DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Daerah. Produk hukum daerah berbentuk: peraturan dan penetapan. Pengaturan Ruang Lingkup peraturan Gubernur ini meliputi: a. Pembentukan; b. Perencanaan; c. Penyusunan; d. Harmonisasi; e. Pembahasan; f. Fasilitasi, Evaluasi dan nomor register; g. Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penetapan produk hukum daerah dan tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang pasti, baku dan standar untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman;

c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Papua Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan Produk hukum Daerah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian J aya Tengah, Provinsi Irian J aya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 4.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor 82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2011Nomor5234)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor13 Tahun2022tentangPerubahanKeduaatasUndang- UndangNomor12Tahun2011 tentangPembentukan PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022Nomor143,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6801); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor11 tahun2020 tentangCiptaKerja (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6573); 6.Undang-UndangNomor1Tahun2022 tentangHubungan KeuanganPemerintahPusatdanPemerintahDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022Nomor 4,TambahanLembaranNegaraIndonesiaNomor6757); 7.PeraturanPemerintahPemerintahNomor106Tahun 2021tentangKewenangandanKelembagaanKebijkan OtonomiKhususProvinsiPapua(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2021Nomor238,Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6730);
4. 8.PeraturanPemerintahNomor107Tahun2021 tentang Penerimaan,Pengelolaan, PengawasandanRencana IndukPercepatanPembangunanDalamRangka PelaksanaanOtonomiKhususPronvinsi PapuaBarat Papua(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2021 Nomor239TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6731); 9.PeraturanPresidenNomor76Tahun2021tentang PerubahanAtasPeraturanPresidenNomor87Tahun 2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-Undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2021Nomor186); 10.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor80Tahun2015 ten tangPembentukanProdukHukumDaerah sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentangPerubahan AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor 157); MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANGUBERNURTENTANGTATA CARA PEMBENTUKANPRODUKHUKUMDAERAH PROVINS!PAPUA BARAT. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturanGubernurini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalahProvinsiPapuaBarat. 2.PemerintahDaerah adalahGubernursebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyang memimpinpelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadikewenanganDaerahotonom. 3.GubernuradalahGubernurPapuaBarat. 4.SekretarisDaerahyang selanjutnyadisebutSekda adalahsekretaris DaerahProvinsi PapuaBarat. 5.DewanPerwakilanRakyatPapuaBarat,yang selanjutnyadisingkatDPRPB adalahlembaga perwakilan rakyatdaerah provinsi sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6.PerangkatDaerahPemrakarsaadalahunsurpembantukepaladaerahdan DPRPByang menginisiasidanmengusulkanpembentukanprodukhukum daerahdalampenyelenggaraan urusanpemerintahanyang menjadi kewenangandaerah. 7.BiroHukumadalahBiroHukumSekretariatDaerahProvinsiPapuaBarat. 8.KepalaBiro HukumadalahKepalaBiroHukumSekretariatDaerahProvinsi PapuaBarat. 9.KepalaBagianPerundang-UndanganProvinsiadalahKepalaBagian Perundang-UndanganpadaBiroHukumSetdaProvinsiPapuaBarat. 10.ProdukHukumDaerah adalahprodukhukumberbentukperaturan meliputiPerdaataunamalainnya,Perkada,danberbentukkeputusan meliputiKeputusanKepalaDaerah. 11.TataCaraPembentukanProdukHukumDaerahselanjutnyadisingkatTata CaraPembentukanPeraturanDaerah adalahserangkaianinstruksitertulis yang dibakukanmengenaiberbagaiprosespenyelenggaraan administrasi urusanpemerintahandibidang pembentukanProdukHukumDaerah, bagaimanadankapanharusdilakukan,dimanadanolehsiapadilakukan sesuaiperaturanperundang-undangan. 12.PeraturanDaerahProvinsi/Khususyang selanjutnyadisebutPerda Provinsiadalahperaturanperundang-undanganyangdibentukoleh DPRPBdenganPersetujuanbersamaGubernur. 13.PeraturanDaerahKabupatenyang selanjutnyadisebutPerdaKabupaten adalahperaturanperundang-undanganyangdibentukolehDPRKdengan PersetujuanbersamaBupati. 14.DewanPerwakilanRakyatKabupatenyang selanjutnyadisingkatDPRK adalahlembagaperwakilanKabupatenyang berkedudukansebagaisalah satu unsurpenyelenggarapemerintahandaerah. 15.PeraturanGubernuryang selanjutnyadisebutPergub adalahperaturan GubernurProvinsiPapuaBarat. 16.KeputusanGubernuradalahpenetapanyang bersifatkonkrit,individual, danfinal. 17.NaskahAkademik adalah naskah hasil penelitian ataupengkajian hukum dan hasil penelitianlainnya terhadap suatumasalah tertentuyang dapat dipertanggungjawabkansecarailmiah mengenaipengaturanmasalah tersebutdalam suaturancanganperaturan daerah sebagaisolusiterhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 18.ProgramPembentukanPeraturanDaerahyangselanjutnyadisebut Propemperdaadalahinstrumenperencanaanprogrampembentukan PeraturanDaerahProvinsiyangdisusunsecaraterencana,terpadu,dan sistematis. 19.ProgramPembentukanPeraturanKepalaDaerahyang selanjutnyadisebut Properkadaadalahinstrumenperencanaanprogrampembentukan PeraturanGubernuryangdisusunsecara terencana,terpadu,dan sistematis. 20.RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahyangselanjutnya disingkatRPJPDadalahdokumenperencanaanDaerahuntukperiode20 (duapuluh)tahun. 21.RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahyangselanjutnya disingkatRPJMDadalahdokumenperencanaanDaerah untukperiode5 (lima)tahun. 22.RencanaPembangunanTahunanDaerahyangselanjutnyadisebut RencanaKerjaPemerintahDaerahyangselanjutnyadisingkatRKPD adalahdokumenperencanaanDaerah untukperiode1(satu)tahun. 23.BadanPembentukanPerda,yang selanjutnyadisebutBapemperdaadalah alatkelengkapanDPRPByangbersifattetap,dibentukdalam rapat paripurnaDPRPB. 24.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyangselanjutnyadisingkat APBDadalah rencanakeuangantahunanyangditetapkandenganPerda.
5. 25.Pembentukanperdaadalahpembuatanperaturanperundang-undangan daerahyang mencakuptahapanperencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan,pengundangan, danpenyebarluasan. 26.Konsultasiadalahtindakansecaralangsungataupun tidaklangsung yang dilakukanolehpemerintahdaerahkepadaPemerintahPusatterhadap masukanatasrancanganProdukHukumDaerah.
6. 27.PengharmonisasianProdukHukumDaerahyang selanjutnyadisebut denganHarmonisasiadalahprosespenyelarasansubstansiProdukHukum Daerahclan teknikpenyusunanperaturanperunclang-unclangan,sehingga menjadiProdukHukumDaerahyang merupakansatukesatuanyangutuh dalam kerangkasistem hukum nasional.
7. 28.Fasilitasi adalah tindakanpembinaanberupapemberianpedomanclan petunjuk teknis,arahan, bimbingan teknis, supervisi,asistensi dan kerja samaserta monitoring danevaluasi yang dilakukanolehMenteri Dalam Negerikepadaprovinsi sertaMenteri DalamNegeri dan/atau gubernur kepadakabupatenterhadap materimuatanrancanganprodukhukum daerahberbentukperaturansebelumditetapkangunamenghindari dilakukannyapembatalan. 29.Evaluasiadalahpengkajiandanpenilaian terhadaprancanganperdayang diatursesuaiUndang-Undang dibidangpemerintahandaerahdan peraturanperundangundanganlainnyauntukmengetahui bertentangan dengankepentingan umum,dan/atauperaturanperundangundangan yanglebihtinggi. 30.NomorregisteryangselanjutnyadisingkatNoregadalahpemberiannomor dalamrangkapengawasandantertib administrasiuntukmengetahui jumlah rancanganperdayang dikeluarkanpemerintahdaerahsebelum dilakukannyapenetapandanpengundangan. 31.Pengundanganadalahpenempatanprodukhukumdaerahdalamlembaran daerah,tambahanlembarandaerah,atauberitadaerah. 32.Autentifikasiadalahsalinanprodukhukumdaerahsesuaiaslinya. 33.Bertentangandengankepentinganumum adalahkebijakanyang menyebabkanterganggunyakerukunan antarwargamasyarakat, terganggunyaaksesterhadappelayananpublik,terganggunya ketentramandanketertiban umum,terganggunyakegiatanekonomiuntuk meningkatkankesejahteraanmasyarakatdan/ataudiskriminasiterhadap suku,agamadankepercayaan,ras,antargolongan, dangender. 34.Pelaksanaharianadalahpejabatyang melaksanakan tugas rutindari pejabatdefi.nitifyang berhalangansementarayangdiangkatdengan keputusangubernurataukeputusanbupatidanberlakupalinglama3 (tiga)bulan.
8. 35.Pelaksana tugas adalahpejabatyang melaksanakantugas rutindari pejabatdefi.nitifyangberhalangan tetap yang diangkatdengankeputusan gubernurataukeputusanbupaticlanberlakupalinglama1(satu)tahun.
9. 36.Penjabat adalahpejabatsementara untukjabatangubernur,yang melaksanakan tugaspemerintahanpadadaerah tertentusampaidengan pelantikanpejabatdefi.nitif. 37.Hariadalah harikerja. RuangLingkup Pasa12 PengaturanRuangLingkup peraturanGubernurini meliputi: a.Pembentukan; b.Perencanaan;
c.Penyusunan; d.Harmonisasi;
e.Pembahasan; f.Fasilitasi,Evaluasidannomorregister; g.Pendanaan.

Pasal 3

PeraturanGubernurini merupakanpedomanPembentukanProdukHukum DaerahPemerintahDaerah. BABII PEMBENTUKANPRODUKHUKUM Pasal 4 Produkhukumdaerahberbentuk: a.peraturan;dan b.penetapan.

Pasal 5

(1)Produkhukumdaerahberbentukperaturansebagaimanadimaksuddalam Pasal2huruf a terdiriatas: a.perda;dan b.peraturanGubernur.
(2)ProdukhukumberbentukpenetapanberupaKeputusanGubernur.

Pasal 6

TahapanPembentukanPerdasebagaimanadimaksuddalamPasal 4ayat1 huruf a,meliputi: a.perencanaan; b.penyusunan; c.pembahasan; d.penetapan;dan

e.pengundangan.

Pasal 7

TahapanPembentukanPeraturanGubernursebagaimanadimaksuddalam Pasal 4ayat1hurufb, meliputi: a.perencanaan; b.penyusunan; c.penetapan;dan d.pengundangan.

Pasal 8

TahapanPembentukanKeputusanGubernursebagaimanadimaksuddalam Pasal4ayat2meliputi: a.perencanaan; b.penyusunan;dan c.penetapan. BABIII PERENCANAAN BagianKesatu Umum Pasal 9

(1)PerencanaanpenyusunanProdukHukumDaerahmeliputikegiatan: a.penyusunanPropemperda; b.penyusunanProperkada;dan c.penyusunanKeputusanGubernur
(2)PerencanaanpenyusunanProdukHukumDaerahsebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf a termasuk: a.perencanaanpenyusunanrancanganPerdakumulatif terbuka;dan b.perencanaanpenyusunanrancanganPerdadiluarPropemperda. BagianKedua PenyusunanPropemperda Pasal 10 GubernurmenugaskanpimpinanPerangkatDaerahdalampenyusunanusulan PropemperdasebagaimanadimaksuddalamPasal8ayat(1)hurufadan ayat
(2)dilingkunganPemerintahDaerah.

Pasal 11

(1)KepalaBiroHukummelakukankoordinasiterhadapusulanPropemperda dilingkunganPemerintahDaerah.
(2)PenyusunanPropemperdasebagaimanadimaksudpadaayat(1)memuat daftarrancanganPerdayang didasarkan atas: a.perintahperaturanperundang-undanganyanglebih tinggi; b.rencanapembangunandaerah; c.penyelenggaraanotonomidaerahdan tugaspembantuan;dan d.aspirasi masyarakatdaerah.
(3)PenyusunanPropemperdamemuatdaftarurutanyang ditetapkan untuk jangkawaktu1(satu)tahunberdasarkanskalaprioritaspembentukan rancanganPerda.
(4)HasilusulanPropemperdasebagaimanadimaksudpadaayat(1)diajukan olehKepalaBiroHukum kepadaGubernurmelaluiSekretarisDaerah.

Pasal 12

PenyusunandanpenetapanPropemperdadilakukansetiaptahunsebelum penetapanrancanganPerda tentangAPBDProvinsi.

Pasal 13

GubernurmenyampaikanbasilusulanPropemperdadilingkunganPemerintah Daerah kepadaPimpinanDPRPBmelaluiBapemperda.

Pasal 14

(1)GubernurmenugaskanKepalaBiro Hukum untukmembahas usulan PrompemperdabersamaBapemperda.
(2)Bapemperda dan Biro Hukum menetapkan daftar urutan usulan Propemperda Provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(3)Penetapan skala prioritas pembentukan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 15

(1)Hasil penyusunan usulan Propemperda antara DPRPB dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRPB.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRPB.
(3)Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung; clan
2. b.APBD.
(4)Dalam keadaan tertentu, DPRPB atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
2. b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRPB yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
4. d.perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. BagianKetiga PerencanaanPenyusunanPeraturanGubenur Pasal 16
(1)PerencanaanpenyusunanPergubdilaksanakanolehPerangkatDaerah sesuaidengankebutuhan.
(2)PerangkatDaerahdalamperencanaanpenyusunanPergubsebagaimana dimaksudpadaayat(1)disusunberdasarkanperintahperaturan perundang-undanganyanglebihtinggiatauberdasarkankewenangan.
(3)Perencanaanpenyusunansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkan denganKeputusanGubernuruntukjangkawaktu1(satu)tahun.
(4)Perencanaanpenyusunanperaturanyangtelahditetapkandengan KeputusanGubernursebagaimanadimaksudpadaayat(3)dapat dilakukanpenambahan ataupengurangansesuaikebutuhan. BABIII PENYUSUNAN BagianKesatu PenyusunanRancanganPeraturanDaerah Pasal 17 PerangkatDaerahmelakukanpenyusunan rancanganPerdaberdasarkan Propemperda.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…