DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan transmigrasi dan tenaga kerja perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat;
b.bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 13 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., huruf b dan huruf c, perlu menctapkan Peraturan Gubernur ten tang Pernbentukan Unit Pelaksana teknis Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3894) sebagairnana telah diubah denga.n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Un<lang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pcmbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.l'craturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATUMN GUBERNU� TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINS! PAPUA BARAT BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat,
5.Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigraei Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Transmigrasl dan Tenaga Kerja Provin si Papua Barat.
8.Keselamatan dan Keschatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kcgiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
9.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undnagan di bidang ketenagakerjaan.

a.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Sorong Raya;
b.UPTD Pengawasan Ketenagakcrjaan Wilayah Manokwari Raya; dan
c.UPTD Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Dominggus Mandacan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

(1)UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Sorong Raya sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 huruf a berkedudukan di Kabupaten Sorong.
(2)UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Manokwari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berkedudukan cii Ka bu paten Manokwari Selatan.
(3)UPTD Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Dominggus Mandacan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berkedudukan di Kabupaten Manokwari Selatan.
1. a.Kota Sorong;
2. b.Kabupaten Sorong;
3. c.Kabupaten Raja Ampat;
4. d.Kabupaten Sorong Selat.an;
5. e.Kabupaten Maybrat; dan
6. f.Kabupaten Tambrauw.
(2)UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Manokwari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
1. a.Kabupaten Manokwari;
2. b.Kabupaten Manokwari Selatan;
3. c.Kabupaten Pegunungan Arfak;
4. d.Kabupatcn Teluk Wondama;
5. e.Kabupaten Telu k Bintuni;
6. f.Kabupaten Fakfak; dan
7. g.Kabupaten Kaimana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGAWAS KETENAGAKERJAAN WILAYAH SORONG RAYA

Pasal 5

(1)UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 6

( 1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Sorong Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan can kesenatan kerja, penegakan hukum di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kota Sorong.

(2)UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Sorong Raya mempunyai Iungst sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan operasional UPTD yang meliputi inventarisasi jenis pekerjaan dan perusahaan;
2. b.pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
3. c.penyebarluasan informasi tcntang norma ketenagakerjaan kepada perusahaan dan tenaga kcrja dalam rangka pemahaman norma ketenagakerjaan;
4. d.pelaksanaan pemeriksaaan, pengujian dan/atau penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja dalam rangka menjamin kepatuhan hukum norma ketenagakerjaan; dan
5. e.pelaksanaan pengawasan norma kerja dan norma K3 dengan Kepala Dinas.
6. a.Kepala UPTD;
7. b.Kepala Subbagian Tata Usaha;
8. c.Kepala Seksi Norma Kerja;
9. d.Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; clan
10. e.Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa18
(1)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.
(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
(3)Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Sorong Raya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Kepala UPI'D Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Sorong Raya merupakan pejabat administrator/Eselon Illb.
(2)Kcpala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPTD merupakan Pejabat Pengawas/Eselon !Va.

Pasal 10

Kepala UPfD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Sorong Raya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.rincian tugas:
1. 1.melaksanakan program pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi: a) pernbinaan; b) pemeriksaan; c) pengujian; dan d) penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
2. 2.melaksanakan pelayanan konsultasi pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja dan K3 dan penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan.
3. 3.melaksanakan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan, menyusun rencana kerja pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan.
4. 4.melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan norma k3.
5. 5.melaksanakan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3 dan menyusun rencana kerja pembinaan dasar ketenagakerjaan; dan
6. 6.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya,
b.Fungsi: Perurnusan perencanaan dan program pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha mcmpunyai tugas dan fungsi:

a.rincian tugas: melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan tata u saha kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPfD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Sorong Raya.
b.rincian fungsi:
l.melaksanakan pengclolaan tata usaha;
1. 2.melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga; dan
2. 3.melaksanakan pernbinaan administrasi dilingkungan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Sorong Raya.

Pasal 12

Kepala Seksi Norma Kerja mcmpunyai tugas dan fungsi:

a.rincian tugas: melakukan pernbinaan norma umurn dan norma khusus serta pembinaan terhadap kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan, yang terdiri dari: I. melaksanakan pengawasan norma ketenagakerjaan yang mcliputi: pengawasan upah, perlindungan jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja anak dan pcrcmpuan, tenaga kerja asing, penempatan dan pcnyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat;
1. 2.melaksanakan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus ketenagakeriaan dalam upaya penegakan hukum;
2. 3.melaksanakan bahan inventarisasi data ketenagakerjaan;
3. 4.melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan; dan
4. 5.melaksanakan tugas lain yang dibcrikan atasan.
b.rincian fungsi:
1. 1.melaksanakan kebijakan bahan pembinaan dan penyusunan teknis norma ketenagakerjaan;
2. 2.melaksanakan pengawasan norma ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan upah, perlindungan jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat;
3. 3.perumusan bahan inventarisasi data ketenagakerjaan; dan
4. 4.penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan.

Pasal 13

Kepala Seksi Norma Kcsclamatan Kerja dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas dan fungsi:

a.rincian tugas:
1. 1.melaksanakan perneriksaan, dan pengujian di bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan, kontruksi, bangunan, instalasi listrik, dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
2. 2.melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana K3 di bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik, dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan sistern manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
3. 3.melaksanakan pengendalian penerapan norma K3 di bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik, dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
4. 4.mengeluarkan surat keterangan kelayakan K3 di bidang mekanik, pesawat uap, clan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik, dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja; dan
5. 5.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b.rincian fungsi:
l.mclaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian sarana kerja di bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik, dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja clan lingkungan kerja.
1. 2.melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian sarana K3, di bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik, dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan sistern manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
2. 3.melaksanakan pengendalian penerapan norma di bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik, dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan sistem rnanajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3. 4.mengeluarkan surat keterangan kelayakan K3 di bidang mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik, dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…