DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan GUBERNUR PAPUABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TEKNIS PEMBERIANTUNJANGANHARI RAYADAN GAJI KETIGABELAS TAHUN2021 YANGBERSUMBER DAR!ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH NOMOR 14 TAHUN2021 PERATURANGUBERNUR PROVINSIPAPUABARAT GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018jPUU-Ij2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Repbilik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Perintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunnganan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Gubemur, Wakil Gubemur, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
5.Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut Anggota MRPBadalah Anggota MRP Provinsi Papua Barat. BABI KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNURTENTANGTEKNlS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor 1);
11.Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor 9); Umum Pasal 2

(1)PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRPB, Pimpinan dan Anggota MRPB dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir;
9. j.fungsional terampil;
10. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(3)Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik dan Badan Layanan UmumjBadan Layanan Umum Daerah

6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan danj atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakanjditerbitkan oleh pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
11.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasiian, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Penghasilan sebagaimana pada ayat (I) diberikan bagi PNS meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(4)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1)diberikan bagi CPNSmeliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.
(5)Pemberian THR kepada Pegawai Non-PNS diberikan Tambahan honorarium sebanyak 1 [satu] bulan sebagai THR Keagamaan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai non-PNS yang bekerja secara penuh pada Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik dan Badan Layanan Umum dalam jabatan yang setara dengan jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator;
3. c.pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahrr; J. fungsional terampil;
10. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(4)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 8

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABV KETENTUANPENUTUP Pasa17 Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gap ketiga belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABIV PENDANAAN Pasal 6 Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasa15

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah Hari Raya.
(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2021.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2021.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaskud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga belas. .,M.Hum.,M.M. DYA Dr. ROBERTH PEM Salinan sesuai dengan aslinya BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 14 NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tangga16 Mei 2021 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 6 Mei2021 Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…