DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian operasi penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan Iatau kegiatan teknis tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAHPUSAT PENGENDALIANOPERASI PENANGGULANGANBENCANABADANPENANGGULANGANBENCANA DAERAHPROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 18 TAHUN2019 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN 1 GUBERNUR PAPUABARAT,

a.bahwa dalam rangka pe1aksanaan pengendalian operasi penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danjatau kegiatan teknis tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pad a Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat;
1. 1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAHPUSAT PENGENDALIANOPERASI PENANGGULANGANBENCANABADANPENANGGULANGANBENCANA DAERAHPROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 18 TAHUN2019 GUBERNUR PAPUABARAT 2 Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003;
2. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
5. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42}, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerah adalah ProvinsiPapua Barat.
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
11. 3.Gubemur adalah Gubemur Papua Barat.
12. 4.Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat. Pasall BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGANBENCANADAERAHPROVINSIPAPUA BARAT. Menetapkan
13. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Badan;
15. 11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 58);
16. 12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
17. 13.Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 42); 4 Pasal 4

(1)Pusdalops dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas teknis pelayanan informasi, pelaksanaan tanggap darurat beneana dan pelayanan kedaruratan bencana. BABIV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3
(1)Susunan Organisasi Pusdalops terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Kepala Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi;
4. d.Kepala Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kedaruratan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. BABIII SUSUNANORGANISASI Pasa12
(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusdalops Kelas A.
(2)Pusdalops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Pusdalops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Manokwari Provinsi Papua Barat. BABII PEMBENTUKAN

5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPSadalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusdalops Provinsi Papua Barat. 5 Pasa15 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.menyusun rencana program dan kerja Sub Bagian;
b.mengkoordinasikan penyusunan dokumen pereneanaan Pusdalops;
c.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
d.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, pengarsipan, keuangan dan umum;
e.mengelola barang milik NegarajDaerah;
f.melaksanakan pemberian informasi dan data terkait kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebeneanaan, tanggap darurat bencana dan pe1ayanan kegawatdaruratan;
g.melaksanakan urusan rumah tangga Pusdalops;
h.melaksanakan koordinasi penyusunan penyiapan bahan penyusunan pelaporan Pusdalops;
i.menyusun laporan pelaksanaan tugas Pusdalops;

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdalops mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Pusdalops;
2. b.pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga Pusdalops;
3. e.penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebeneanaan, tanggap darurat beneana dan pelayanan kegawatdaruratan;
4. d.pelaksanaan kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebeneanaan, tanggap darurat beneana dan pelayanan kegawatdaruratan;
5. e.pelaksanaan operasional tanggap darurat di Pusdalops serta mendukung Komandan Tanggap Darurat;
6. f.pengkoordinasian kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebencanaan, tanggap darurat beneana dan pelayanan kegawatdaruratan;
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebeneanaan, tanggap darurat beneana dan pelayanan kegawatdaruratan;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdalops;
9. i.pe1aporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan seeara berkala; dan J. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Badan. 6 Pasal 7 Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)hurufd mempunyai tugas:
10. a.menyusun rencana kegiatan seksi;
11. b.meyusun rencana dan bahan operasi tanggap darurat;
12. c.menggunakan data dan informasi kebencanaan untuk kepentingan operasi tanggap darurat dan pelayanan kegawatdaruratan;
13. d.menyajikan data dan informasi dan melakukan analisa bersama instansi dan lembaga terkait dalam kebencanaan;
14. e.mengembangkan dan memelihara jaringan dengan pakar di bidang kebencanaan yang tepat untuk dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan analisa kebencanaan;
15. f.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator dalam pelaksanaan tugas;
16. g.menyiapkan sarana dan prasarana operasi tanggap darurat pada Pusdalops;
17. h.melakukan pemantauan dan evaluasi dalam menjamin terlaksananya fungsi koordinasi dalam tanggap darurat secara efektif dan efisien;
  1. 1.mendukung kegiatan Kaji Cepat dan penyusunan rencana operasi; J. mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan secara cepat, tepat serta terpadu dengan memberdayakan sumber daya dan teknologi yang ada di instansi dan lembaga terkait lainnya;

Pasal 6

Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf c mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kegiatan seksi;
b.menghimpun data, mengolah dan menyajikan informasi sebagai pusat layanan informasi kebencanaan;
c.menyelenggarakan peringatan dini bencana;
d.melaksanakan kegiatan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian dan komunikasi dalam sistem peringatan dini bencana;
e.mendukung pengendalian mobilitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana;
f.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusdalops;
g.melaksanakan sistem pengendalian intem;
h.menilai prestasi kerja bawahan; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. J. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusdalops. 7 PasallO

(1)Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(2)Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam lingkup Pusdalops wajib membimbing dan rnengevaluasi kinerja bawahan dan rnengadakan rapat staf secara berkala.
(4)Dalam hal Kepala Pusdalops berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Pusdalops. Pasa19
(1)Kepala Pusdalops dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2)Kepala Pusdalops melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala Pusdalops bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. BABV TATAKERJA Pasal 8
(1)KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) huruf e terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. k.melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan yang meliputi pelayanan kesehatan, kepolisian dan pemadam kebakaran dengan instansi terkait dan kabupaten /kota;
  1. 1.menilai prestasi kerja bawahan;
2. m.pembinaan dan pengembangan kapasitas personil; dan
3. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. 8 Pasa114 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVII PENDANAAN Pasal 12
(1)Kepala Pusdalops merupakan jabatan eselon IILb atau jabatan Administrator.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(1)Kepala Pusdalops diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Badan.
(2)Kepala Sub Bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
(3)Pejabat fungsional pada Pusdalops diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada Pusdalops dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pegawai yang ditugaskan pada Pusdalops diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang kebencanaan.
(5)Dalam me1aksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Badan. 9 . HAMMAR, SH., M.Hurn., MM INA UTAMA MADYA . 19650818 199203 1 022 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2019 NOMOR 18. NATANIEL D.MANDACAN CAP/'ITD SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tanggal 9 September 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/'ITD GUBERNUR PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 9 September 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 10 HAMMAR, SH., M.Hum., MM A UTAMA MADYA 650818 199203 1 022 D DOMINGGUS MANDACAN GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TID SEKSI TANGGAP DARURAT BENCANADAN PELAYANAN KEDARURATAN I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PERINGATAN DINl, DATA DAN PELAYANAN INFORMASI SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALAUPTD BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSDALOPS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…