DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang ruang;

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja din as cipta karya dan tata GUBERNUR PAPUABARAT, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATAKERJA DINAS CIPTA KARYADAN TATARUANG TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2022 GUBERNUR PAPUA BARAT I SALINAN I Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republijk Indonesia Tahun 2000 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3960);
1. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomorl55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6697);
2. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegaraRepublik Indonesia 5 Tahun 2007 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
3. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran (Lembaran Negara RepublikPerangkat Daerah Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573));
7. 8.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6633);
10. 14.Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Kebijkan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6730);
11. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Pronvinsi Papua Barat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6731);
12. 16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6477};
15. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6037); PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG. MEMUTUSKAN Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. 18.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Mebteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. 20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 111);
19. 21.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 112); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah ProvinsiPapua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daearah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiPapua Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat Dinas CKTR adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air Minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta penataan ruang.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Wilayah 1 adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat.
12.Wilayah 2 adalah Kabupaten Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Tarnbrauw, Kabupaten Sorong. BABI KETENTUANUMUM Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri atas 3 (tiga)sub bagian, yaitu:
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Tata Ruang terdiri atas 3 (tiga)Seksi, yaitu:
  1. 1.Seksi Wilayah 1;
  2. 2.Seksi Wilayah 2; dan
  3. 3.Seksi Wilayah 3.
4. d.Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas 3 (tiga)Seksi, yaitu:
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis Permukiman;
  2. 2.Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan.
5. e.Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkunganterdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu:
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung;
  2. 2.Seksi Pembangunan Bangunan Gedung; dan
  3. 3.Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Pasal 2

(1)Kedudukan Dinas CKTR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta penataan ruang.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan betanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABII KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

13.Wilayah3 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur me1aksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penata ruang, sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkunganya serta penataan ruang yang meniadl kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang dibidang pekerjaan umum dan penata ruang, sub urusan air minum, persampahan, air limbah,
2. f.Bidang Sanitasi, Air Minum dan Persampahan Regionalterdiri atas 3 (tiga)Seksi, yaitu:
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis;
  2. 2.Seksi Sanitasi dan Air Minum; dan
  3. 3.Seksi Persampahan.
3. g.Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
4. h.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masingbidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas.
(4)Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing subbagian dipimpin berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
(6)Struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. Pasa15
(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menye1enggarakanfungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
2. b.pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program serta anggaran dinas;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup dinas;
4. d.pengelolaan adminsitrasi keuangan dinas;
5. e.pengelolaan barang milik negaraj daerah lingkup dinas;
6. f.pengelolaan pelayanan adimistrasi umum dinas;
7. g.pengelolaan pelayanan adimistrasi kepegawaiandinas;
8. b.pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penata ruang, sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkunganya serta urusan penataan ruang;
9. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penata ruang, sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkunganya serta penataan ruang;
10. d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
11. e.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis; dan
12. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Pasa16
(1)Subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategi (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)jRencana Kinerja tahunan (RKT),dan Perjanjian Kinerja (PK)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan adminstrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKAjRKPAdan DPAjDPPAdari unit kerja lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)Gubernur, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa (LKPjAMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD),laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP);
9. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
10. k.pelaksanaan fumgsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. perundang-undangan, kearsipan, masyarakat dan protokol dinas;
11. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; kerjasama, hubungan ketatalaksanaan, perpustakaan, kerumahtanggaan,h. pengelolaan
12. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
13. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.
(2)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayat (1)huruf b angka 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja su bbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.kelengkapan SPP-LSpengadaan barang danjasayang disampaikan oleh PPTKdan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GljTUP-Nihildan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUDmelalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPMdan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaranjkegiatan, register kontrakjSurat Perintah Kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan se1uruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan; L melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas subbidang; dan
12. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris
(3)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;

Pasal 7

(1)Bidang tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dinas di bidang penataan ruang yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
(2)Bidang tata ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
1. a.penyusunan rencana kerja bidang;
2. c.melaksankan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
3. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyaman lingkungan perkantoran;
4. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
5. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenan denan tugas dan fungsi Dinas;
6. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
7. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
8. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis dan perpustakaan;
9. j.menyusun jadwal dan mengelolarapat Dinas, kunjungan tamu Dinas dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. k.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang Dinas;
  1. 1.mengelola barang milik negarajdaerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. m.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. n.menyiapkan dan menghimpun datan sasaran kinerja pegawai;
13. o.menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
14. p.melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian; dan
15. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.
16. r.penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi berpedoman pada kearifan lokal;
17. s.penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang danjatau pernyataan rnandiri pe1aku usaha rnikro dan keeil sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi; provinsi;
18. b.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penegakan disiplin pada lingku p bidang penataan ruang;
19. c.penyusunan konsep kebijakan dan penyusunan perencanaan penataan ruang provinsi berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antara kabupaten/kota;
20. d.penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)sesuai mekanisme atau prosedur dalarn pengendailan pemanfaatan ruang;
21. e.pembinaan, pembangunan, pengawasan, koordinasi dan kerja sarna dalarn penyelenggaraan penataan ruang dalarn rangka keterpaduan program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
22. f.bantu an teknis sera fasilitas penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten /kota;
23. g.koordinasi, kerja sarna dengan Lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupatenjkota dalarn penyelenggaran penataan ruang;
24. h.penyusunan standar pelaksanan kewenangan daerah provinsi dan standar pelaksanaan tugas dinas dalarnjangka panjang, menegah dan tahunan;
25. i.pengembangan dan pengelolaan sistem manajmen tata ruang provinsi;
26. j.pembinaan teknis penyediajasa tata ruang;
27. k.pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan tata ruang;
  1. 1.pengawasan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
28. m.pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. n.pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unangan;
30. o.penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
31. p.pembentukan forum penataan ruang di lingkungan provinsi;
32. q.pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha sesuai kewenangan pemerintah daerah ruang;

Pasal 8

(1)Seksi Wilayah 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja;
2. b.melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan ruang
3. c.melaksanakan tugas dan fungsi pemanfaatan ruang
4. d.melaksanakan tugas dan fungsi pengendalianruang
5. e.melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan penataan ruang
6. f.melaksakan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisiktahun berjalan;
7. g.penyelenggara norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendailanpemanfaatan ruang;
8. h.penyelenggaraan, pengaturan pembinaan, pembangunan, pengawasan, koordinasi dan kerja sarna dalarn penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan programtata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
9. i.penyelenggaranbantuan teknis sera fasilitaspenyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
10. j.penyelenggarankoordinasi, kerja sama dengan Lembagapemerintah pusat, provinsi dan kabupatenjkota dalarn penyelenggaranpenataan
11. t.penilaian perwujudan rencana tata ruang sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi;
12. u.pemberian insentif danjatau disinsenif non-fiskalsesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi;
13. v.penyelesaiansengketa penataan ruang sesuai kewenanganpemerintah daerah provinsi;
14. w.pelaksanaan audit tata ruang sesuai kewenanganpemerintah daearah provinsi;
15. x.pengenaan sanksi administratif sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi;
16. y.pelaksanaan pengawasan pentaan ruang sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi;dan
17. z.tugas lain yang diberikan KepalaDinas sesuai tugas dan fungsinya.
18. k.penyelenggaraanpenyusunan standar pelaksanan kewenangandaerah provinsi dan standar pelaksanaan tugas dinas dalam jangka panjang, menegah dan tahunan;
  1. 1.penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem manajmen tata ruang provinsi;
19. m.penyelenggaraanpembinaan teknis penyediajasa tata ruang;
20. n.penyelenggaraan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan tata ruang;
21. o.melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi wilayah;dan
22. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang tata ruang.
(2)Seksi Wilayah 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja;
2. b.melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan ruang C. melaksanakan tugas dan fungsi pemanfaatan ruang
3. d.melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian ruang
4. e.melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan penataan ruang
5. f.melaksakan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembagunan fisik tahun berjalan;
6. g.penyelenggara norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendailan pemanfaatan ruang;
7. h.penyelenggaraan,pengaturan pembinaan, pembangunan, pengaasan, koordinasi dan kerja sarna dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
8. i.penyelenggaranbantuan teknis sera fasilitas penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsidan kabupaten Zkota;
9. j.penyelenggaran koordinasi, kerja sama dengan lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaranpenataan ruang;
10. k.penyelenggaraanpenyusunan standar pelaksanan kewenangandaerah provinsidan standar pelaksanaan tugas dinas dalam jangka Panjang, menegah dan tahunan;
11. l.penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen tata ruang provinsi;
12. m.penyelenggaraan pembinaan teknis penyedia jasa tata ruang;
13. n.penyelenggaraan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan tata ruang;
14. o.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi wilayah; dan
15. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang tata ruang.
(3)Seksi Wilayah 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja;
2. b.melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan ruang
3. c.melaksanakan tugas dan fungsi pemanfaatan ruang
4. d.melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian ruang
5. e.melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan penataan ruang
6. f.melaksakan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembagunan fisiktahun berjalan;
7. g.penyelenggara norma, stan dar, pedoman dan kriteria (NSPK)sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendailan pemanfaatan ruang;
8. h.penyelenggaraan, pengaturan pembinaan, pembangunan, pengaasan, koordinasi dan kerja sarna dalarn penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  1. 1.penyelenggaranbantuan teknis sera fasilitas penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupatenjkota;
9. j.penyelenggaran koordinasi, kerja sama dengan Lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaterr/kota dalarn penyelenggaran penataan ruang;
10. k.penyelenggaraanpenyusunan standar pelaksanan kewenangandaerah provinsi dan standar pelaksanaan tugas dinas dalam jangka panjang, menegah dan tahunan:
  1. 1.penye1enggaraanpengembangan dan pengelolaan sistem manajemen tata ruang provinsi;
11. m.penyelenggaraan pembinaan teknis penyediajasa tata ruang;
12. n.penyelenggaraan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan tata ruang;
13. o.melaksanakan monitoring,evaluasi dan pe1aporanpelaksanaan tugas seksi wilayah; dan Pasa19
(1)Bidang pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyiapakan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenan dengan kawasan permukiman.
(2)Bidang pengembangan kawasan permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenan dengan kawasan permukiman;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenan dengan kawasan permukiman;
4. d.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan kawasan permukiman;
5. e.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan kawasan permukiman;
6. f.pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan kawasan perrnukirnan;
7. g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada perencanaan dan pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan kawasan permukiman;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang;
9. i.penyelenggaraan infrastruktur pacta permukiman di kawasan strategis daerah provinsi dan di tanah hak ulayat. J. penyelenggaraan perumahan dan kawsan permukiman melalui pernberian bantuan untuk pernbangunan rumah layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP di wilayah lintas daerah kabupaterr/kota, melalui:
10. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang tata ruang. PasallO
(1)Seksi perencanaan teknis permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf e angka 1 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenan dengan perencanaan infrastruktur permukiman;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenan dengan perencanaan infrastruktur permukiman;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerapan standarteknis yang berkenan dengan perencanaan infrastruktur permukiman sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan infrastruktur permukiman sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenan dengan rencana pengelolaan infrastruktur permukiman sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan; 1) pembagunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarna dan sarana utilitas umun, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar; dan 2) penyediaan dana murah jangka panjang, kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan dan bantu an prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7. k.penempatan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAPdengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi;
  1. 1.penetapan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layak huni; dan
8. m.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. pengecahan serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman perkotaan;
9. d.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pe1aksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenan dengan operasi dan
10. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenan dengan perencanaan infrastruktur permukiman;
11. h.melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
12. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pengembanan kawasan permukiman.
(2)Seksi pengembangan kawasan permukiman khusus sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
1. a.melakanakan penyusunan rencana kerja seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan prumusan konsep kebijakan teknis yang berkenan dengan pengembangan infrastruktur permukiman khusus;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenan dengan pengembangan infrastruktur permukiman khusus;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenan dengan pengembangan infrastruktur permukiman khusus sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan.
5. e.melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data yang berkenan dengan pengembangan infrastruktur permukiman khusus;
6. f.melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh kepala bidang pengembangan kawasan permukiman;
(3)Seksi pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf e angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakn penyusunan rencana kerja seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pe1aksanaan kebijakan teknis yang berkenan dengan pengembangan infrastruktur permukiman perkotaaan;
3. c.rne1aksanakanpenyiapan bahan penyusunan dan rangka pelaksanaan provinsi;
4. i.menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi dengan menggunakan arsitektur lokal; dan

Pasal 11

(1)Bidang penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas di bidang penataan Bangunan Gedung.
(2)Bidang Penataan Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata bangunan dan lingkungan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peraturan bangunan dan lingkungan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penetapan bangunan untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaterr/kota;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan penye1enggaraaninfrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
7. g.melakasanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan penataan bangunan dan lingkungan;
8. h.menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah
9. e.melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data berkenan dengan pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan;
10. f.melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
11. g.melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh kepala bidang pengembangan permukiman.

Pasal 12

(1)Seksi perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan;
2. b.melaksanakan pedoman perencaan bangunan gedung;
3. c.melaksanakan penghimpunan bahan dan data tentang bangunan gedung;
4. d.melaksanakan perencanaan bangunan gedung di seluruh kabupaterr/kota dan provinsi.
5. e.melaksanakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala bidang penataan bangunan gedung sesuai strandar yang ditetapkan; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang penataan bangunan gedung.
(2)Seksi bidang pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas;
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan;
2. b.melaksanakan pembangunan bangunan gedung di seluruh kabupaten/kota dan provinsi.
3. c.melaksanakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala bidang penataan bangunan gedung sesuai strandar yang ditetapkan; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang penataan bangunan gedung.
(3)Seksi Pemeliharaan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan;
2. b.melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung di seluruh kabupaten /kota dan provinsi.
3. c.melaksanakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala bidang penataan bangunan gedung sesuai strandar yang ditetapkan; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang penataan bangunan gedung.
5. j.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; minum;
6. k.penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air di wilayah provinsi; dan
  1. 1.penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah provinsi melibatkan pemegang hak ulayat.

Pasal 13

(1)Bidang sanitasi, air minum dan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,monitoring dan evaluasi yang berkenaan tentang Sanitasi, Air Minum dan Persampahan.
(2)Bidang permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) menyelengarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja bidang;
2. b.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sanitasi, air minum dan persampahan;
3. c.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sanitasi, air minum dan persampahan;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang sanitasi, air minum dan persampahan.
5. e.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Provinsi dan pendampingan penyusunan RPI2JM Bidang Cipta karya lintas kabupaten /kota;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan SPAMdan PLP;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan SPAMdan PLP lintas daerah kabupaterr/kota;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan;
  1. 1.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
9. j.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan penyehatan lingkungan dan pengembangan air

Pasal 14

(1)Seksi perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi;
2. b.melaksanakan perencanaan teknis bidang sanitasi
3. c.melaksanakan perencanaan teknis bidang air minum
4. d.melaksanakan perencanaan teknis bidang persampahan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kapala bidang perumahan dan kawasan permukian;
(2)Seksi sanitasi dan air minum sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf f angka 2 mempunyai tugas;
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi;
2. b.melaksanakan pembangunan bidang sanitasi;
3. c.melaksanakan pembangunan bidang air minum;
4. d.melakasanakn penyiapan bahan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenan dengan sanitasi dan air minum;
5. e.melaksanakan pengumpulan,pengolahan dan penyajian data yang berkenan dengan sanitasi dan air minum;
6. f.melaksanakan monitoring,evaluasidan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sanitasi, air minum dan persampahan.
(3)Seksi persampahan sebagaimana di maksud dalam pasal3 ayat (1)huruf f angka 3 mempunyai tugas;
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi;
2. b.melaksanakan Pembangunan Bidang Persampahan;
3. c.melakasanakn penyiapan bahan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenan dengan persampahan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengawasana tertib usaha, tertib penyelengaraan dan tertib pemanfaatan Persampahan;
5. e.me1aksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pemantauan serta evaluasi bidang Persampahan;
6. f.me1aksanakan penyiapan bahan dalam rangka pe1aksanaan koordinasi dan bimbingan teknis yang berkenan dengan persampahan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan Pasal 17
(1)Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan KelompokJ abatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambillangkah yang diperlukan. BABVI TATA KERJA

Pasal 16

(1)KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjangjabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpinoleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Jenis,jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisisjabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf g ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 15 BABIV UNIT PELAKSANA TEKNIS
1. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sanitasi, air minum dan persampahan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…