DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini megatur mengenai perubahan atas peraturan gubernur papua barat nomor 1 tahun 2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2014.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; Mengingat :1. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3478);

2.Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4.Undang—Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 [Ww ') ' M Wanna… ,, Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU—l/2003; Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang— Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4079); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),- __ “ZW/mugi; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasansebagaimana telah didiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor O8/Permentan/SR.140/ 2/ 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 4/2007 Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggujawaban Subsidi Pupuk ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan /SR. 140 /2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An- Organik; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts /OT.2210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An—Organik; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/ 15/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
18.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/0T.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
20.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/ Kpts /0T .160/ 7/ 200 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
21.Keputusan menteri Pertanian Nomor 669/Kpts /0T. 160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/ PMK.03/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk);
23.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/ 2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
25.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Dinas Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69); ."»... / .. __,l. -_ mmm ix./www; ???”; &c _ , _
26.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor . SSS/SR.130/B.5/08/2014,Hal Penyampaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/8/2014 tanggal 6 Agustus 2014; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 setelah angka 21 ditambah tiga angka yakni angka 22, angka 23 dan angka 24 sehingga berbunyi sebagai beNkut: fwyfrq'mmm-fyquvnA _ 1_ _ _ _ _ _ iii/Ww ,Prpz

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2.Pupuk An—Oragnik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3.Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4.Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5.Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6.Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi perprovinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.
7.Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat ][)Mwmafm'p'bmn q,ef);,-q4;»_7u7,W/4& _ __ __ __ _ _ __ . _ 10. 11. 12. 13. 14. Desa/Distrik/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penjualan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura. Pekebun adalah perorangan Warga Negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri. "- . . ." >'_" _"', . ' '. ' _, _ ,. .- . "ZA/Fam” Haz/:m/llilrmmf ???/r_grw' ! , 15. 16. 17. 18. 19. 20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pemudidaya ikan dan atau udang sebagai anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi intansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati /Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Ditektur Jenderal adalah pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan. ((in/MW: fenil/rm; (;; 21. 22. 23. 24. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. .Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyai sebagai berikut

Pasal 3

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spisifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten /Kota kepada Kapala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis , jumlah , sub sektor, Distrik dan sebaran sebulan sebagaimana tercantum dalam lampiran | sampai dengan lampairan XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. . Ketentuan Pasal 5 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: __ 7431qu &nz'hwimwvm' ???/137151, _ ._

Pasal 5

(1). Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Distrik / Kecamatan, jenis , jumlah , sub sektor dan sebaran bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
(2). Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kapala Dinas Kabupaten /Kota dan diketahui Kepala Badan Kantor Penyuluhan Pertanian/Perikanan/Kehutanan (BP4K) Kabupaten / Kota setempat.
(3). Peraturan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkanya Perubahan Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

4.Ketentuan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 5A, sehingga berbunyl sebagai berikut :

Pasal 5A

Untuk menjamin terpenuinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing- masing.

5.Ketentuan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disipkan Pasal baru yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Wing/mq ”m?/m? di/ri?”lh" _

Pasal 6A

(1). Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan'sesuai yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XII yang merupkan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2). Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Bupati /Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Bupati/Walikota.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
(2)Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut: &. penyalur pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
1. b.penyalur pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing— masing wilayah;dan
2. c.penyalur pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu. ' (Egy/vina_anz/wwth/wf/wr???Jq_31_.'n.i'__ __
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)Untuk kelancaran penyaluran Pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 dan PasalS. Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang tunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di kabupaten/Kota. Dinas yang memperoleh alokasi dana Tugas Pembentuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggara 2014, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan tembusannya disampaikan kepada direktur Pupuk dan Pestisida di Jakarta. Hasil Verikasi dan Validasi penyalur pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kapala Dinas Pertanian. Pelaksanaan Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petujuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Tahun 2014. .Ketentuan tentang Lampiran I sampai dengan Lampiran XII Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 diubah , sehingga Lampiran I sampai dengan Lampiran Xll sebagimana tercantum dalam Lampiran Gubernur ini . Pasal II Peraturan Gubernur Papua Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengudangan Paraturan Gubernur Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 27 Agustus 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TT D ABRAHAM O. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 27 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TT D ISHAK L. HALLATU BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 18 Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TT D WAFIK WURYAN'FO Pembina Tk. I (IVAb) NIP. 19570830 198203 1 005 JAA-pm;:_Ranrn/iumjmr?, - ' _» KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSI TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN | PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 18 Tahun 2014 TANGGAL : 27 Agustus 2014 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PER KABUPATEN/KOTA No KABUPATEN < " JE…S'PUPUMTQM' . T -;-_UREA: _ , ' : 51-36. zA NPK ; * ORGANIK 1 MANOKWARI 540 185 111 1479 200 2 SORONG 403 70 40 750 125 3 TELUK BINTUNI 50 68 0 232 0 4 FAK—FAK 40 45 35 200 40 5 KAIMANA 30 10 97 274 105 & SORONG SELATAN 0 0 0 0 0 7 RAJA AMPAT 27 15 12 40 20 8 MAYBRAT 10 7 5 25 10 9 TAMBRAUW 0 0 0 0 0 10 TELUK WONDAMA 0 0 0 0 0 11 KOTA SORONG 0 0 0 0 0 12 MANSEL 0 0 0 0 0 13 PEG. ARFAK 0 0 0 0 0 L JUMLAH : 1,200 400 300 3,000 500 GUBERNUR m»… mn, ('APfTTD ABRAHAM 0. ATURURI Untuk salinan yang sah sesuai aslitwa KEPALA BIRO HUKUM, CAP/ITU WAHK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 7191/qu ?!!/Mim” Gai/ma' ,???” )n/ Lampiran II Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 7 Januari 2014 KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor : Tanaman Pangan & Hortikultura no KABUPATEN/JUMLAH _ __. , ____ IWSPUPUKI—UREAUMI _ ' _ _ ' KOTA '. _(Tonr .:JANUARI FEBRUARI MARET APRIL' “MEI JUNI-. _.luu ”Asusrus SEPTEMBER OKTOBER 1101536050 0553083 1 MANOKWARI 400 0 30 30 50 50 25 25 50 30 30 30 50 : SORONG 300 0 30 25 30 25 30 20 30 30 25 7.5 30 TELUK 3 umum 20 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 FAK-FAK 30 0 3 2 2 2 2 4 2 3 2 s 3 5 KAIMANA s 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 SORONG 6 SELATAN s 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 7 RAJA AMPAT 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 s MAYBRAT 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 TAMBRAUW S 0 1 0 1 O 0 0 1 O 0 1 1TELUK 10 WOND AM A S 0 1 0 1 0 1 O 1 0 0 1 0 11 KOTA SORONG S 0 1 O 1 0 D D 1 0 O 1 1 12 MANSEL 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 13 PEG. ARFAK 0 0 O 0 0 0 O 0 O 0 0 O 0 JUMLAH : 784 0 72 59 90 78 61 51 91 65 59 69 89 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TT D ABRAHAM O. AMURI Untuk salinan yang sah sesuai asilnya KEPALA BIRO HUKUM, ("AP/ITD WAFIK WURYANTO Pemblna Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 …Mh/l/mb ?…“; ”wi/(r ?90114 Kam/, . LampIran III Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 7 Januarl 2014 KEBUTUHAN PUPUK SP—36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor : Tanaman Pangan & Hortikultura No KABUPATEN, JUMLAH ._ __ _ VJENIS-PUPUK:SP-36ITOHI & : _ ' KOTA (Ton) JANUARI “anum ”Ann APRIL _IIIIEI JUNI :uu Agustus 'sgmmaaa' oxrpaannovemasnossmm 1 MANOKWARI 70 0 5 s 5 10 5 10 5 10 5 5 5 2 SORONG 55 0 5 5 s 5 5 5 s 5 5 5 s TELUK 3 BINTUNI 25 0 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 4 FAK-FAK 37 0 3 3 s 2 3 2 3 4 3 4 5 5 KAIMANA 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 SORONG 6 SELATAN S 0 1 O 1 0 1 O 1 O 0 1 O 7 RAIA AMPAT 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8 MAYBRAT 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 . o 9 TAMBRAUW 5 O 1 O 1 0 1 0 1 0 O 1 O TELUK 10 WOND AM A 5 O 1 0 1 0 1 O 1 0 O 1 0 11 KOTA SORONG S 0 1 O 1 O 1 0 1 0 O 1 0 12 MANSEL O 0 O 0 0 O 0 0 O 0 0 0 0 13 PEG. ARFAK 0 0 0 0 0 O 0 O 0 0 0 O 0 JUMLAH : 222 0 22 15 25 19 23 19 23 22 15 22 17 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTB ABRAHAM 0. ATURURI Untuk salinan yam sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM. CAP/“ITB WAHK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 Lampiran IV Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 7 Januari 2014 KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor : Tanaman Pan an & Hortikultura KABUPATEN] ' JUMLAH ' -- w' ' »JEleeupmczzAn'on) ;- . "o' 'KOTA ("thn) JANUARI FEBRUARI MARET APRIL _ME: JUNI .Juu- AGUSTUS SEPTEMBER onerR'NOVEME'ER “DESEMBER 1 MANOKWARI 44 0 4 4 5 4 4 5 3 3 5 3 4 2 SORONG 30 0 3 2 3 2 2 3 3 2 s 2 3 3 TELUK 10 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 BINTUNI 4 FAK_FAK 20 0 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 KAIMANA 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 SORONG s 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 SELATAN -, …… AM,,” 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 8 MAYBRAT s 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 9 TAMBRAUW 5 0 1 0 o 0 0 1 0 1 0 1 1 10 TELUK s 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 WONDAMA 11 KOTA SORONG 5 O 1 O 0 0 O 1 O 1 O 1 1 12 MANSEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?13 pE5_ ARFAK 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 L JUMLAH : 139 o 17 a 11 8 a 17 9 15 12 16 18 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/rm ABRAHAM 0. ATURURI Untuk salinan yam sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTD WAFlK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 Iik/ww Wima€mf Lampiran V Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tangpl 7 Januari 2014 KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor :Tanaman Pangan dan Hortikultura NO. KABUPATEN/ JUMLAH _ . - . .' IE…SVPUWKFIWK …) . _. » KOTA ' (Ton) JANUARI regnum MARET APRIL :MEI' JUNIJ'UU'1A'GUSIUS'X'SEPI'EMBER oma 110315115531 pesenam:

1.MANOKWARI 575 o so so so so so so 50 50 50 so 75
2.sonous 415 o 50 50 30 50 7.5 30 25 30 25 50 50
3.TELUK BINTUNI 20 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3
4.FAK-FAK 150 0 20 15 10 10 20 10 15 10 1.5 10 1.5
5.KAIMANA 15 o : 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
5.23222 15 a 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
7.RAIA AMPAT 15 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2

a.MAYBRAT 10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 zJ
1. 9.TAMBRAUW 15 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2TELUK 10. W0NOAM A 10 0 1 1 1 1 0 1 1 O 1 1 2
2. 11.KOTA SORONG 15 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
3. 12.MANSEL O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 13.PEG. ARFAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH : 1,255 0 134 124 103 119 102 98 99 102 98 119 157 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTB ABRAHAM 0. ATURURI Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTU WAFlK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 : .mu» ”Mg”… Lampiran VI Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 TanggaI 7 Januari 2014 KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura KABUPATEN] JUMLAH ..JENIS PUPUK“: ORGAN'K (Ton) _. v . "o' KOTA cron) JANUARI “seem… MARET mr MEI JUNI :uu 1AGUSTUS sinema oma Movemen- usman:- 1_ MANOKWARI 55 0 10 5 5 5 5 5 S 5 5 5 10
5. 2.SORONG SD 0 S S 2 5 S S 3 S S S S
6. 3.TELUK BINTUNI 21 0 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 4_ FA…FAK 30 0 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 5 5_ KAIMANA 10 O 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 6 SORONG 15 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 ' SELATAN 7_ RAJA AMPAT 15 O 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
7. 8.MAYBRAT 10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 __Fiilfwnn …h” GIIWI' ?a/anigam/ ABRAHAM O. ATURURI Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/“ITB WAFIK WURYANTO Pembina TI:. l (IV/b) NlP. 19570830 198203 1 005 9_ TAM BRAUW 10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 TELUK 10 0 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1' WONDAMA 11_ KOTA SORONG 15 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 12_ M ANSEL O 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 13_ pig ARFAK 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 JUMLAH 251 0 30 21 17 24 19 21 19 23 25 20 32 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/ITB lampiran VII Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 7 Januari 2014 KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor: Perkebunan, Peternakan dan Perlkanan Budidaya No KABUPATEN] 3:33; ,'. 7 -' '; w…» ENEPQWFWQ “9"! . ' KOTA ' " (To") .* JANUARI FEBRUARI MAnEr'Ame' __Ma JUNI I_UU5_AGUS,1'US" mmm
8. 1.MANOKWARI 50 0 5 s 2 s 5 5 s 3 5 5 5
9. 2.SORONG 30 0 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 5 TELUK 3. Bmw… 10 o 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
10. 4.FAK-FAK 30 0 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 s
11. 5.KAIMANA 10 o 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 SORONG &. SELATAN 15 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
12. 7.RAJA AMPAT 15 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 &. MAYBRAT 10 0 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1
13. 9.TAMBRAUW 10 O 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1TELUK 10. WONDAM A 10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
14. 11.KOTA SORONG 26 O 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2
15. 12.MANSEL O 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 0 0
16. 13.PEG. ARFAK O 0 O 0 0 0 0 D 0 0 0 O 0 JUMLAH : 216 0 22 18 16 21 20 14 21 18 22 18 25 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTB ABRAHAM O. ATURURI Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/ITD WAHK WURYANTO Pembina Tk. I (lv/b) NIP. 19570830 198203 1 005 j 7£hyam 29:60le 411 (WFW &;b/ Lampiran VIII Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 7 Januari 2014 KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor: Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Budidaya No KABUPATEN] ::::ng . . JENIS-PUPUK : SI,-35 (Ton) _ &w. _ ' KOTA (Ton) JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
17. 1.MANOKWARI 25 O 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2
18. 2.SORONG 15 O 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 TELUK 3. Bl NTU NI 5 0 1 0 O 1 0 O 1 0 O 1 1
19. 4.FAK - FAK 8 0 1 O 1 D 1 O 1 O 1 1 2
20. 5.KAIMANA 5 O 1 0 1 0 1 O 0 1 O 0 1 SORONG 6 SELATAN 5 O 1 0 1 O 1 O 0 1 0 O 1
21. 7.RAIA AMPAT 5 O 1 O 1 0 1 0 O 1 0 D 1 I 8 MAYBRAT 2 0 O 1 O 0 0 O 0 O 1 O 0 ABRAHAM 0. ATURURI Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTD WAHK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 _%;qu W….GM'W
22. 9.TAMBRAUW 3 0 1 0 0 O 0 0 1 0 D 0 TELUK 10. WOND AM A 2 O 0 1 0 0 0 O 0 O 1 0
23. 11.KOTA SORONG 3 O 1 0 O 0 O 0 1 0 O 0
24. 12.MANSEL 0 0 O 0 O 0 0 0 O 0 O 0
25. 13.PEG. ARFAK O 0 O 0 0 O 0 O 0 0 0 0 JUMLAH 78 0 11 S 8 S 8 3 8 7 7 10 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/ITD Lampiran IX Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 7 Januari 2014 KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor: Perkebunan dan Peternakan NO KABUPATEN] 32:11 ._,.__ JENIS …?…“ M “9", . . . ' KOTA (ran) JANUARI “regnum ”me-r» APKIL' ;MEI I_UNI JUUwAGUS'I'U'S semangat omong; Nmain'_;_'_ps_semssn
26. 1.MANOKWARI 17 0 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2
27. 2.SORONG 10 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 TELUK 3. BINTUNI 3 0 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2
28. 4.FAK-FAK 15 0 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 s
29. 5.KAIMANA 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 SORONG 6. SELATAN 3 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
30. 7.RAIA AMPAT 3 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
31. 8.MAYBRAT :) 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
32. 9.TAMBRAUW S 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ”TELUK 10. WOND AM A 0 0 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1
33. 11.KOTA SORONG 3 D 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2
34. 12.MANSEL 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 O 0
35. 13.PEG. ARFAK O 0 0 0 0 O 0 O 0 0 0 O 0 JUMLAH : 61 0 19 14 16 17 14 14 17 18 18 13 22 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/'ITD ABRAHAM O. ATURURI Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BlRO HUKUM, CAP/TTD WAFIK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 .?JIHI,%”MFM£/m”€a&mz?rjyd&/ln _ _ _ _ _ > '_ ___ '_ ' __ _ Lampiran X Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 7 Januari 2014 KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor: Perkebunan dan Petemakan …. …m… 32253“ < . ' ... _…s…” ""“ “"” ._. …. _- _ KOTA "on, JANUARI FEBRUARI MARET APRIL _MEI JUNI JULI AGUSTUS. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBFRDESEMBER
36. 1.MANOKWARI 75 0 10 5 5 5 10 5 5 10 5 5 10
37. 2.SORONG 60 0 S 5 5 S 5 S S S 5 S 10
38. 3.TELUK BINTUNI 20 0 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
39. 4.FAK-FAK 50 O 5 3 5 3 3 S 3 5 3 S 10
40. 5.KAIMANA 15 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
41. 6.2383.22 20 0 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
42. 7.RAJA AMPAT 20 0 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
43. 8.MAYBRAT 15 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 i
44. 9.TAMBRAUW 30 O 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 5TELUK 10. W OND AM A 15 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
45. 11.KOTA SORONG 25 O 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2
46. 12.MANSEL 0 0 0 O 0 O 0 O 0 0 0 0 0
47. 13.PEG. ARFAK 0 O 0 O 0 D 0 0 D 0 D 0 0 JUMLAH : 345 0 37 26 27 29 32 29 25 34 29 28 49 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTU ABRAHAM 0. ATURURI Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, (“AP/WD WAFIK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 h…”hd'?4444%" * Lampiran XI Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 7 Januari 2014 KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Sub Sektor: Perkebunan dan Peternakan KOTA - FWD") JmuAnr EEBaUARI MARETw'wAPRlL-wiMEI 111… anu AGUSTUS…SEPTEMBVERI pEsEMEEn 1 MANOKWARI 20 0 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 SORONG 10 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48. 3.TELUK BINTUNI s 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 FAK-FAK 10 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 KAIMANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. 7.RAIA AMPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &. MAYBRAT () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - . M'”) klm” Zuwar/1411
50. 9.TAMBRAUW 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0] TELUK 10. WOND AM A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. 11.KOTA SORONG 4 O 1 0 0 1 0 0 0 D 1 0 1
52. 12.MANSEL O 0 O 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0
53. 13.PEG. ARFAK 0 0 0 0 O 0 0 O 0 O 0 0 0 JUMLAH : 49 0 6 1 S 5 3 S 4 5 5 4 6 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/ITU ABRAHAM 0. ATURURI Untuk salinan yang sah sesua! aslinya KEPAIA BIRO HUKUM, CAP/ITU WAFlK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 ._…byuin'fzmhryQ'm/lr . '

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…