DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai tentang pedoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapakan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas — luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . . Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat. . Dewan Pem/akilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat. . Gubernur adalah Gubernur Papua Barat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku pengelola barang milik daerah. _Mi/ )umy .”! »(":(./law" ?. Jm Sam" 10. 11. 12. 13. 14. Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Satuan Kerja yang memiliki kewenangan untuk mengelola barang milik daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Barang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Daftar Barang Milik Maerah yang selanjutnya disingkat DBMD atau dengan sebutan lain Buku induk Inventaris adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP atau dengan sebutan lain Buku Inventaris adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan IKM/mw; .”.rln-iwrngvmww' .?y'm 81M'_ … _ _ . _ 15. 16. 17. 18. 19. 20. cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan meneriman penggantian dalam bentuk barang, sekurang — kurangnya dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pemerintah pusat, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, atau badan hokum lainnya yang dimiliki daerah. PemUSnahan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang milik daerah dengan cara dihancurkan/dibongkar, dibakar, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut atau sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan. Sebab — sebab lain adalah sebab —sebab yang menyebabkan barang milik daerah dihapus dari daftar barang milik daerah antara lain bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, Zi)” '.'/“'" 241,277”! Gw,/mw 7,7)“ 341-333 _ 21. 22. 23. 24. 25. 26.

(1)banjir, tsunami dan sejenisnya, hilang, hancur, terbakar, tertimbun atau mati. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal. Penilai internal adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen. Penilai eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai izin praktek penilaian dari Kementrian Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan. Pihak lain adalah pihak — pihak selain satuan kerja perangkat daerah.

BAB II

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Barang milik daerah meliputi:

a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD ; atau
b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: '
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan ; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

(1)Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;
3. c.mengajukan usul pemindahtangan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daera;dan
4. d.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya.

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan permohonan pemindahtanganan barang milik daerah kepada Gubernur;
2. b.mengatur pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
3. c.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. d.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah; dan
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
(3)Pengelola barang milik daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 5

(1)Pembantu pengelola barang milik daerah melaksanakan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan barang.
(2)Pembantu Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang.

Pasal 6

(1)Kepa|a satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah.
(2)Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah; melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dlpimpinnya;dan mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; mengajukan usul pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah kepada Gubernur melalui pengelola barang; dan menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kepada gubernur melalui pengeloa barang. * (f'ffv'rf'm'f37yw5m' .… .

BAB IV

PENGHAPUSAN

Pasal 7

(1)Maksud ditetapkannya pedoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah untuk mengatur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan penghapusan barang milikdaerah adalah agar pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku…

BAB V

PEMBlAYAAN

Pasal 8

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, atau untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Pasa|9

(1)Barang milik daerah digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
(2)Penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

(1)Barang milik daerah dapat dialihkan statusnya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah berdasarkan keputusan Gubernur. 7%”; x_i/m "
(2)Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Gubernur, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada pengguna barang.

Pasal 11

(1)Pengguna barang wajib menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kepada gubernur melalui pengelola barang milik daerah.
(2)Pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan.
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicabut penetapan status penggunaannya oleh gubernur.

Pasal 12

(1)Gubernur dapat menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang atau tidak sedang dimanfaatkan oleh pihak lain.
(2)Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memperhatikan hal — hal sebagai berikut:
1. a.standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan;
2. b.hasil audit atas penggunaan barang milik daerah;dan
3. c.laporan, data dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
(3)Tlndak lanjut atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi hal - hal sebagai berikut:
1. a.penetapan status penggunaan;
2. b.pemanfaatan;dan
3. c.pemindahtanganan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…