DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan Bab IV Susunan Organisasi Bab V Tugas dan Fungsi Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional Bab VII Tata Kerja Bab VIII Eselonering Bab IX Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Bab X Pembiayaan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi Jrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kot.a Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan At.as Undang-Undang Nomor 45 Tahun l 999 Tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) scsuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003; 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran ---------------- Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l Tahun 2008 tent.ang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 l 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451 );
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
11.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 2 Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNlT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIOUP DAN PERTANAHAN PROVINS! PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Oubemur Papua Baral.
4.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Din as.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan teknis laboratorium, penelitian dan pengujian mutu kualitas lingkungan.
(2)Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 3
(3)Laboratorium Lingkungan Hidup berkedudukan di Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua Ba rat. BAB JV SUSUNAN OROANISASJ Pasa14
(1)Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengujian;
4. d.Seksi Pengendalian Mutu; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oubernur ini, BABY TUGAS DAN PUNGSJ PasalS
(1)Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas sebagai pelaksana urusan teknis pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana program kerja;
2. b.penyiapan bahan petunjuk teknis dan prosedur;
3. c.pelaksanaan pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan;
4. d.pelaksanaan sistem mutu dan standar analisis sesuai standar;
5. e.penyelenggaraan pelayanan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
6. f.pelaksanaan pengembangan metode pengujian lingkungan;
7. g.pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program; dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Oinas.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: 4

a.menyusun rencana program kerja Sub Bagian;
b.menyiapkan dan mengelola urusan kerumahtanggaan umum, kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, hukurn dan hubungan masyara.kat;
c.mela.ksanakan penyelenggaraan fasilitasi administrasi Laboratorium;
d.menyiapkan bahan laporan pela.ksanaan seksi dan menyusun dokumen laporan dokumen kegiatan UPT;
e.mela.ksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 7

Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a.menyusun rencana program kerja;
b.menyiapkan bahan pedoman pengujian laboratorium lingkungan;
c.melakukan pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan;
d.melaksanakan analisa hasil uji laboratorium;
e.melaksanakan penyusunan pedoman pengujian pengelolaan laboratorium lingkungan;
f.menyiapkan bahan uji laboratorium;
g.mengelola limbah laboratorium;
h.melaksanakan penyimpanan laporan hasil uji;
i.menyusun status kualitas lingkungan;
j.melaksanakan pengawasan mutu teknik pengambilan contoh uji;
k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; dan
l.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT. Pasa18 Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
a.menyusun rencana program kerja;
b.menyiapkan pedoman mutu laboratorium;
c.melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
d.melaksanakan uji banding dan uji profisiensi;
e.menyusun bahan pengadaan, perawatan dan pemeliharaan peralatan laboratorium:
f.melaksanakan penyusunan pedoman uji mutu laboratorium lingkungan;
g.melaksanakan pengendalian mutu dan jaminan mutu laboratorium;
h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 5

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai bidang keahlian dan keterampilan. PasaJ 10 (l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud daJam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsionaJ yang sesuai dengan keahliannya,

(2)Kelompok Jabatan FungsionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsionaJ senior yang ditunjuk oleh KepaJa Dinas dan daJam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KepaJa UPT.
(3)Jumlah Jabatan FungsionaJ sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pernbinaan terhadap tenaga fungsionaJ dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasaJ 12
(1)Setiap pimpinan dalam lingkup Laboratorium Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesionaJ dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pimpinan dalam lingkup Laboratorium Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan la po ran secara berkala dan tepat waktu.
(3)Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut. 6
(4)Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan ketja.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Laboratorium Lingkungan Hidup wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
(6)Dalarn hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.
(7)Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsionaJ, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VM

ESELONERING

Pasal 13

(1)Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon lll.b atau jabatan Administrator.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan strukturaJ eselon IV.a.,. atau jabatan Pengawas.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

(1)Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usu! Kepala Dinas.
(2)KepaJa Sub Bagian dan KepaJa Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Dinas.
(3)Pejabat Fungsional Laboratorium Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Laboratorium Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasaJ 15
(1)Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai yang ditugaskan pada Laboratorium Lingkungan Hidup diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang laboratorium, lingkungan, kimia, biologi dan teknik. 7 BABX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Oinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan bersumber dari Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah. BABXl

Pasal 17

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 31 Januari 2018 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TIO OOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 31 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT, CAP/ITO NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINS! PAPUA BARATTAHUN 2018 NOMOR 14. Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, �SH PEMBINA NIP. 19710129 199303 1 006 8 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSIPAPUABARAT KE PALA SUB BAGIAN TATA USAHA I I SEKSI SEKSI PENGUJIAN PENGENDALIAN MUTU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL GUBERNUR PAPUA BARA'J', CAP/TIO DOMTNGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 31 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARA'l', CAP/TIO NATANIEL D. MANDACAN SERITA DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 14. Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BIRO HUKUM, ��SH PEMBINA NIP. 19710129 199303 l 006 9

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…