DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 17A Tahun 2019

Nomor: 17A
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kegiatan Forum Koordinasi Unsur Pimpinan Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)Provinsi Papua Barat telah terbentuk berdasarkan Keputusan Gubemur Nomor 124.3/ 216/11/2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat;
b.bahwa dengan terjadinya kasus kerusuhan massal pada tanggal 19 Agustus 2019 diberbagai tempat di wilayah Provinsi Papua Barat dan pasca kerusuhan penanganan untuk pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat berdampak pada meningkatnya operasionalisasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf b perlu dilakukannya perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mendahului penetapan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang P~mbentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Inan Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengin at Menimb g PERUBAHANPENJABARAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2019 KEGIATANFORUMKOORDINASIPIMPINANDAERAH MENDAHULUIPENETAPANPERATURANDAERAHTENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2019 TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR17ATAHUN2019 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN ------ 2 Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
7.Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 3 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007
1.Pendapatan Asli Daerah Rp. 0,00
2.Dana Perimbangan Rp. 0,00
3.Lain-lain Pendapatan yang sah RQ. 0200 Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,00

b.Bel Ja
1. 1.Belanja Tidak Langsung RQ. 0200 a) Belanja Pegawai Rp. 0,00 b) Belanja Bunga Rp. 0,00 c) Belanja Subsidi Rp. 0,00 d) Belanja Hibah Rp. 0,00 e) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00 11 Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota Rp. 0,00 g) Belanja Bantuan Keuangan Kab/ Rp. 0,00 Kota/Diatrik/Kelurahan dan Kampung h) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00 5 Pasall Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mendahului penetap~n Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Eaerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:
a.Pendapatan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2019 KEGIATANFORUM KOORDINASIUNSUR PIMPINANDAERAHMENDAHULUI PENETAPANPERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUN ANGGARAN2019. Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
1. 23.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
2. 24.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 4);
3. 25.Peraturan Gubemur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 70); Menetap an ------ ---- -- 6 CAP/TID DOMINGGUSMANDACAN GUBERNURPAPUABARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 23 Agustus 2019 Pasal 3 peraturr Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar se~ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 0,00Rp.

Pasal 2

(1)Per bahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mendahului pen tapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)L 'piran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gu ernur ini. 3.000.000.000,00Rp. 0,00Rp. 3.000.000.000,00Rp. Rp. 3.000.000.000,00 (Rp. 3.000.000.000,00) 0,00 3.000.000.000,00 0,00 Rp. Rp. Rp. 3.000.000.000,00Rp.2. Belanja Langsung ~) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa b) Belanja Modal Jumlah Belanja sebesar Surplus / (Defisit) sebesar Pemtayaan

1.~enerimaan umlah penerimaan sebesar
2.Pengeluaran umlah Pengeluaran sebesar .!JumlahPembiayaan Netto sebesar kisa Lebih Pembiayaan Anggaran frahun Berkenaan sebesar c. ---- 7 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 17A. NATANIEL D. MANDACAN Diundang an di Manokwari pada tanggal 23 Agustus 2019 SEKRETkIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TID

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…