Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu provinsi papua barat.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); . Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara jaw…” Haz/ymnciamWAEWWSWM_ ___ , Republik lndonesiaTahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960), sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU— I/2003;
BAB II
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan berkewajiban untuk:
Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan] mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait. PasaIS
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing. .. ”W),-”W.(”.fcmifvz'vG—UQMM",.WMfm."_ _ .
BAB III
Bidang, jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. . 7%); ww: Far/mm film-rm," .“?Mw 34,71! _ _ Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 16 Juli 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/IT D ABRAHAM O. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 17 Juli 2014 Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TT D ISHAK L. HALLATU BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 16 Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TI” D WAFIK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 .7h/1/w/(r4fp8rnzimq9'mwrPWI/131,123 _] _ _ Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2014 Tanggal 17 Juli 2014 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI PAPUA BARAT I. BIDANG PERHUBUNGAN DARAT:
Membuka PDF…