DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat; Menimbang GUBERNUR PAPUABARAT, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBENTUKANUNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAKPADA DINAS PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAKPROVINSI PAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 16 TAHUN 2021 GUBERNUR PAPUA BARAT ( SALINAN )

3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 297, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Per1indungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4635);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor4720);
9.Undang-UndangNomor44 Tahun 2008 tentang Pomografi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4928);
10.Undang-UndangNomor25 Tahun 2009 tentang Pe1ayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub1ikIndonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor153, Tambahan Berita Negara 5332);
13.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);
15.Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraandan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,. Tambahan Lernbaran Negara RepublikIndonesia Nomor6887);
17.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
20.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahuri 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor158);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor451);
22.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Nomor4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20i8 Nomor532);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang PembagianUrusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiPapua Barat Nomor31);
25.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (LembaranDaerah ProvinsiPapua Barat Tahun 2013 Nomor11);

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 5

UPTDPPAdalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan meliputi:

a.pengaduan masyarakat;
b.penjangkauan korban;
c.layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupatcn /kota;
d.pengelolaan kasus;
e.penampungan sementara;
f.mediasi; dan
g.pendampingan korban.

Pasal 4

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, Perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas DP3A.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat.
(2)UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berklasifikasi kelas A. BABII PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,DANTUGAS

19.Pendampingan korban adalah pemberian bantuan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar merasa nyaman dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi UPTDPPA,terdiri dari:
1. a.KepalaUPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengaduan;
4. d.Seksi tindak lanjut; dan
5. e.Jabatan fungsional.
(2)KepalaUPTDPPAsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTDPPAmenyelenggarakanfungsi:
1. a.mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan;
2. b.menyusun Program Kerja;
3. c.menyusun rekomendasi hasil kerja pengelolaan kasus;
4. d.mengevaluasihasil kerja;
5. e.membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai;dan
6. f.melaksanakan administrasi.
(4)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. b.pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. c.penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
4. d.pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan korban; dan
5. e.pelaksanaan kerumahtanggaan.
(5)Seksi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas: Pasall0
(1)Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan o1eh Gubemur atas usul Kepala DP3A melalui Sekretaris Daerah. BABV KEPEGAWAIAN Pasa19
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan me1aksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BABrV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasa18 Bagan susunan organisasi UPTD PPA adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. a.me1akukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
2. b.melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak 1angsung;
3. c.me1akukan pengelolaan kasus; dan
4. d.me1indungi korban di penampungan sementara.
(6)Seksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan mediasi;
2. b.melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan serta bantuan hukum lainnya; dan
3. c.melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

BAB III

SUSUNANORGANISASI Pasal 6 UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar rujukan lanjutan lintas daerah kabupaterr/kota.

Pasal 12

(1)Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat; dan
2. b.Sumber dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD menerapkan prinsip: koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(2)Kepala UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala DP3A.
(3)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan rnengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTDPPA.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 11

(2)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Eselonisasi di UPTDPPAmeliputi: a) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IUb atau jabatan administrator; b) Kepala Sub bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan c) Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. ..........'v .. SH., M.Hum., MM ~~~rPl MADYA ~~~99203 1 022 Dr. ROBE ~~~~ aslinya ~~-:1\i~~J!.~ KUM, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2021 NATANIELD. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tanggal 23 Juni 2021 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 23 Juni 2021 BAB VIn KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…