Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan atas peraturan gubernur nomor 6 tahun 2014 tentang pengusulan dan tata cara seleksi keanggotaan dewan perwakilan rakyat papua barat yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun2014 Tentang Pengusulan Dan Tata Cara SeleksiKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)} sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun {Lembaran Negara2012 Nomor 117, Negara Republik Perwakilan Rakyat DaerahRepublik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5316}; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568}; Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengusulan Dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan
ayat
Persyaratan Calon Anggota DPRPB
Kelengkapan administrasi calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan :a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; b. Bukti kelulusan berupa foto copy ijazah terakhir, surat tanda tamat belajar ( SITB ) terakhir, atau yang dipersamakan dengan itu, yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan,
Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPRB 3. Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah, sehingga Pasal 5 huruf e berbunyi sebagai berikut: g. Cakap berbicara, membaca, menulis dalam Bahasa Indonesia; h. Jujur, arif, dan bijaksana; i. Memiliki komitmen untuk melindungi, memperjuangkan hak - hak dan kepentingan masyarakat Asli Papua di Provinsi Papua Barat; j. Memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat; k. Sehat jasmani dan rohani; I. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap dalam melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 ( lima) tahun atau lebih; m. Tidak menjadi anggota Partai Politik terhitung 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;; n. Bersedia bekerja penuh waktu; dan menunjukkan dokumen aslinya pada saat pendaftaran; c. Surat pernyataan diatas materai bagi calon anggota DPRPB yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 ( lima ) tahun atau lebih atau surat keterangan dari Lembaga Pernasvarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; d. Surat keterangan kesehatan berbadan sehat jasmani danrohani; e. Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan negeri ( hak - hak kepegawaian) sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penguruspada Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dibuktikan dengan surat pensiun/usulan pensiun dini dari (Kepada) Gubernur/Kapolda/Pangdam/Bupati/Walikota; f. Surat pernyataan tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat / pengacara, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara / Daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRPB sesuai peraturan perundang - undangan; BERITADAERAHPROVINSI PAPUABARATTAHUN2014 NOMOR 21 NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID SEKRETARISDAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,Diundangkan di Manokwaripada tanggal12 September 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwaripada tanggal12 September 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT CAPmD ABRAHAM O. ATURURI Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. PASALII g. Surat pernyataan tentang bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; h. Surat keterangan dukungan dari masyarakat adat di wilayahnya; dan i. Surat pernyataan bukan sebagai Anggota Partai Politik. o ,. Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :1. Menteri Koordinator Polhukam RIdi Jakarta;
Membuka PDF…