DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai pembebasan sanksi/denda pajak kendaraan bermotor.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pembebasan . Sanksi / Denda Pajak Kendaraan Bermotor; Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang— Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 018/PUU—I/2003; .Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Peraturan Gubernur Papua Barat “ Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang—Undang;

3.Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 4.Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438”
5.Undang—undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587” 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun '2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Gubernur Papua Barat 260
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 10. 11. 12. 13. 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wald] Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5107 Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2009; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manungga Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas—Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49); Peraturan Gubernur Papua Barat MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBEBASAN SANKSI/DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara PemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur ialah Gubernur Papua Barat Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang—undang dengan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemekmuran rakyat. Peraturan Gubernur Papua Barat 262 8. 10. 11. 12. 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak, investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap. Pajak Kendaran Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaran beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat—alat berat dan alat—alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan motor yang dioperasikan di atas air. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai baik orang pribadi atau badan dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN—KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak 263Peraturan Gubernur Papua Barat atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

14.Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan / atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum didalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
15.Penguasaan adalah Penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

KETENTUAN PEMBEBASAN SANKSI / DENDA

Pasal 2

Ketentuan Pembebasan Denda Pajak KendaraanBermotor ditentukan sebagai berikut : (l) Kendaraan yang memiliki tunggakan PKB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Tahun dibebaskan dari tunggakan dendanya.

(2)Kendaraan yang memiliki tunggakan PKB 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Tahun dikenakan denda 1 (satu) Tahun.
(3)Kendaraan yang memiliki tunggakan PKB 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun dikenakan denda 3 (tiga) Tahun Peraturan Gubernur Papua Barat

BAB III

KETENTUAN BATAS WAKTU

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 2 Setember 2015 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM o. ATURURI Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 2 September 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinnya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTD WAFIK WURYANTOSH Nip Pembina Tk.I Nip.1970830 198203 1005 Peraturan Gubernur Papua Barat 265

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…