba Tuhan.
(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diberikan secara langsung kepada penerima dapat berupa:
1. a.bantuan kendaraan operasional untuk pelayanan ibadah; atau
2. b.peralatan penunjang kegiatan kerohanian lainnya. BABIII BANTUAN SOSIAL Pasal 14
(1)Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota Zkelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
1. a.uang ; danjatau
2. b.barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
(3)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, proporsi umat dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 18

(1)Bentuk kegiatan sosial keagamaan yang memerlukan bantuan pemerintah daerah berupa:
1. a.kegiatan fisik; dan
2. b.pembinaan mental spiritual.
(2)Bantuan sosial dapat diberikan untuk pemeliharaan situs keagamaan yang mempunyai nilai religiyang tinggi karena sejarah di Provinsi Papua Barat.
(3)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun berdasarkan persetujuan Gubemur atas usul OPD teknis.

Pasal 17

(1)Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2)Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-OPD.
(3)Daftar penerima dan besaran bantuan sosial berupa uang atau barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah ten tang APBDdan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
(4)Penyaluran danjatau penyerahan bantuan sosial diprioritaskan pada daftar penerima bantu an sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantu an sosial kepada individu darr/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.
(5)Penyaluranjpenyerahan Bantuan sosial kepada individu darr/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu danjatau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh OPDjunit kerja terkait.
(4)Penunjukan Pelaksana lapangan suatu program bantuan sosial keagamaan yang ditunjuk oleh OPD harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 22

Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajibmemenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a.surat permohonan pencairan bantuan sosial; Pasa121

(1)Penerima bantuan sosial uang wajib melengkapi persyaratan permohonan pencairan.
(2)Penerimabantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.lembaganon Pemerintahan;
2. b.masyarakat; dan
3. c.individu. Pasa120
(1)Kegiatan yang bersifat pembinaan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hurufb diantaranya:
1. a.ziarah / wisata spritual keagamaan ke Israel;
2. b.ziarah I wisata spritual keagamaan ke Vatikan;
3. c.ziarah / wisata spritual keagamaan ke ArabSaudi;
4. d.ziarah / wisata spritual keagamaan ke India;
5. e.ziarah / wisata spritual keagamaan ke Nepal;
6. f.Pesta Paduan Suara Gerejawi(Pesparawi);
7. g.Pesta Paduan Suara Gerejani(Pesparani);
8. h.MTQ; dan
  1. 1.Haji/utau Umroh.
(2)Bantuan sosial pemeliharaan situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)merupakan aset wisata keagamaan yang berada di Provinsi Papua Barat.

Pasal 19

(1)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan peraturan perundang- undangan.
(2)Bantuan sosial berupa pembinaan mental spritual sebagimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b melalui penunjukan atas persetujuan Gubernur. Pasa124 Penerima bantu an sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pencairan bantuan sosial;
2. h.rencana anggaran biaya;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
4. d.fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan; dan
5. e.kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima bantuan sosial. Pasa123 Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
6. a.surat permohonan pencairan bantuan sosial;
7. b.rencana anggaran biaya;
8. c.fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan masyarakat;
9. d.fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama pimpinan masyarakat penerima bantuan sosial yang dilegalisasi bank bersangku tan;
10. e.kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain, pimpinan masyarakat dan dibubuhi stempel;
11. f.surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
12. g.pakta integritas.
13. e.kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua] bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain, Ketua lembaga, dan dibubuhi stempel;
14. f.surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
15. g.pakta integritas. lembaga dan
16. b.rencana anggaran biaya;
17. c.fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan nomor telepon yang bisa dihubungi;
18. d.fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga Penerima Bantuan Sosial yang dilegalisasi bank bersangkutan;

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…