DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai uraian tugas dan tata kerja dinas perindustrian dan perdaganangan provinsi papua barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur; . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua Barat;

8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Dinas—Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34; MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINASPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturanini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

5.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
6.Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang—undangan;
8.Uraian tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas—batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
9.Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka Penyelesaian setiap pekedaan.
10.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat;
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Tugas Dinas yang melaksanakan sebagaian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjangn yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota;
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan-jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja; Ulik—”'- ", " * B A B II URAIAN TUGAS

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat; . Bidang Industri ; . Bidang Perdagangan Luar Negeri; . Bidang Perdagangan Dalam Negeri; Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. . Kelompok Jabatan Fungsional; . Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 30117”an

Pasal 3

(1)Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan.
(2)Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :
(3)e. f. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas unit kerja ; Pemberian pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam organisasi; Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang berhubungan dengan tugas pokok unit kerja; Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data; Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.Menyusun dan menetapkan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan umum pemerintah dan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan; Mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perindustian dan Perdagangan dengan instansi/lembaga terkait untuk mendapatkan kesamaan persepsi agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas; Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas; Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; WWW Ww'f4mw33/4431n". . » _ . _;
2. g.Membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
3. h.Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan;
4. i.Melaksanakan pembinaan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Papua Barat berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah untuk meningkatkan kemajuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. j.Memeriksa, memperbaiki, memaraf dan menandatanganisurat-surat laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
6. k.Mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat dan sidang DPRD Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai perkembangan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan; !. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Papua Barat yang menyangkut kebijaksanaan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan permasalahan untuk mendapat keputusan;
7. m.Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Barat baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan penanggungjawaban;
8. n.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai fungsi dan tugasnya. '. _734045111 ”'n/121111451555?” %WKW' _ '
(4)
(1)Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
1. a.Sekretariat; U' . Bidang industri ; :. Bidang Perdagangan Luar Negeri ;
2. d.Bidang Perdagangan Dalam Negeri; . Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; .“” » Kelompok Jabatan Fungsional;
3. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas Pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dalam lingkungan Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.Pengkoordinasian pelaksanaan kegitan ;
b.Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian ;
c.Pengelolaan administrasi keuangan ;
d.Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program/kegiatan serta pengelolaan dan penyajian data ;
e.Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
f.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 75049?!” f'MWWwihzzf/mgrmf' '. ., Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.Menyusun rencana kerja dan program kerja Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; .Mengkoordinasikan kegiatan Sub Bagian di lingkungan Sekretariat agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas; .Mendistrlbusikan tugas kepada Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya masing—masing; . Memberikan petunjuk dan arahan kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat agar pelayanan Administrasi dapat berjalan dengan baik dan lancar; . Memantau, mengawasi, mengevaluasi serta menyusun sasaran kinerja dan memberikan penilaian hasil prestasi kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sebagai bahan pertimbangan karier yang bersangkutan; Membuat konsep, mengoreksi, memberi catatan, memaraf koordinasi pada naskah dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas dan atau menandatangani Naskah Dinas atas nama Kepala Dinas ; . Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya ; .Melaksanakan koordinasi penyusunan program kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangandalam rangka penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD; Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan dinas ; Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi oelaksanaan ke_iatan ' . …me$4? 37…“ .. . _. un
k.Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas ; !. Mengkoordinasi dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi di bidang perindustrian dan perdagangan ; m.Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum untuk mendapatkan umpan balik dalam penyusunan rencana dan program selanjutnya;
n.Melaporkan hasil pemeriksaan tugas kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara tertulis maupun lisan sebagai bahan penanggungjawaban;
o.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Keuangan ;
c.Sub Bagian Perencanaan.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan melakukan koordinasi, mengarahkan surat masuk dan keluar, menyusun jadwal protokoler, membuat telaahan staf, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan kelancaran tugas operasional, barang, mengatur .W/WM» _Z'nz/t/rmil/dfmw Waal:
(2)melaksanakan urusan kepegawaian serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris berdasarkan data pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

8.Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman kerja; .Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal; .Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengetahui perkembangannyasehingga terhindar dari kekeliruan dan/ kesalahan; .Memantau, mengawasi, mengevaluasi danmenyusun sasaran kinerja serta memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas dan kinerjabawahan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan; . Mengarahkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan permasalahannya agar tepat sasaran ; Membuat konsep, mengoreksi dan mamaraf naskah dinas sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan; .Membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang umum untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; .Menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti kunjungan tamu dan menkonsultasikannya dengan Sekretaris untuk mendapat persetujuan;

i.Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang kebutuhan kantor sesuai dengan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
j.Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya ;
k.Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola daftar hadir pegawai ; |. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas pegawai ; m.Menylapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana ;
n.Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan besetting pegawai ;
1. 0.Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul menjadi PNS, Sumpah/Janji PNS, Kartu Pegawai, Askes, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Cuti, perpindahan, peralihan status, pensiun, wafat dan layanan administrasi kepegawaian lainnya ;
p.Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil ;
q.Menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil ;
r.Mengembangkan penerapan system informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi ;
s.Melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
t.Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian ;
u.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan penanggungjawaban; ' ?…w'iMW” .? W

(1)
(2)
1. v.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dan mengonsep surat, mengelola anggaran rutin, melakukan verifikasi anggaran rutin, memantau, membuat telaahan staf serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.Menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b.Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal;
c.Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengetahui perkembangannya dan agar terhindar dari kesalahan;
d.Menyusun sasaran kinerja sertamengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan; .Wm ”nt/”malaria”; ??wa ._ , _. __

(1)
1. e.Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dapat berjalan dengan baik dan lancar;
2. f.Memberi paraf atas permintaan pembayaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berdasarkan data DPA untuk diajukan kepada atasan;
3. g.Melaksanakan verifikasi SPP/SPM Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
4. h.Membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan;
5. i.Mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran rutin Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk diajukan kepada atasan;

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dan mengonsep surat, merencanakan program/kegiatan, melakukan monitoring pelaksanaan program/kegiatan, membuat telaahan staf serta melaporkan hasil pelaksanaan __.M'quM/r Pra/[pon Gm???” 21/11031»7;'_ _ _ __ _ , _ _

(2)tugas kepada Sekretaris berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.Menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; . Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal; .Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengetahui perkembangannya dan agar terhindar dari kesalahan; .Menyusun sasaran kinerja sertamengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan; . Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar; .Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan oleh unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan melaporkan kepada atasan ; .Membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan
(1)program/kegiatan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan;
1. h.Mengousep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan perencanaan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk diajukan kepada atasan;
2. i.Melakukan pengolahan dan penyajian data perindustrian, perdagangan, standardisasi dan perlindungan konsumen tingkat provinsi untuk bahan pengambilan keputusan oleh atasan ; ]. Memantau pelaksanaan pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan alokasi dana dan ketentuan nyang berlaku untuk mendapatkan umpan balik dalam penyusunan rencana dan program;
3. k.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban; |. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 8

Bidang Industri mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinaslkan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang industri serta melaporkan hasil nada Ke-ala Dinas Perindustrian ..ncelaksanaan tu as ke ' , . -. -' ., ' .: '.'.WWM/w fav/.mw; Gym”: ; .. '

(2)Perdagangan berdasarkan data pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Industri mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.Menyusun rencana dan program kerja di Bidang Industri berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2. b.Mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi di lingkungan Bidang Industri sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing; . Memberikan petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Industri untuk memperoleh hasil kerjasama maksimal;
3. d.Menyusun sasaran kinerja bidang sertamengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Industri sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan;
4. e.Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan Bidang Industri dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar; Melakukan pembinaan teknis operasional di Bidang Industri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; . Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mendapatkan umpan balik dalam penyusunan rencana dan program; _.Z/Jz'wwzi.ain&v£mrfw(___, _ __L _j . ."
5. h.Mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas tata naskah dinas yang dikelola di lingkungan Bidang Industri untuk diajukan kepada atasan;
6. i.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kesehatan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban; ]. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang Industri membawahkan:
1. a.Seksi Industri Aneka, Kerajinan,Sandang dan Pangan;
2. b.Seksi Industri Agro dan Kimia;
3. c.Seksi lndustriLogam, Mesin dan Elektronika;

Pasal 9

(1)Seksi Industri Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan bidang Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan.
(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Industri Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.Menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; _WFW/rm Har/W Gra/mw: .
2. b.Menganalisa data pelaksanaan kegiatan pembinaan program bidang Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan;
3. c.Melaksanakan kegiatan pembinaan bidang Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan;
4. d.Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan bidang Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan;
5. e.Menyusun jadwal pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan;
6. f.Menginventarisasi lembaga—lembaga organisasi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai program bidang Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangantingkat Kabupaten/Kota;
7. g.Memberi masukan kepada pimpinan untuk menjawab surat permohonan bantuan dana atau peralatan di instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dari Kabupaten/Kota;
8. h.Menyusun petunjuk-petunjuk tertulis untuk kepentingan bidang Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan;
9. i.Menyusun sistem pembinaan pengembangan;
10. j.Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;
11. k.Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; |. Menyusun sasaran kinerja sertamenilai hasil prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
12. m.Memberikan bimbingan teknis kepada bawahan bidang Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan; Melakukan kerjasama dengan Seksi Industri Agro dan Kimia dan Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika ; Menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai penanggungjawaban pelaksanaan tugas; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Industri baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan penanggungjawaban; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1)Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program pembinaan dan pengembangan Bidang Industri Agro dan
(2)Kimia. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Industri Agro dan Kimiamempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.Menginventarisasi lembaga-lembaga organisasi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai program Bidang Industri Agro dan Kimia tingkat Kabupaten/Kota; . Memberi masukan kepada pimpinan untuk menjawab surat permohonan bantuan dana atau peralatan di instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dari Kabupaten/Kota; .Menyusun petunjuk—petunjuk tertulis untuk kepentingan pengembangan Bidang Industri Agro dan Kimia; Ihya/lq 9M5m€yI£VWMT'_I;2'/W Sim-' ,_ . _
2. d.Menyusun sistem pembinaan Bidang industri Agro dan Kimia;
  1. 9.Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;
3. f.Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. g.Menyusun sasaran kinerja sertamenilai hasil prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
5. h.Memberikan bimbingan teknis kepada bawahan Bidang Industri Agro dan Kimia;
6. i.Melakukan kerjasama dengan Seksi Industri Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan dan Seksi industri Logam, Mesin dan Elektronika ;
7. j.Menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
8. k.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang industri baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban;
9. i.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(3)Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis penyusunan . _, ”&!va HM./n chiw/ur 9w8mwr'__ __ program pembinaan dan pengembangan bidang Logam, Mesin dan Elektronika.
(4)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.Menyusun rencana dan program kerja Seksi Logam, Mesin dan Elektronika sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
2. b.Menganalisa data pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang Logam, Mesin dan Elektronika ;
3. c.Melaksanakan kegiatan pembinaan bidang Logam, Mesin dan Elektronika;
4. d.Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan bidang Logam, Mesin dan Elektronika ;
5. e.Menyusun jadwal pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang Logam, Mesin dan Elektronika ;
6. f.Menginventarisasi lembaga-lembaga organisasi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai program bidang Logam, Mesin dan Elektronika tingkat Kabupaten/Kota ;
7. g.Memberi masukan kepada pimpinan untuk menjawab surat permohonan bantuan dana atau peralatan di instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dari Kabupaten/Kota;
8. h.Menyusun petunjuk-petunjuk tertulis untuk kepentingan pengembangan Logam, Mesin dan Elektronika ;
9. i.Menyusun sistem pembinaan bidang Logam, Mesin dan Elektronika ; ]. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas; __?anan ?IMW4IW WWXWW. . . _ . . ..
10. k.Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; I. Menyusun sasaran kinerja sertamenilai hasil prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
11. m.Memberikan bimbingan teknis kepada bawahan bidang Logam, Mesin dan Elektronika ;
12. n.Melakukan kerjasama dengan Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan dan Seksi Industri Agro dan Kimia ;
13. o.Menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
14. p.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Industri baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban;
15. q.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…