DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong if L7-ly'm/7umn Peraturan Gubrnur Palma Bam! & V (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38940 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018 / PUU—I / 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025k Undang-Undang Nomor 22 Tahun' 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025k . Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049h 237
5.Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438b
6.Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang— Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578k
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN—KB (Berita“Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34);
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 50); [fi—”X i &) Himpunan Parahu-an Ciu/Jemur Papua Bam! 23 8 v MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat— alat berat dan alat— alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. _ia) Wim/mna» %mfumn Gulwmur ?n/ma Qaraf 239 / ( 6. 10. 11. 13. 14. !' Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN—KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya. Alat-alat berat dan alat—alat besar yang bergerak adalah alat— alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata»rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Bobot adalah kofisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. .Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang. Umur rangka/ body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/ body. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan. ”5.3 &) Wim/ummi Pemlumn Gubernur Papua Barat 240

BAB LL

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokan :

(1)Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Darat;
(2)Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air; dan
(3)Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat—Alat Besar.

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

a.Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
b.Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
c.Mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan truck;
d.Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

(1)Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. .af.“ ZC“; fil-(im/zunan Pei-afwan Gubernur Palma Bar-nf 241 '
(3)
(1)
(2)
(3)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a tercantum pada kolom 8 Lampiran Peraturan Gubernur a, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada setiap tahun yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila HPU atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui dapat ditentukan berdasarkan sebagian dan/atau seluruhnya faktor—faktor sebagai berikut : &. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;

c.harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
d.harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
e.harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
f.harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
g.harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
a.Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. b.Dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan dengan pengurangan tarif PKB ditambahkan Pajak Pertambahan Nilaidan tarif BBN—KB. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu). Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran [.a tahun 2016 Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut:

a.Sedan sebesar 1,025 (satu koma nol dua puluh'lima), jeep dan minibus sebesar 1,050 (satu nol koma lima puluh) dan, bus sebesar 1,1 (satu koma satu), dan sepeda motor' sebesar 1 (satu); dan
b.Blind van sebesar 1.050 (satu koma nol lima puluh), pick up dan microbus sebesar 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima), light truck dan truck sebesar 1,3 (satu koma tiga). Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kendaraan bermotor sebelum pembuatannya tahun 2016,Peraturan Gubernur ini menjadi dasar penghitungannya. M; .:; _ . , ) ilfim/mrmn Wemfumn GuQcmur Papua Bamf '. *

Pasal 7

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ubah bentuk ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB awal dengan nilai jual ubah bentuk. NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengenaan dasar setiap tahun pembuatannya yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pembuatan lebih tua ditetapkan lebih rendah dari NJKB tahun pembuatan lebih muda. Perubahan peruntukan atau fungsi Kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan' dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Dasar pengenaan BBN—KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN—KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Dasar pengenaan BBN—KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN—KB sebagaimana tercantum pada kolom () Lampiran Peraturan Gubernur ini. ' ' ) Wim/mna» Pcmlumn Guhcmur Palma Barat 244

Pasal 18

(1)Gubernur menetapkan Peraturan ini untuk melaksanakan dasar pengenaan PKB dan BBN—KB berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(2)Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 19

(1)Gubernur menetapkan NJKB tertentu sesuai HPU setempat khusus untuk daerah yang berdasarkan peraturan perundang—undangan ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(2)NJKB tertentu sesuai HPU setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan NJKB yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomorl4 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 1 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga] diundangkan. '- .. “ L _ ”13 ) 7-6'm/mnan War-“furan Guhmur Palma Barat” 249&" a;… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di :Manokwari Pada Tanggal : 18 Juli 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM o. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 18 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVTNSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 21 mbina Utama Muda NIP. 19570830 198203 1005 /i'A & &) ”Wawan Wcmluran Gubernur Palma Bam! * 250 v

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…