DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PRKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2016; 227 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU—l/2003;

2.Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik c…“.x &) Mhz/Junan “Farnham GuEamur Palma Bamf 228 V ;': . Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286k .Undang—Undangan Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4401); . Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710k . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor "Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); . Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ) Himpunan ?emluran Guhmm' Wil/um Bam! & beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tantang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46637) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun' 2006 tentang Tata Cara penyusunan Rencana pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Aih / ( &) Himpunan Pei-afwan Guhmur Parma Bamf 230 =… _ 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuka Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan lembaran Negara Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ) Min/mna” Peralumn Ciu6emm' Walnut; Bam! 23 | 20. 21. Menetapkan : Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan lembaran Daerah Nomor 31); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 20 16. 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat. &
2.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Rencana ditingkat daerah kerja pembangunan daerah yang selanjutnya RKPD adalah rencana pembangunan tahunan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. f 33 ) Him/umar) Pemfumn Gil/Jamur Palma “Barat 232 5 > ""i [
5.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja—SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Perubahan terhadap dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. c.keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau d. pergeseran pagu kegiatan antar Satuan Keija Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
(3)Uraian rinci Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

: Penutup.

Pasal 3

(1)Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2016 ini.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi nasional dan kerangka ekonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016. TN /

i.) Himpunan Pamfumn Ciu/lamar Papua Bam! 234

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi papua barat. Ditetapkan di :Manokwari Pada Tanggal : 12 Juli 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM o. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 12 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD NATANIEL D . MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya Eri)/fi ) 7-(m7/mmm ?cmfumn Ciuhmur Plt/um Bara! %:fw “»”,

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…