DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Perizinan Usaha Peternakan Orang Asli Papua.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Usaha Peternakan Orang Asli Papua;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternak Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN USAHA PETERNAKAN ORANG ASLI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
5.Bupati adalah Bupati di Papua Barat.
6.Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
7.Dinas Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten adalah perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan suburusan peternakan dan kesehatan hewan.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
9.Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar Orang Asli Papua.
11.Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
12.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13.Ternak unggas adalah semua hewan yang tergolong dalam spesies burung yang dengan cara pemeliharaan tertentu dapat berkembang biak, berguna serta mempunyai arti ekonomis bagi manusia.
14.Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
15.Pembibitan adalah kegiatan menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
16.Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada peternak yang melakukan budi daya skala usaha mikro.
17.Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada peternak yang melakukan budi daya skala usaha kecil.
18.Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan budidaya skala usaha menengah dan besar atau kepada peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.
19.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/ atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
20.Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/ atau izin komersial atau operasional.
21.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
22.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
23.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
24.Pihak Tertentu untuk kepentingan khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
25.Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Rekomtek adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha memenuhi persyaratan teknis.
26.Peternak OAP adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia suku Papua yang melakukan usaha peternakan di bidang perunggasan.
27.Perlindungan peternak OAP adalah kegiatan untuk memberikan perlindungan terhadap orang asli Papua dalam usaha peternakan di bidang perunggasan.
28.Pemberdayaan peternak OAP adalah kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternak OAP dalam usaha peternakan di bidang perunggasan.
29.Penguatan peternak OAP adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung keberlangsungan usaha peternakan di bidang perunggasan bagi peternak OAP.
30.Bapak angkat adalah perusahaan peternakan skala besar di Provinsi Papua Barat yang sudah memperoleh ijin resmi dari Gubernur, yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penguatan.
31.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan perlindungan, pemberdayaan dan penguatan Peternak OAP dalam menjalankan usaha peternakan khususnya komoditas ternak unggas di Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

a.memberikan perlindungan kepada Peternak OAP dalam menjalankan usaha peternakan khususnya pada komoditas Ternak unggas;
b.melakukan pemberdayaan kepada Peternak OAP dalam menjalankan usaha peternakan khususnya pada komoditas Ternak unggas; clan
c.memberikan penguatan kepada Peternak OAP dalam menjalankan usaha peternakan khususnya pada komoditas Ternak unggas.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis usaha dan skala usaha;
b.tata cara perizinan berusaha;
c.Peternak OAP dan Peternak OAP pemula;
d.Perlindungan, Pemberdayaan, Penguatan Peternak OAP;
e.tata cara pengendalian suplai;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pembinaan clan pengawasan;

BAB II

JENIS USAHA DAN SKALA USAHA TERNTENTU

Pasal 5

(1)Jenis usaha petemakan unggas terdiri atas:
1. a.usaha Budi daya; dan
2. b.usaha pembibitan.
(2)Usaha budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
1. a.Peternak unggas;
2. b.Perusahaan Peternakan unggas; dan
3. c.Pihak tertentu.
(3)Usaha pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
1. a.Peternak unggas;
2. b.Perusahaan Peternakan unggas;
3. c.Pemerintah Daerah Provinsi; dan/ atau
4. d.Pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 6

(1)Usaha budi daya Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat ( 1) huruf a adalah usaha membudidayakan komoditas Ternak unggas, meliputi ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam kampung/lokal, itik, entok, dan aneka Ternak unggas lainnya.
(2)Usaha pembibitan Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah usaha menghasilkan bibit Ternak unggas meliputi bibit ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam kampung/lokal, itik, entok, dan bibit aneka Ternak unggas lainnya.

Pasal 7

Jenis usaha peternakan unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.

Pasal 8

(1)Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.Jenis danjumlah Ternak unggas di bawah skala usaha tertentu; dan
2. b.Jenis dan jumlah Ternak unggas di atas skala usaha tertentu.
(2)Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
1. a.skala usaha mikro; dan
2. b.skala usaha kecil.
(3)Jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dibagi menjadi:
1. a.skala usaha menengah; dan
2. b.skala usaha besar.

Pasal 9

( 1) Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2)Skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 10

(1)Peternak unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang melakukan Budi daya:
1. a.skala usaha mikro, harus memiliki TBP; atau
2. b.skala usaha kecil, harus memiliki STD.
(2)Perusahaan Peternakan unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang melakukan Budi daya:
1. a.skala usaha menengah; atau
2. b.skala usaha besar, wajib memiliki Izin U saha Peternakan.
(3)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, hanya dapat melakukan Budi daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Peternak, Perusahaan Peternakan, clan Pihak Tertentu sebagaimana climaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikuti tata cara Budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…