Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana
Memuat teks peraturan…
(I) Sumlx:r Daya Manusia BLUD tcrdiri atas: a. pejabat oengetota, clan b, pegawai. (2) Pejabal pengetota fll,UD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) nurur a tcrdiri atas: a. pemimpin, b. pejabat keuangan: clan c. pcja ha I. teknis. Pusal 6 { 1) Pejabat Pengelol» dan Pcgawai sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 'I ay�ll P) hurnf n bcrranggungjawab tcrhadap kincrja umum opcrasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keunagan l3LUD dalam peruberian Iayanan. {2) Pcgawai scbagaimana dimaksud dalam l'asal 4 ayat (3) huruf b mcnyclcnggarakan kcgiatan umtuk mcndukung kincrja BLUD UPrD Pengetolaan KKP Kairnana. (3) Pejabal pengetota dan pegawa! I li.U I> berasal dari: a. pegawai negeri sipil; clan h. pegawai pcmcrintah dcngan perjanjian kcrja, sesuai dcngan J)(.'rJturJI:1 perundang-undangan. (4) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengetota dan pegawai selain sebagaiman» dimaksud pada ayat (3) dari profcsional lainnya. (S) Pcngangkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) scsuai dengan kebutuhan prolestonautas, kernampuan keuangan dan berdasarkan etisiensi, ekonomis dan produktifitas dalarn mcningkatkan pctayanan. {6) Pejabat Pengelola dan Pcgawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaim,ma dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak arau tetap. (7) Pcjabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Protesional Lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk wasajabatan paling lama 5 (Ii.ma) tahun clan dapat diangkat kcmbali untuk l(satuJ kali pcriode masa jabatan berikutnya, (81 Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia {,() (cnam puluh) tahun. ('>I Pcngadaan Pejabat Pcngelola dan l'cgawai yang berasal dari profcsional lainnya sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disctuiui PPi-:ll.
{l) Pejabat Pcngetola sebagaimana dimaksud pada f�Jsal 5 ayat (2) diterapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Pengangkaran dan penemparun dalam jabatan pejabat pcngelolaan dan pegawai scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ay,at (6). ayat t7J dan ayat (q) berdasarkan komperensi dan kcbutuhan praktek bisnis yang senar, (31 Kompetcnsi scbagalmuna dimaksuo pada "Y"' (2) berupa pengetahuan, kcahlian, ketrampitan, integritas kepemimpinan, pen_cialaman, dedikasi dan sikap pritaku yang dipertukan dan pdaksanaan tugas. Pasal8 (1) Pcmirnpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat berasal dari PNS, f'PPK dan/atau ienaga l'mfcsional Lainnya. (2) Pemimpin scbagaimana dimaksud pada ayat 11) mempunyal rugas: a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mcngcndalikan dan mengevaluasi pcnyelenggaruan kcgiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana a?,;U' lebih efisicn dau produktif; b. mem1mpin, mcngarahkan, membina, mengawasi, mcngcndalikan dan rucngcvaluasl penyclcnggaraan keglatan l:lWI) UPJ'O Pengclolaan KKP Kaimana agar lebih efistcn dan produktit; c. menyusun Rerrstra; d. mcnyiapkan J Pengelolaan KKP Kaimana.
(I) Pemimpin bcrtindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna harang. (2) Dalarn ha! pcrnimpln scbagimana dimaksud pada ayat (IJ berasal dari pegawai negeri sipil, pcjabat kcunagn ditunjuk scbagai kuasa pengguna anggaran/kuasa penguna barang. Pasal IO (1) Pcmirnpin dalam mcnialankan tugas sebagaimana dirnaksud datam Pasal 9 ayat (2) dapat dibamu Peg,iw,ii, tcrcliri dari: a. koordinutor tcknis: dan b. koordinator komunlkast. (2) Koordinntor tcknis scbagaimana dimaksud pada ayat (I) hurur a berrugas sebagai penyedia basis data, pcmantauan dan evaluasi kondtsi biologi, ekotogi, sostal, ekonorni chm budaya KKD. (3) Koordinator teknis seb«saiman� dimaksud pada ayat (lJ huruf a dapat dibantu Pegawai, tet"did dari: a. staf teknis bio-ckologis; dan b. staf tcknis sosial, ekonomi dan budaya. (4) Koordinator komuntkasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas sebagai hubungan masyarakai, penyedia data dan informasi pengelolaan KKD, pengclola w.,bsile dan penyutuhan. (5) Koordinator kornunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat dibantu Pegawai, 11".l'<liri dari: a staf adrnin UJt:�t<:/media sosial; h. staf peniangkauan; c. s.taf pengclolaan data dan informasl KKO; chm d. staf promosi. (6) Koordinatnr teknis, koordinaror komunikasi dan staf yang mernbantu koordrneror tcknis dan soordinator komunikasi scbagimana dimaksud pada ayar ('.I), ayat (3), ayaL (4) dan ayar (5) dirr.krul sesuai dengan ketentuan dalarn pcraturan Gubernur ini, dan diangkat dengan Keputusan Pemirnpin.
(1) l'<;jahat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayar (2) huruf b bcrtugas: a. rnerumuskan kebijakan tcrkait pengelolaan keuangan; b. mengoordinasikan penyusunan RBA; c. mcnyiapkan DPI\; d. melakukan pcngctotaan pendapatan dan belania; c. menyelenggarakan pcngelolaan kas; f. melakukan pengclolaan utang, piutang dan Investasi; g. mengoordlnastkan pcnyusunan kebijakan pengclolaan barang ruilik daerah yru,g berada di bawah penguasaan BI.Ull Ul'l'U f>cngelolaan K KP Kaimana; h. menyelenggarakan sistem informasi manaicmcn keuang-an herhasis komputer sesuai kctcrituan pengelolaan keuangan; i. menyelenggarakan alruntansi dan pcnyusunan Japoran keuangan; dan J· melaksanakan tugas Iamnya yang ditctapkan Gubernur dan/mau Pemimpin BLUD UPf() Pengclolaan K:KP Kaimana scsuai kewenangannya. {2) Pejabat Keuangan dalarn melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat [I] berfungsi seoagat pcnanggung jawab administrnsi dan keuangan llLUll Uf"l'fl Pengclolaan K1'.'T' Kaimana, (:I) Pcjabat Kcuangan dalam rnelaksanakan rugasnya dtbanru oleh Pt,gawai, terdiri dari: a. koordinator keuangan; h. koordinator admimstasl, kepegawaian dan logistik; dan c. koordinator penerapan ranf nerupa koleksi kartu tariljasa lingkungan. (41 Koordinntor kcuangan sebagaunana climaksud pada ayat (3) huruf a dibantu oleh: a. akuntan; b. oendanara penerimaan; dun c. bendahara pengetuaran, (5) Koordinator adrninistrasi. kepcgawaian dan logistik scbagaimana di.maksud pada ayat (3) huruf b di.ban tu olch: a. admintstrasi umum: b. administrasi k�p�lwHian; dun c. logi.slik. (6) Koordinator penerapan tarif scbagaimana dilnaksud pada ayat (3) huruf c dibantu oleh l'cgawai kolcksi penerapan tarifjasa konservast. (7) Pejabat Keuangan , tx-ndaharu pcncrunaan dan bendahara pengeluaran barns dijabat olch PNS. (8i l'emimpi.n dapat melakukan perubana n jabaran l'cgawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dcngan ayat (7) sesuai kebutuhan dan dtretapkan dengan Keputusan Penumptn.
(l) rc:jabat Tcknis sebagarmana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari: a. kepala seksi wilayah I adalah Pejabat Tekrus pada KKD di pcrairan Kabupaten Kaimana, rucliputi Kawasan Konservasi Taman Wi.sata Perairan lluruway, Tuman Wi.sata Perairan Teluk Arguni, Tarnan Wisaia Perairan Kaimana dan 'raman Wis.a.ta Perairan Te!uk Etna; dan b. kcpala seksi wilayah II adalah l'cjabat Tcknis pada KKD di perairan dan pesisir Kabupatcn Fakfak meliputi Kawasan Konscrvusi Taman Pcsisir Teluk 11erau clan Tarnan Pcsisir Tcluk Nusalasi-Van Den Bo.sch. (2) f'eJahnt Tcknis scbagaimana dtrnaksud pada ayat (!) diangl,:at oien Gubcrnur bcrdasarkan usulan f'emimpin rnclalui. Kcpala Diuas.
(11 Pejabat Teknis scbagarmana dtmaksud dalaiu Pasal 12 ayat ( l), bertugas: a. menyusun perencanaan kcgiatan reknis operasional dan pelayanan di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan icknis operasional dan pelayanan di bictangnya; c. memimpin clan mcngcndalikan k"!;iatan teknis operasional dan pclayanan di bidangnya; d. TugB:-,. lainnya yang diretapkan cleb Cubcmur dan/atau Pcm.impin sesuai dcngan kcwcnangannya. (2) Pejabat Teknis dalam rnelaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) herfungsi sebagai penanggung jawab tcknis untuk pengetolaan, pengawasan clan pengcndalian di sc:tiap wilayahnya. (3) Pelaksanaan tugas l'c;alml Tcknis sebagalmana dimaksud pada ayai (1). berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, pcningkatan kuamas sumberdaya rnanusia dan pcningkatan surnbcrdaya lainnya. f'<lAAI 14 (1) l'cjahm Tcknis scbagarmana dimaksurl datam Pasal 12 ayat (I). dibantu olch Pcgawai scbagaimana dimaksud dalarn l'asal 10 ayat (2), terdiri dari: H. asistcn adrmnistrasi: b. asisten logi::;tik dan bahan bakar minyak; c. asistcn monitoring surnber daya: d. asistcn pcnyuluh KKD; e. staf j�a laut, dan t, kapten speeaboat. (2) staf jaga laut scbagaimana dimaksud pada aynt (1) huruf e dibantu oleh asistcn jaga ](i u t. (3) Kaptcn spP.edl,ont ,scb,,gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibantu ole.h kru speedboat, (4) 'rugas can fungsi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Pemimpin. (5) Pemimpin dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan Pegawai sebagaimana dimaksud pad a ayar ( 1), ayai (21 dan ayat (31 sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Kcputu san Pemimpin setelah rncndapatkan perserujuan dari PPh--0. !'asal 15 (1) Pembina scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayar (3) nurur c metaksanakan pembinaan iernacao BLUD Ul'l'U l'CT!gclolaan KKJ' Kaimana. (2) Pcrnbinaan l:lt,U!) Pcngclolaan KKl' Kaimana scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) ditaksanakan sesuai dengan ketentuan pcruturan perundang undangan. Paragraf 3 Pengawas
( I) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d melaksanakan pengawasan terhadap DLUD UPTD Pcngclolaan KKP Kaimana. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (!) dilaksanakan sesuai dengan kcicntuan peraturun perundang undangan. nagian Ket1ga Prosedur Kcrja
(I) Prosedur kerja menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja an tar po!;i�i jabatan dan fungsi dalarn or@:misasi RI.Un UPTO Pengelolaan KKP Kaimana. (2) Proscdur kcrja scbagaimana dimaksud pada ayat [ 1) dituangkan dalam standar opcrasi prosedur, meliputi: a. penatausahaan keuangan; h. pembuatan produk komunikasi; c. hubungan f!LUD UPTD Pengelotaan KKP Kaimana dengan me.di;,/ pers; d. petaksanaan kegiatan kcpada masyarakat: c. pcngawasan pcmbcrlakuan tarif layanan pcmcliharaan jasa Hngkunganj konscrvasi: I, permohonan pengecualiasn su byck tarif tayanan _pcmcliharaan jasa lingkungan untuk mahasiswa yang melakukan penelitian akadcmik; g. pengawasan kartu tarif jasa fu�ungan/konscrvasi; h. koleksi/pcnarikan tarif jasa lingkungan/konservasi; i. pengetolaan aser; J. perjalanan dinas pegawai dan dewan pengawas; k. kepcgawaian; 1. penggunaan bahan bakar miny:ak m. pcnggunaan bahan bakar minyak cii tiap sire; n. pcrrninuaan dan pcnggnnAan bahan bakar minyak di kantor. o. administrasi surat masuk-surat keluar; p. penggunaan kendaraan darai dan taut; dan q. pelaksanuan monitoring pcmanfaatan sumbcr daya. (3) SOP scbagaimana ciimaksud pada ayat (2) diusulkan olch pdaksana kegiatan scsuai kebutuhan, dan ditetapkan oleh Pcmimpin dan/atau Kepala ninas. (4) SOP sebagaimana di.maksud pada ayat (3) dtsosialfsasikan kepada pihak yang berkepentlngan baik internal rnaupun ekstemal BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimarta. (5) SOP sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai tugas dan fungsi mastng-masing, <Ian dilakukan evaluasi sccara lx::,rkal:l untuk perbaikan dan/ atau pernbuatan SOP yang baru. Hagian Keempat Pcngelompokan Fungsi
(1) Pcngelompokan fungsi dalam organisasi BI.UU Ul"J'D Pengr.lolaan KKP Kairnana tuemu at pcmbagian, mdiputi: a fungsi pelayanan: dim h. tungsi pcndukung, (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (JJ huruf a dnaksanakan oleh pcnangguug jawab dan pelaksana kcgiatan, seb:agai berikut: a. pclayanan perizinan dan pemanfaatan KKD; b. upaya pcnyadartahuan kepada ma,;yArnkat; c. program kcmitraan dan jejaring pengetotaan KKD; dan d. pcrnantauan pernanfaaran KKI) sccara berkala. (3) l•'ungsi pcndukung sebagaimana dimaksud pmfa "Y"' (1) huruf b berupa fungsi pcnyelenggaraan adrninistrasi yang dililksanakan oleb sub bagian tata usaha m�lip11ti krgi:.1rnn, ��haf;ti bcrikut: a. pcnyclenggaraan ndrninistrasi kcpcgawaian; b. penyclcnggaraan pengetotaan keuangan: dan c. penyclcnggaraan pengelolaan barang. flagian Kelirna Pcngelolaan Sumber Daya Manusia Pas.,! J() (1) Pengelolaan Pegawai dtarahkan untuk mcrnenuhi kebutuhan organisasi HLl!D UPTD Pengelotaan KKI' Kaimana dan menjalankan fungsi pelayanan chm fungsi pendukung. (2) l'cngclolaan Pegawai sebngnimana dimaksud pada ayat ( I J meliputi: a. pcrencanaan pegawai: b. formasi dan rekrutrnen pcgawai; c. kornpetensi pegawai: d. pcnem patan pegawai; c. sister» Remuncra.si; f. jenjang karier: g. pcngcrnbangan sumbcr daya manusia; dan h. pemberhentian atau pcrnutusan hubungan kerja, Paragraf 1 Pcrcncanaan Pcg->rv.�i
Percncanaan Pegawai sebagairnana dimaksud dalam Pas.,1 JC) ayat. (2) nuruf a mcrupakan proses untuk mcmprediksi kondisi dan kebutuhan jumlah l'NS, PPPK dan Tenaga Profcsional, j�ni� kunlifikaxi, kcahlian dan kompetensi yang dungmkan, yang duaksanakan mclalui aualis!s beban kcrja. Paragraf 2 Formasi dan l-lckru tmen Pegawai Pa sclaku Pcmimpin HI ,U I) UPfD Pengelolaan KKl' Kaimana harus berkoordinsi dengan Kepala Dinas untuk diajukan kepada kepala baclan kcpegawaian Dacrah. (9) Pcgawai HLUD Uf'TI> Pengelola.'Ul KI-J> Kaimana yang berasal dari kalangan profcsional lainnya diangkat dengan Kcputusan Pemimpin setetan mendapat perseiujuan dari P!'KI>. (10) Dalam hal kebutuhan dan/atau pcrmintaan dari peneliti, sekolah, perguruan tinggi dan/atau pihak sejenis, Pemimpin flLUD UPTU Pengelolaan !<KP Kaimana dapat mencrima tcnaga magang bagi siswa dan mahasiswa yang melakukan praktek kcrja atau praktek tapangan dan sejerusnya pada BLUU ut-ru rcngctotaan KKP Kaimana, Paragraf3 Kompetensi Pegawai
{I) Kompeiensl untuk rekrutrnen l'egawai dtcasarkan pada formasi Pegawai scbagairnana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, chtn dilaksunakan scsuai kr-tcntuan peraturan perundang-undangs•.m tentang standar kompeiensi kerja khusus dan standar kompctensi kerja nasional Indonesia. (2) Kornpcrcnsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rckrutrncn Pegawai yang diarahkan untuk mcndukung efekrifltas pengelotaan KKn, meliputl: a. Jabatan sclaku l't'mimpin l:ll,Ul) UPTl>, dengan kompetensi sebegal berikut: I. pendidikan mimmal SI di hidang kelautan dan pcrikanan dan bidang lain yang scsuai dcngan pclayanan Bl.Uf) UJYl'O Pengelolaan KKP Kaimana; 2. memukt pengataman Pengelolaan KKl' Kaimana yang akan d1gunakan scbagai dasar datarn perencanaan dan pelaksanann program; 4, mcmiliki pengetahuan dmw:tr Lenl.»ng korrserveesi sec::»ra umum dan KKD secara khusus: S. memiliki kernampuan komunikasi baik lisan dan tcrtulis yang baik termasuk kemampuan membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dan kepada anggota rim lain; dan 6. mcmiliki pengalaman dan kemampuan mengelola keuangan dan rnclaporkannya scsuai dcngan stander akuntansi. c. .Iabatan selaku Pejabat Teknis/Kepala Seksi Wilayah, dcngan kompetensi: l. pendidikan minimal S l di bidang kelau tan dan perikanan dan hidang Iain yang sesuai dengan pelayanan BWD UPTD Pcngclolaan KKP Kaimana; 2. memiliki pcngalaman dun kemampuan uruuk memimpin, dan mengawasi tim kerja; :i. memiliki kcmampuan komunikasi baik lisan dan tertulis tcrmasuk kcmampuan memblna huouogan baik dengan para pernangku kepentingan dan kepada anggota tim lain; 4. memiliki minimal sen:ifik�$.i kornperensi dasar pcngclola Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Dinas atau Kementerian Kclautan dan Pcrikanan; 5. memahami tecnstra scbagai acuan kcgiatan dun pcningkatan kinerja n1.un UPTD l'r.ngdolmm KKI' Kaimana; dan 6. memiliki pengalaman dan kernarnpuan dalarn perencanaan, pelaksanaan, monitoring. cvaluasi mcngctik dan penguasaan komputcr berbasis MS OJJioe. kemampuan khusus, rm:lipu ti: a) untuk pcnyuluh memiliki pengelolaan konflik, fosilitasi, ckonomi masyarakat terkan Konservasi; b] unluk pcngawas/jaga laut memiliki sert.ifikat tentang pengawa$:l.n Kawasan Kunscrvusi d-;m/;1tau mcmiliki serrffikar 8K3 jasa penegakan hukum di Kawasan Konscrvasi; c] uruuk bidang rcknis rnemiliki kemamouan berenang, sertifik,it enumerator dan/atau scrtifikat sclam SCUBA, memiliki kompctensi tcruang monitoring sumberdaya dan/ atau biologi, ekologi, sosiat, ekonomi dan oudaya scsuai 8KKNI yang bertaku; d) unt.uk bidang komunikasi memiliki pengalamao dan kompctcnsi pcngclolaan website, sosiat media, kT,.tJud,:cl!J(! managemeni, branding, promost dan/atau sertillkat SK3 tcntang J""'' pcndidlkan masyarakat di Kawasan Konservasi; dun pengelolaau Kawasan sertiftkat pcnyuluhan, dan/atau pengembangan e] untuk pcrnanfaatan jasa lingkungan memiliki sertilikat SK3 icntang jasa pcngclolaan pcrikanan, dan jasa pengeiotaan pariwisata di h:awa.AAn 1'onservasi. c. Jabatan sclaku l'egawai Fungsional Pendukung, dengan kompeiensi: 1. administrasi, kepegawaian dan Iogisuk, mcliputi: a) pcndidikan I >3 administrasi kesekretarraran atau 03 adrninistrasi bisnis; b) mcmiliki kcmampuan dasar pengarsipan, pembukuan, mengeuk, kornputcr, dan surat mcn1-urat; dan c) memiliki kemampuan khusus perencanaan logistik, pengadaan barang, puyroll, dan aturan kcpegawaian. 2. keuangan, meliputi: a) pendidikan D3 akuntansi; b) memiliki kemampuan dasar pembukuan kcuangan dan pembuatan taporan xeuangan, dan c) memiliki kcrnampuan khusus mcmahami RBA. 3. Kapren «peedboat, melipuH: a) memiliki kcmampuan dasar mengopcrasikan dan mengendalikan speedboat, mcmahami mesin speedboat, mampu mcreparasi ringan mcsin ��i>..<lboot; dan b) mcmiliki kemampuan khusus mengetahui kondisi perairan sctcmpat , dan mampu mcmbaca peta dan mcnggunakan CiP8.
(l) Pegawai yang berasal dari kalangan profesional lainnya sebegaimana dimaksud dalam Pusa! 22 ayat (9), ditctapkan dengan status: a. Pegawai Tetap profcsional; dan b. Pegawai Kontrak profesional. (2) Pengangkatan Pcgawai sebagaimana diznaksud pada ayat (1) ditcrapkan dengan Kepuiusan Pcmirnpin. (3) l'cngawai yang diangkai olch Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat {2) harus menandarangani kontrnk kerja. (41 Beniuk kontrak kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin paling kurang terdiri dari: a. nama, b. jenis kelarnin; c. Langgal lahir; d. alarnat; e. status pcrkawinan; f. pend idikan terakhir; g. jabatan atau jenis pekcrjaan; h. lokasi pekeriaan, 1. uraian tugas; J. bcsaran upah dan cara pembayarannya; dan k. hak <l�n kewajiban pcgawai. P'dsal 25 (1) Pcgawai Tctap profesional sebagaimana climaksud dalarn Pasal 24 ayat (JI huruf a dipekerjakan tanpa batas wakru tertentu atau secara permanen, kccuali dibcrhcnttkan akibat sanksi ,fan/atau sesuai dengan kctcnruan pcraturan pcrundang undangan dan/alau akibat kcbijakan Daerah. ('.l) Pegawai Tetap prores-onal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diangkat dari Pegawai Kontrak aiau dcngan mckanisme rekrutmen l'cgawai baru, (3) Calon Pegawai Tetap protesional yang mcmcnuhi pcrsyaratan dttetapkan sehllgai caion PegBwai dengan Kepurusan Pcmimpin. (4) Calon Pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjalani rnasa percobaan paling lama 3 (tiga) hu Ian. (5) Caton Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pernimpin dapat saling mengakhiri hubungan kerja tanpa kompensasi apapun selama masa percobaan. (u) Calon pegawai sebagaimana dimaksu<l pada ayat (4) dan ayat (5) yang tetan melewatt masa percobaan dapat diangkat mcnjadi l'cg.,mii Tctap profesional.
Membuka PDF…