DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintah provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; ) Hhi/mmm Perum-an Guhcmw' Papua Bam! 164 Mengingat: 1. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dan" Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150h
3.Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong Lembaran Republik Indonesia Nomor 3960); sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0 18 / PUU-I/ 2003;
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara .fi…N // i &) Wim/Jum” Perafumn Gubamur Papua Baraf 165 ib'u ', Republik Indonesia Nomor 4250); sebagaimana telah diubah dengan Undang—undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang— Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ) Minkum» Peraturan GuQemm- ??”/mn Bam! &
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012— 2014;
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863); Himpunan %mfumn Guiamur Palma Barat » 167 Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.061/7737/sj tanggal 30 desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Pejabat/ Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Pejabat/ Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat. 168

6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, inspektorat, badan, dinas, biro dan kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
9.Inspektorat adalah SKPD Provinsi Papua Barat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
11.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni'uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma—cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
12.Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. ,”.t'ifx ! &) Wim/ummi 'Pemfumn Guaimar “Pa/ma Barat 169 V 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Papua Baratyang selanjutnya disingkat UPG Provinsi Papua Baratadalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. Pelapor gratifikasi adalah pejabat / pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratlikasi sesuai prosedur yang kemudian melaporkannnya kepada KPK melalui UPG. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi. Konflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat/ pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat /Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya. Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua perserta dan memenuhi prinsip kewajaran. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli kurs jual+kurs beli 2 (Kurs tengah = ) pada hari tertentu. l70

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BagianKesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur Papua Barat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat / Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat / Pegawai tentang gratifikasi;
b.meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
d.membangun integritas Pejabat] Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang .""X diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi _Gratiiikasi yang diterima:
1. a.Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah; . i?) ) Himpunan “Perufumn Gubernur Wuz/mu garut 17]
2. b.Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
3. c.Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
4. d.Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah / resmi dari Pemerintah Provinsi
5. e.dalam proses penerimaan / promosi/mutasi pegawai;
6. f.dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. g.sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
8. h.sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. i.merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai / pengawas/ tamu selama kunjungan dinas;
10. j.merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/ Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. k.dalam rangka mempengaruhi kebijakan] keputusan / perlakuan pemangku kewenangan
  1. 1.dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas Pej abat / Pegawai.
(2)Setiap Pejabat/ Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(3)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPC: di instansi terkait. 172
(4)Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk,
(1)
(2)
(4)pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan/ kepatuhan atau kepada atasan langsung.

Pasal 4

Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal:

a.gratifikasi tidak diterima secara langsung;
b.pemberi gratifikasi tidak diketahui;
c.penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
d.gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
e.adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pej abat/ Pegawai Pejabat/ Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG. Dalam hal Pejabat] Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG. Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya. Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

Pejabat] Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal:

a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/ nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
b.pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;
1. 0.pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
d.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
e.seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau infomasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;
f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku; |74
h.hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
i.kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan] kode etik Pejabat] Pegawai yang bersangkutan;
j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
k.karangan bunga dengan nilai yang wajar;
1. 1.pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan; m.bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis, yang diterima tamu/ undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan;
n.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa;
o.pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak fa( &) Wim/Janan ?emfumn (Mazmur Plc/ma Bam!“ '17 5 ..x Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. l.000.000,00 (satu juta rupiah) dalm waktu 1 (satu) tahun dari pembeli yang sama; dan
p.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. l.000.000,00 (satujutarupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6

(1)Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian
(2)Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 7

( 1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau nonelektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.

(2)Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang—kurangnya memuat:
1. a.nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; .
2. b.jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
3. c.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
4. d.uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
5. e.nilai Gratifikasi yang diterima. Him/mmm f'emlumn Gubernur Palma Bam! & '.»
(3)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
2. b.disampaikankepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
(4)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima.
(5)KPK menetapkan status kepemilikan Gratiiikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diten'ma secara lengkap.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 8

(1)Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG
(2)Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: Pembina : Gubernur Papua Barat Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ketua : InspekturProvinsi Papua Barat Sekretaris: (Eselon III) pada Provinsi Papua Barat Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Provinsi Papua Barat, Pejabat Eselon II] / IV di setiap SKPD / Bagian / UPT 9999"?! /'*=X A [_) Wim/mna» “Pamfumn Gubernur Papua Saraf 177
(3)
(4)
(1)
(2)Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG Susunan Kanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 9

Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas nama Gubernur Papua Barat meminta satu orang pegawai pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan danyang berindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing. Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur Papua Barat

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa: a. f“ ,.Miri E“: mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi; . menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara; meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; ) Himpunan Wemlumn Ciu/Jamur Palma &mf 178 ']

f.melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
g.melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
h.melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
i.melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. Pasal 1 1 Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:
a.Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari kerja pertama di tiap minggunya;
b.Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI;
c.Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada [GUBERNUR/ WALIKOTA/ BUPATI] melalui Inspektorat secara periodik;
d.Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
e.Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK Rl dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
f.Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
g.Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
h.Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi. ) Wim/mna» Pamfumn Gubernur Palma &mf 179

Pasal 12

(1)Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola olehPemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
1. a.Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
2. b.Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
3. c.Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
4. d.Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
5. e.Dimusnahkan.
(2)Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…