Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang merupakan Bagian Provinsi dan Bagian Kabupaterr/Kota sekurang-kurangnya 300/0 (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.
4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus kepada Gubemur Papua Barat.
(2a)Untuk kelancaran pelaksanaan pentransferan Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
(2b)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dalam rangka membuat Surat Keputusan sebagai dasar pentransferan.
(3)Dihapus.
(4)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi menyalurkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus Tahap I tahun berkenaan kepada KabupatenjKota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat untuk setiap KabupatenjKota.
(4a)Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Papua Barat melakukan transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA)Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus ke Kabupaten./Kota se-Provinsi Papua Barat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
(5)Tata cara penyaluran Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA)Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran berkenaan kepada Kabupaterr/Kota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah KabupatenjKota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7 DOMINGGUSMANDACAN CAP/TID GUBERNURPAPUABARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal28 Juni 2019 Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.