DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, bertujuan: a. memulihkan Kerugian Daerah; b. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak; dan c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai N egeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sarong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
17.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANT! KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Gubernur mi dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertujuan:

a.memulihkan Kerugian Daerah;
b.memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak; dan
c.meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan barang Milik Daerah.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

( 1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan Iangsung;
b.aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
c.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d.laporan tertulis yang bersangkutan;
e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
f.perhitungan ex officio; dan/ atau
g.pelaporan secara tertulis.

(2)PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan melakukan verifikasi informasi.
(3)Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan adanya indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 5

(1)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
(2)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan clan anggota DPRPB, dilaksanakan oleh sekretaris DPRPB.
(3)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(4)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Sekretaris Daerah, dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
(5)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota LNS yang dibiayai APBD, dilaksanakan oleh kepala sekretariat LNS.

Pasal 6

Dalam hal SKPD mempunyai beberapa UPTD, maka kepala SKPD dapat melimpahkan kewenangan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) kepada kepala UPTD atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan UPTD.

Pasal 7

(1)Verifikasi atas informasi wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, sejak diterimanya informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1).
(2)Pejabat/ pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan kepada Gubernur melalui kepala SKPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1).
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD atas nama Gubemur memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRPB, Pimpinan dan Anggota LNS serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

( 1) PPKD se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan wewenang:

a.melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
b.membentuk dan menetapkan TPKD;
c.menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
d.memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
e.membentuk dan menetapkan Majelis;
f.menetapkan SKP2KS;
g.menetapkan SKP2K; dan
h.melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

(2)PPKD dapat memberikan kewenangan kepada Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, clan huruf h.
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 11

( 1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.

(2)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
5. e.melaporkan basil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
(3)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
1. a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/ atau
2. b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/ diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
(4)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, TPKD di bantu sekretariat TPKD.

(2)Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…