DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian J aya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI SERTATATAKERJADINASPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR15 TAHUN2019 GUBERNURPAPUABARAT SALIMAN 2
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubah-an Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT. Menetapkan
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat Nomor 32/PRT /M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksankan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Cipta Karya, membawahkan:
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  2. 2.Seksi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
  3. 3.Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman.
4. d.Bidang Bina Marga, membawahkan:
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi; 4 Pasal 3 Pasal 2
(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
(2)Dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjwab kepada gubemur melalui sekretaris daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI 7 Pasal 6

Pasal 7

(1)Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan keciptakaryaan.
(2)Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Cipta Karya;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Cipta Karya;
4. d.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan dan Pengendalian, Pengembangan SPAM dan PLP serta Penataan Bangunan dan Permukiman;
5. e.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan dan Pengendalian, Pengembangan SPAM dan PLP serta Penataan Bangunan dan Permukiman;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  1. 1.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas; J. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. k.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
  1. 1.mengelola barang milik negaraj daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. m.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
11. n.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
12. o.menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
13. p.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 10 Pasa18
(1)Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf c angka 1 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Perencanaan dan Pengendalian;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Perencanaan dan Pengendalian;
4. d.melaksanakan penyiapan bah an penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Provinsi dan pendampingan penyusunan RPI2JM Bidang cipta karya tingkat kabupaten/kota;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
6. f.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan Perencanaan dan Pengendalian;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.
(2)Seksi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf c angka 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan SPAMdan PLP;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan SPAMdan PLP lintas daerah kabupaten/kota;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem dan pengelolaanpersampahan regional;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
6. f.pelaksanaan koordinasi di bidang Perencanaan dan Pengendalian, Pengembangan SPAM dan PLP serta Penataan Bangunan dan Permukiman;
7. g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keciptakaryaan;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 11
9. f.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
10. g.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SPAMlintas daerah kabupatenjkota sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan;
11. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan penyehatan lingkungan dan pengembangan air minum;
12. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BidangCiptaKarya.
(3)Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyaitugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata bangunan dan Permukiman;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penataan bangunan dan Permukiman;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penetapan bangunan gedunguntuk kepentinganstrategis daerah provinsi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraanbangunan gedung untuk kepentinganstrategis daerah provinsi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungandi kawasan strategis daerah provinsidan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupatenj kota;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraaninfrastruktur pada permukimandi kawasan strategis daerah provinsi;
8. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan denganpenataan bangunan dan Permukiman;
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BidangCipta Karya. PasallO
(1)Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Perencanaan Teknis dan Evaluasi jalan dan jembatan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Perencanaan Teknis dan Evaluasi teknis jalan dan jembatan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan provinsi dan jembatan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan provinsi; 12 Pasa19
(1)Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan kebinamargaan.
(2)Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kebinamargaan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kebinamargaan;
4. d.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengawasan teknis, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. e.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengawasan teknis, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. f.pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengawasan teknis, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengawasan teknis, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. f.
9. f.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan kondisi jalan dan jembatan provinsi;
10. g.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan teknis pemeliharaanj'perawatan jembatan;
11. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan Perencanaan Teknis dan Evaluasi jalan dan jembatan;
  1. 1.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
(2)Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayat (1)huruf d angka 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan jalan provinsi dan pemeliharaanj perawatan jembatan;
6. f.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
(3)Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf d angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pe1aksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan jalan dan jembatan provinsi ;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pentapan audit keselamatan jalan dan jembatan;

Pasal 12

(1)Seksi Perencanaan Sumber Daya Airsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf e angka 1 mempunyaitugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi; 14 Pasall1
(1)Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporanyang berkenaan dengan Sumber DayaAir.
(2)Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakanfungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya air;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Sumber DayaAir;
4. d.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air dan pelaksanaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
5. e.penyiapan pelaksanaan kebijakanoperasionaldi bidang perencanaan sumber daya air dan pelaksanaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
6. f.pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan sumber daya air dan pelaksanaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
7. g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada perencanaan sumber daya air dan pelaksanaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaansumber daya air;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaDinas terkait dengan tugas dan fungsinya. BagianKelima BidangSumber DayaAir
9. g.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan pemanfaatan bagian jalan serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil kerja pemeliharaan;
10. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  1. 1.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BidangBina Marga. 15
11. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan sumber daya air;
12. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan sumber daya air;
13. d.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengelolaan sumberdaya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten Zkota;
14. e.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaari sistem irigasi yang menjadi urusan daerah provinsi;
15. f.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana analisis dan evaluasi kelayakan program sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air yang menjadi urusan provinsi;
16. g.melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan sistem informasi dan data irigasi;
17. h.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerapan standar teknis yang berkenaan dengan Perencanaan sumber daya air sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan sumber daya air sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan; J. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan;
18. k.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan sumber daya air;
  1. 1.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
19. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.
(2)Seksi Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf e angka 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya air;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya air;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan konstruksi dan non konstuksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah- dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintahan provinsi; 16
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau dan situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi su ngai , pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintahan provinsi;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya air sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya air;
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.
(3)Seksi Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan operasional dan pemeliharaan sumberdaya air;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan system hidrologi dan system peringatan dini;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan sumberdaya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumberdaya air dan izin pengusahaan, penyelenggaraan alokasi air;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan teknik operasi dan pemeliharaan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
  1. 1.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan operasi dan pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan;
9. j.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya air;
10. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
11. m.penyelenggaraan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. n.penyelenggaraan pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 17 Pasal 13
(1)Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penataan ruang dalam menyelenggarakan urusan dibidang penataan ruang, perncanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pengendalian tata ruang.
(2)Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penegakan disiplin pada lingkup bidang penataan ruang;
3. c.penyelenggaraan penyusunan konsep kebijakan dan penyusunan perencanaan penetaan ruang provinsi bedarsarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar kabupaterr/kota;
4. d.penyelenggaraan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
5. e.penyelenggaraan, pengeturan, pembinaan, pembangunan, pengewasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
6. f.penyelenggaraan bantu an teknis sera fasilitasi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupatenj'kota;
7. g.penyelenggaraan koordinasi, kerjasam dengan lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyenggraaan penataan ruang;
8. h.penyelengggaraan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah provinsi dan standar pelaksanaan tugas Dinas dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
  1. 1.penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen tata ruang provinsi;
9. j.penyelenggaraan pembinaan teknis penyedia jasa tata ruang;
10. k.penyelenggaraan pemberian ijin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan tata ruang;
  1. 1.penyelenggaraan pengawasan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perunadang-undangan;
  2. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 14

(1)Seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:
1. a.me1aksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai di lingkup seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
2. b.melaksanakan pedoman perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
3. c.melaksanakan penghimpunan bahan dan data tentang tata ruang;
4. d.melaksanakan penghimpunan bahan dan data dari kabupatenj'kota dan provinsi;
5. e.melaksanakan dan merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktural dan pola pemanfaatan ruang;
6. f.melaksanakan perencanaan kawasan strategis, rencana detail yang menjadi kewenangan provinsi;
7. g.menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ijin pemanfaatan ruang dan pembatalan ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTWP;
8. h.menyiapkan bahan koordinasi dan keIjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan penataan ruang;
  1. 1.menyiapkan bahan koordinasi rencana rinci /rencana detail tata ruang perkotaan lintas kabupaten/kota;
9. j.menyiapkan bahan pemenfaatan ruang kawasan metropolitan, kawasan perkotaan lintas kabupatenj'kota, dengan keIjasama pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha;
10. k.pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang perkotaan;
  1. 1.menyiapkan bahan perumusan kebijakan startegis operasional, program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang perkotaan dan lintas kabupaterr/kota berdasarkan rencana rinci/ rencana detail tata ruang lintas kabupaten /kota dan kawasan strategis;
11. m.memberikan masukan kepada kepala bidang penataan ruang sesuai dengan bidang tugasnya;
12. n.melaksanakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala bidang penataan ruang sesuai standar yang ditetapkan; dan
13. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.
(2)Seksi Pengendalian penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:
1. a.Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi pengendalian penataan ruang; 18
2. o.penyelengggaraan penyusuanan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
3. p.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 19
4. d.melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan para penyelenggaratata ruang provinsi,kabupaten Zkota;
5. e.melaksanakan penyajian bahan dan data tentang tata ruang;
6. f.melaksanakan, menyiapkan bahan bagi penyediajasa tata ruang;
7. b.melaksanakan pengumpulan bahan dan data tentang pengendalian tata ruang;
8. c.melaksanakan pengumpulan bahan dan data dari kabupatenjkota dan provinsitentang tata ruang ;
9. d.melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan pemanfaatan rencana tata ruang provinsi, kawasan lintas kabupaterr/kota dan kawasan strategis;
10. e.melaksanakan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
11. f.melaksanakan, memberikan ijin pemanfaatan ruang sesuai kewenangan provinsi;
12. g.melaksanakan dan memfasilitasipenyelesaian pelaksanaan penataan ruang lintas kabupatenjkota;
13. h.melaksanakan advokasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten Zkota;
  1. 1.menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupatenj'kota;
14. j.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan penataan ruang provinsidan kabupatenj'kota;
15. k.melakukan pengawasan teknis dan pengawasan SPM di bidang penataan ruang terhadap penyelenggaraanpenataan ruang provinsi dan kabupaten Zkota;
  1. 1.melakukan evaluasi kinerja dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang serta pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
16. m.fasilitasi dan operasionalisasi PPNSpenataan ruang provinsi;
17. n.menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasma dengan lembaga dan instansi lain untuk pengendalianpenataan ruang; dan
18. o.melakukan indentifikasi dan inventarisasi, penyelidikan dan penyidikan terhadap permasalahan penyelenggaraanpenataan ruang provinsidan kabupaten/kota.
(3)Seksi pembinaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawaipada lingkup seksi pembinaan tata ruang;
2. b.melaksanakan pengumpulan bahan dan data tentang pembinaan tata ruang;
3. c.melaksanakan pengolahan bahan dan data tentang pembinaan tata ruang; 20 Pasa115
(1)Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyaitugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,monitoring,evaluasi dan pelaporanyang berkenaan dengan Jasa Konstruksi.
(2)Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakanfungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasanjasa konstruksi;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
4. d.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaturan, pemberdayaandan pengawasanjasa konstruksi;
5. e.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengaturan, pemberdayaandan pengawasanjasa konstruksi;
6. f.pelaksanaan koordinasidi bidang bidang pengaturan, pemberdayaan dan pengawasanjasa konstruksi;
7. g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan, pemberdayaandan pengawasanjasa konstruksi;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaDinas terkait dengan tugas dan fungsinya. BagianKeenam BidangJ asa Konstruksi
9. g.melaksanakan sosialisasi tentang tata ruang;
10. h.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang kabupaterr/ kota;
  1. 1.melaksanakan studi dan kajian bidang penataan ruang; dan
11. j.melaksanakan kajian tentang kriteria tata ruang;
12. k.memberikanmasukan kepada kepala bidang penataan ruang sesuai dengan bidang tugasnya;
  1. 1.memberikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala bidang penataan ruang, sesuai standar yang ditetapkan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penataan ruang sesuai dengan bidang tugasnya. 21 Pasal 16
(1)Seksi Pengaturan Konstruksi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf g angka 1 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengaturan konstruksi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengaturan konstruksi;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan di bidang jasa konstruksi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan melakukan pendataan proyek yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan pengaturan konstruksi di bidang jasa konstruksi;
8. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengaturan konstruksi di bidang jasa konstruksi;
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BidangJasa Konstruksi.
(2)Seksi Pemberdayaandan Pembinaansebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf g angka 2 mempunyaitugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaandi bidangjasa konstruksi;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam pelaksanaan pemberdayaan jasa konstruksi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyelenggaraan systeminformasijasa konstruksi cakupan provinsi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi daerah provinsi sesuai dengan pedomandan peraturan perundang-undangan; 22 Pasal 17
(1)Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
(2)Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan dibidang jasa konstruksi;
3. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
4. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi.
(3)Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengawasan di bidang jasa konstruksi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan di bidang jasa konstruksi;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengawasan tertib usaha, tertib penye1enggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pemantauan serta evaluasi pembinaan jasa konstruksi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan pengawasanjasa konstruksi daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan di bidang jasa konstruksi;
  1. 1.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi. 23
  2. 1.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pe1aksanaan tugas Seksi;dan
9. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BidangPerumahan dan KawasanPermukiman.
10. g.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan perumahan;
11. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan perumahan;

Pasal 18

(1)Seksi PenyediaanPerumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf h angka 1 mempunyaitugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perumahan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perumahan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan system pembiayaan bidang perumahan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan penyediaandan pembiayaanbidang perumahan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pendataan serta pelaksanaan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
7. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan perumahan, kawasan permukiman serta sarana prasarana dan utilitas umum;
8. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan perumahan, kawasan permukiman serta saran a prasarana dan utilitas umum;
9. d.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perumahan, kawasan permukiman serta saran a prasarana dan utilitas umum;
10. e.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumahan, kawasan permukiman serta saran a prasarana dan utilitas umum;
11. f.pelaksanaan koordinasidi bidang perumahan, kawasan permukiman serta sarana prasarana dan utilitas umum;
12. g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan, kawasan permukimanserta sarana prasarana dan utilitas umum;
13. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;dan
14. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaDinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 24
(2)Seksi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf h angka 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan kawasan permukiman;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan kawasan permukiman;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pendataan serta perencanaan kawasan permukiman;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan kawasan permukiman daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kawasan permukiman;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(3)Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufh angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana prasarana dan utilitas umum perumahan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan saran a prasarana dan utilitas umum perumahan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan sarana prasarana dan utilitas umum perumahan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pemantauan serta evaluasi sarana prasarana dan utilitas umum perumahan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisis teknis dan penyusunan renacana penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum peru mahan dan kawasan permukiman;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan sarana prasarana dan utilitas 25 Pasal 21
(1)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ke1ompokJabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsiserta
(1)KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf j terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubemur.
(3)Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONl\L Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf i ditetapkan dengan Peraturan Gubemur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal i9 BABIV UNITPELAKSANATEKNIS umumdibidang penyediaan sarana prasarana dan utilitas peru mahan dan kawasan permukiman;
1. i.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan sarana prasarana dan utilitas umum daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan; J. melaksanakan pengumpu Ian, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana prasarana dan utilitas umum;
2. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pe1aksanaan tugas Seksi; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BidangPerumahan dan KawasanPermukiman. 26 Pasa122
(1)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
1. a.teknis;
2. b.manajerial; dan
3. c.sosial kultural.
(4)Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
(5)Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
(6)Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. BABVII PENGISIANJABATAN Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
(2)Setiap pirnpinan satuan organisasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambillangkah yang diperlukan.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(6)Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 27 Pasa125 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

TATAKERJA Pasal 20

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubemur mulai berlaku, maka:

a.Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
b.Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman; dan
c.Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 37 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 23 Sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

(7)Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
(8)Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, serta etika pemerintahan.
(9)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28 MMAR, SH., M. Hum., MM UTAMAMADYA 9650818 199203 1 022 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 15. NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pacta tanggal 22 Juli 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal22 Juli 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. - r-'-- C 3: C 3:(/) I'OC 1- AOJ mOJ ~l) G'l- ~~ e 2 ,,(/) mC cOJ »OJ Z» 1_ ~Q Z» Z "U m(/) ;;OC mOJ 20J £!e; 2 .... ~~ - f-I- -- 1-- hi r -nO C::s: ~C5 !!l A - 0'-' Z» »OJ r~ ~ T \) m S; - ~a Z» ;;02 CG) » Z G) L "'0 m 3: OJ(/) mm i3~ ?< .... ~ 2 I II II 1jl_'_~1-~-===---+--__i_,......l ~ I I \) ~~ »~ ~2 ~Q~ ~~0 ;;02 CO »» 22 G) II

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…