DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelayanan pendidikan dan pelatihan provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 87/PPA/10.4/2012 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat Sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi B, sehingga dapat melakukan proses Pendidikan dan Pelatihan secara reguler dan atau atas permintaan Pihak Lain dengan menyertakan Konstribusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU—I/2003; ___/71,001” ”MW/Iqllifg'lil/[zywswm'___ __ __“ ___ __ _

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 701401111017 famW/Mif/drmw' 7272314304" . _ _ _ -- < . '*r *gw-' ." “'.-(-. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara republik lndonesia Nomor 5234);
6.Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lemabaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsindan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Ne_ara re _ ' y/WM ”WWW/740.377” '?993034'71' _? “.,… _ ,_ , Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi; 13.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
14.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Ill (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1188);
15.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan __,7h/y2wmr Femi/ma nymw- /”",&f?7f .… , _ _ . . . , _ ,. . _,_. _ ,_ -___,.-v--- . - ' - ' —- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1189);
16.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik lndonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan lll (Berita Negara republiklndonesia Tahun 2013 Nomor 1554);
17.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan || (Berita Negara republiklndonesia Tahun 2013 Nomor 1555);
18.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);
19.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rincian dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 106);
20.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik lndonesia Nomor 87/PPA/10.4/2012 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat Sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi ; _J&lpirMnanQ-wmildex 733,994 34.74; _ ., _ _ __ _ __ _ ,_ .>_ MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN DAN' PELATIHAN PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik lndonesia. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Papua Barat. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat. .?GIWCM/M'_z'an/QIQQWMM'LfquRfEMQJ . __ 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pelayanan adalah suatu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah kepada aparatur dan atau pihak lain dalam hal pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dengan berdasarkan kurikulum yang sudah distandarkan. Pelatihan adalah suatu kegiatan proses belajar mengajar dengan tujuan menambah ketrampilan dan kemampuan. Jenis adalah ciri khusus dari bentuk pelayanan pendidikan dan pelatihan; Unit Kerja adalah bagian kerja dari satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tertentu Perangkat Daerah; Bendahara Penerima adalah pejabat penerima pungutan retribusi daerah dan kontribusi pelaksanaan kegiatan. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. Konstribusi Pendldlkan dan Pelatihan adalah penerimaan dan atau pungutan dalam pembiayaan langsung yang bersumber dari peserta pendidikan dan pelatihan secara mandiri guna membiayai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau = mp… ama/44 __ ijswmi- . .. 20. 21. 22. 23. 24. pemanfaatn lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Perizinan tertentu adalah pelayanan perijinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada badan atau lembaga pemerintahan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan tenaga pengajar, kepanitian, paramedis, keamanan atau security, fasilitas ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan proses pendidikan dan pelatihan. Kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO) adalah Kesepakatan yang dibuat antara kepala badan pendidikan dan pelatihan atas nama Gubernur dengan pihak ketiga dan atau pihak lain dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan atau pengkajian bidang tertentu. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besaran pembiayaan sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyetoran. Masa Retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Masa Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib peserta pendidikan dan pelatihan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. . Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau oihak ketia dalam bentuk nin'am ....r penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.

26.Pemakai adalah orang pribadi atau badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
27.Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
28.Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
29.Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah.
30.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat-tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetaapan retibusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
33.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat yang melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34.Surat Setoran Kontribusi adalah surat yang oleh wajib kontribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau 7£//.n40_73'.»:9_/mw/'//&mw'£? :MSmi'C __ _ . 35. 36. 37. 38. penyetoran kontribusi yang terutang ke panitia penyelenggara atau ke tempat—tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur. Surat Ketetapan Kontribusi adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok kontribusi. Surat Ketetapan Kontribusi Lebih Bayar yang selanjutnya adalah surat ketetapan kontribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran kontribusi karena jumlah kredit kontribusi lebih besar dari kontribusi terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Kontribusi adalah surat yang melakukan tagihan kontribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perkaitan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Jenis pelayanan pendidikan dan pelatihan meliputi :

(1)
(2)
(3)
(4)Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM II); Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat lII (PIM III); Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (PIM IV); Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan; _Fla/Willy!” [Om/qm; 494172151." ja
(6)Pendidikan dan Pelatihan Bidang Fungsional;
(7)Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknis;
(8)Pengkajian dan atau Penelitian Bidang Tertentu;
(9)Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 3

Jenis pelayanan fasilitas penunjang pendidikan dan pelatihan meliputi:

(1)Tenaga pengajar (Widyaiswara/Fasilitator);
(2)Tenaga Administrasi;
(3)Tenaga Medis;
(4)Tenaga Keamanan (Security)
(5)Ruang Kelas (pembelajaran)
(6)Ruang Perpustakaan;
(7)Ruang Perawatan (Medis);
(8)Ruang Inap (Kamar Tidur);
(9)Ruang Makan;
(10)Dapur(Pantry);
(11)Bus;
(12)Sarana Out Bonds;
(13)Auditorium;
(14)Fasilitas Olah Raga;
(15)Ruang Diskusi;
(16)Ruang Seminar;
(17)Ruang Laundry; '_ ”Zi,/wima Rm.-Qm” 411141573734? Pasal 4 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Kotamadya, Instansi Vertikal dan atau Swasta lainnya wajib mendapat persetujuan Gubernur dengan beban biaya pihak yang mengusulkan.

Pasal 5

Apabila Gubernur menyatakan setuju maka Kepala Badan melakukan dan atau membuat Kesepakatan Kerja sama Operasional (KSO) dan menandatangi kerjasama dimaksud bertindak atas nama Gubernur. Pasai6 Setelah Kepala Badan menandatangi Kerja Sama Operasi (KSO) maka segera melaporkan hasil Kerja Sama tersebut kepada Gubernur.

BAB III

TANDA KELULUSAN DAN TANDA MENGIKUTI

Pasal 7

(1)Setiap peserta pendidikan dan pelatihan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tingkat kepemimpinan dan prajabatan dinyatakan lulus maka Kepala Badan wajib mengusulkan penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Kepala Badan.
(2)Setiap peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus maka peserta didik tersebut berhak mendapatkan Surat Tanda Kelulusan dan yang tidak Lulus hanya diberikan Surat Tanda Mengikuti.
(3)Setiap peserta pendidikan dan pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan akademik, kedisiplinan, jam aktif pembelajaran ataupun sebab lain yang menurut pertimbangan penyelenggara tidak memenuhi persyaratan maka peserta didik dimaksud Fim/MMA Fay/.im” WWW/"f f' m Sim _ dinyatakan tidak layak dan atau diskualifikasi maka peserta didik dimaksud tidak berhak mendapatkan Surat Tanda Kelulusan ataupun Tanda Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB IV

STANDARISASI KEGIATAN

Pasal 8

Agar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat berjalan dengan baik dan atau memenuhi standart maka setiap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan perlu dibuat Sistem Operasi Prosedur (SOP), Monitoring Kegiatan, Laporan Kegiatan dan Monitoring Pasca Kegiatan untuk mengetahui efektivitas dan manfaat kepada para alumni kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan dan hasil dimaksud dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur.

BAB V

TATA TERTIB

Pasal 9

(1)Kegiatan pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, profesional, berintegritas serta berkepribadian yang baik maka setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka wajib dibuat tata tertib yang mengikat kepada peserta didik, panitia dan narasumber dan atau Widyaiswara untuk dipedomani dalam melakukan kegiatan dimaksud.
(2)Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Kepala Badan wajib membuat langkah- Iangkah penertiban sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.
(3)Kepada Pihak yang tidak tunduk terhadap tata tertib, Kepala Badan wajib memberikan sanksi mulai dari teguran lisan, tegur .”WW" ”ntb-vwfaiwvf 99%15274515 ._ . _.. __. . tertulis dan penghentian pekerjaan dan atau diberhentikan dari tanggung jawabnya.

BAB VI

JENIS KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 10

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Badan Pendididkan dan Pelatihan terdapat 2 (dua) jenis kegiatan beserta sumber pembiayaan yaitu :

(1)
(2)
(1)
(2)Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan atau pengkajian dengan sumber pembiayaan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan atau Pengkajian tertentu atas permintaan Pihak Lain dengan sumber pembiayaan dibebankan kepada Pihak Pengusul atau Pemrakarsa dalam bentuk konstribusi kegiatan. '

BAB VII

JENIS TARIF DAN PUNGUTAN

Pasal 11

Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) maka peserta didik dikenakan biaya kegiatan dalam bentuk kontribusi sesuai jenis dan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Jenis dan macam tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran berupa :

a.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan substantif Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di dalam Badan sudah termasuk biaya konsumsi, akomodasi, medis, keamanan, alat tulis, sarana out bonds dan sarana informasi secara terbatas. ?KhWM/m _Prani/mr; Quinta" 75,700 &; _
b.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan substantif Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di luar Badan atau kunjungan kerja lapangan, peserta didik berhak mendapat fasilitas sebagaimana tersebut pada ayat (1) namun wajib menanggung sendiri biaya yang berhubungan dengan transportasi, laboratorium dan observasi lapangan.

Pasal 12

(1)Pungutan dalam bentuk Retribusi Daerah disetor langsung ke Kas Daerah;
(2)Pungutan dalam bentuk konstribusi kegiatan disetor ke Bendahara Penerima Kegiatan; A
(3)Pungutan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur per triwulan per tahun anggaran berkenaan;

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…