DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2014.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi secara proporsional; . , ' , 'I ' L » ', am,.- Gmn nl“ .Sqm'Mim/nun 711? Fr./;;((: Mengingat : b. 1. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Penanggungjawaban Anggaran Transferan ke Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi dana bagi hasil sesuai amanat undang- undang yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688); Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 173,, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3894) sebagaimana telah diubah ”Warm Ilma w; Hyun Szf_ dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Ri Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 018/PUU-l/2003;

3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5.Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 7%!iz/umdn Zina-fm (jln/f. mz .”wm &M' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 441T) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang P erubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Z/w nw; __?r/n'uw cim. II:/!' ”ym Saw antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 14S/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.O7/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi hasi Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;
14.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.O7/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013;
15.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3296 K/80/MEM/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan - (?J/II/AWHJI 7754731907 (Ima-mn" Fry-lm Saw Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) untuk Tahun 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG

(1)
(2)
(3)ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014.

Pasal 1

Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 55% (lima puluh lima persen); Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang berasal dari Pertambangan Gas Bumi dalam rangka Tambahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 40% (empat puluh persen); Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan perincian sebagai berikut :

a.bagian Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
b.bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan; _ _ ””I/””"" fim 27 M 47“ m" 77,” &” _
c.bagian Kabupaten/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(4)Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan perincian sebagai berikut:
1. a.bagian Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. b.bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 45% (empat puluh lima persen);dan
3. c.magian Kabupaten/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(5)Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, dibagi dengan rincian :
1. a.45% (empat puluh lima persen) dibagikan berdasarkan proporsi perkiraan alokasi daerah penghasil untuk Triwulan I, II dan III sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Pemerintah Pusat yaitu 15% (lima belas persen) dan 30% (tiga puluh persen) Gas Bumi Tahun Berkenaan, sedangkan untuk Triwulan IV dan atau kurang ' ' ' 'e .' - ' . __, ) " , , ) .: . (Thy/mw m rw 71/75? Srn' , bayar yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun berikutnya berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah Penghasil setelah dilakukan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat;dan
2. b.55% (lima puluh lima persen) dibagikan berdasarkan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 20% (dua puluh persen), Jumlah Penduduk 15% (lima belas persen), Indeks Kemahalan Konstruksi 20% (dua puluh persen) dan Penduduk Asli Papua 45% (empat puluh lima persen).
(6)Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, dibagikan dengan rincian :
1. a.70% (tujuh puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar;dan
2. b.30% (tiga puluh persen) dibagikan dengan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 20% (dua puluh persen), Jumlah Penduduk 15% (lima belas persen), Indeks Kemahalan Konstruksi 20% (dua puluh persen) dan Penduduk Asli Papua 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 2

Untuk Daerah Otonom Baru (DOB) atau Kabupaten Pemekeran apabila belum memiliki data sebagai dasar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6), maka dasar pembagiannya adalah Jumlah Nilai Besaran Kabupaten Induk, dibagi sama rata besarannya antara Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran. .. '. > '. Inf.. .. (_. .* '. ibu/mm .?m'wmgmcw," l?f,:w$f1'_ _ __

Pasal 3

Penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat. Penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 akan disalurkan dan direalisasikan ke masing-masing daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Papua Barat. Tata cara penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran berkenaan kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang merupakan Bagian Provinsi dan Bagian Kabupaten/Kota diarahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undangan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. PasalS Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota yang diberi tanggungjawaban mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang telah dialokasikan sesuai 70%…“ qu'L-mm'hrfth' fyk“ Ewa" peruntukkannya agar membuat laporan penanggungjawaban secara transparan, akuntabel dan tepat waktu.

(2)Laporan pertanggung jawab penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Gubernur Papua Barat setiap semesteran dalam tahun berjalan.
(3)Setelah Tahun Anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus dimaksud Wajib menyampaikan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Dana tersebut kepada Gubernur Papua Barat.

Pasal 6

(1)Gubernur membentuk Tim Teknis dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Papua Barat.
(2)Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan hingga terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ili/WM” 34:1'3m7 Lizknm gw:/4181431: __ _ Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 12 September 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TT D ABRAHAM O. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 12 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TT D NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 20 Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTD WAFIK WURYANTO Pembina 11(. | ( IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 71356105” 7747127"; fit/mam 99,9 n fm " -_. . . . - ; .,_ .

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…