DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa indeks harga tarif Retribusi pamakaian kekayaan daerah yang dikelola pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Tarif Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia lanun zvuv iNomor 'cjl, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 4737);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF JENIS RETRIBUSI PEMAKAJAN KEKAYAAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barata sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5.Badan/Dinas/Kantor/Biro adalah Badan/Dinas/Kantor/Biro di lingkungan Provinsi Papua Barat.
6.UPTD Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Papua Barat
9.Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
13.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
14.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15.Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, ^^6&^c^A ov^x^iuctytt mcuu, uaiang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16.Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung, laboratorium dan kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat besar dan alat-alat berat kepada orang pribadi atau badan.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
18.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
19.Pemakai adalah orang pribadi atau badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
20.Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
21.Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22.Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah.
23.Peralatan adalah semua peralatan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah.

BAB II

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 2

Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penerimaan Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 4

(1)Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. mmmmmmmm
(4)SwE ^^me^kukM pembayaran retribusi dengan menggunakan bbRD dan mendapat resi tanda lunas yang telah divalidasi.

BAB III

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
(2)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan pertumbuhan ekonomi. &

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 6

(1)Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditetapkan target penerimaan setiap tahunnya.
(3)Ketentuan alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahunnya BABV

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, ketentuan-ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah masih tetap dilaksanakan dan berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Papua Barat. * Diundangkan di Manokwari pada tanggal 15 Oktober 2015 Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 15 Oktober 2015 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD ABRAHAM O. ATURURI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD NATHANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 20. Salinan sesuai dengan aslinya, KEEM-A BIRO HUKUM, WAFIK WURYATO,SH Pembina Utama Muda Nip. 19570830 198203 1005 Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 20 Tahun 2015 Tanggal 15 Oktober 2015 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH No PENGELOLA JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF 1 Dinas Perikanan 1. Laboratorium Pembinaan dan dan Kelautan Pengujian Mutu Hasil Prov. Papua Barat Perikanan

a.Pengujian Pelagis Besar : - Tuna dan sejenisnya (2% x 4.500 x vol) meliputi : mandidihang, layar, setuhuk, albacore. ekor laming, tuna mata besar; Non tuna dan sejenisnya (2%x 1.500 x vol) meliputi : cakalang, tongkol, tengiri.
b.Pengujian Pelagis Kecil meliputi : Layang, kembang, selar, lemuru, tembang, alu- alu, setuhuk, ekor kuning, layar tengiri dan Iain-lain.
c.Demersal meliputi : (2% x 2.000 x vol)
1. 1.Kakap, kerapu, kwee, (2% x 2.000 x vol) baronang, bawal, layur, kambing-kambing, gulama, samge, ayam- ayam, kuro, beloso dll;
2. 2.Cumi/ sontong (2% x 2.500 x vol)
d.Pengujian mutu udang : - Udang segar beku (l%x 15.000 x vol) meliputi : banana, tiger, • lobster, flower. Udang lainnya meliputi : (l%x 5.000 x vol) broken, endepink, endegreen, udang krosok, shrimp ebi, dll. i i e. Pengujian ikan olahan : (2% x 2.000 x vol) i Ikan kaleng (2%x 1.000 x vol) I - Ikan asin, ikan ! i kering, ikan asap
f.Pengujian Byeath/Ikan (2%x 1.000 x vol) campuran : Ikan hasil tangkapan sampingan kapal udang. BHIIIHlllWIdlMilfilWHillWI!]
g.Pengujian hasil perikanan lainnya : - Rumput laut, kepiting, ubur-ubur, moluska dan Iain-lain; Teripang.
1. 4.Kepelabuhan Perikanan :
2. 1.Pas Masuk Harian :
a.Orang
b.Kendaraan : - Sepeda Motor - Mobil - Bus/Truck - Truck Gandengan
1. 2.Pas Masuk Langganan (per 30 hari) :
a.Orang
b.Kendaraan : - Sepeda Motor - Mobil - Bus/Truck - Truck Gandengan
1. 3.Tambat
2. 4.Labuh
3. 5.Slipway/Docking :
a.Naik Docking
b.Turun Docking
c.Selama di atas Galangan Docking
d.Perbaikan Kapal
1. 6.Pelayanan Bengkel WC Umum :
a.Buang Air Kecil
b.Buang Air Besar
c.Mandi
1. 8.Peralatan :
a.TangMBBM
b.Gerobak
c.Keranjang
1. 9.Listrik
2. 10.Air (2%x 1,000 x vol) (2% x 3.000 x vol) Rp. 1.000,-/orarig/lxmasuk Rp. 2.000,-/orang/lxmasuk Rp. 3.000,-/orang/ lxmasuk Rp. 5.000,-/orang/lxmasuk Rp. 7.000,-/orang/lxmasuk Rp. 20.000,-/orang Rp. 20.000,-/unit Rp. 60.000,-/unit Rp. 100.000,-/unit Rp. 150.000,-/unit Rp. 1.500,-/GT/hari Rp. 750,-/GT/hari Rp. 20.000,-/GTx lkali Rp. 20.000,-/GTxl kali Rp. 10.000,-/GTxhari Berdasarkan kerusakan/ penggantian suku cadang dan ongkod perbaikan Berdasarkan kerusakan/ penggantian suku cadang dan ongkod perbaikan Rp. 1.000,-/orang/l kali Rp. L000,-/orang/lkali Rp. 2.000,-/orang/l kali Rp. 5.000,-/ton Rp. 1.000,-/jam Rp. 1.000,-/jam Sesuai tariff dasar listrik (TDL) ditambah jasa instalasi 15% (lima belas persen) Sesuai harga pokok PDAM ditambah jasa instalasi 10% (sepuluh persen) •
3. 11.Cool Strorage :
a.Udang dan Ikan
b.Non Perikanan
1. 12.PabrikEs
2. 13.Bangunan/Gudang
3. 14.Tanah
4. 15.Truck Crane
5. 16.Fork Klip
6. 17.Pick Up
7. 18.Parkiran Roda Dua (pasar ikan)
8. 19.Meja Keramik (pasar ikan)
9. 20.Tempat Pelelangan Ikan Sesuai harga pokok PDAM ditambah jasa instalasi 10% (sepuluh persen) Rp. 1.000,-/kg/hari Rp. 1.000,-/kg/hari 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan (harga es sesuai harga pasar/kg) Rp. 500/m2/hari Rp. 100/mVhari Rp. 250.000,-/jam Rp. 250.000,-/jam Rp. 50.000,-/jam Rp. 1.000,-/unit/lxparkir Rp. 1.000,-/0,6 mVhari 5% (lima persen) dari total nilai transaksi dengan ketentuan 2% (dua persen) dibebankan kepada nelayan dan 3% (tiga persen) dibebankan pembeli GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD ABRAHAM O. ATURURI JSalinan sesuai dengan aslinya, ^ ^JT^^ALABIROHUKUM, WURYATO,SH a Utama Muda 0830 198203 1005

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…