DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pesisir Jeen Womom pada Dinas Ke1autan dan Perikanan Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018jPUU- 1/2003; Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA UNITPELAKSANATEKNIS DAERAH PENGELOLAANTAMANPESISIR JEEN WOMOM PADADINASKELAUTANDAN PERlKANANPROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR21 TAHUN2019 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tabun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahuri 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Keeil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayab Pesisir Dan Pulau- Pulau Keeil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemharan Negara Repuhlik Indone89ytrgu7sia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

(1)UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pelestarian, kawasan konservasi taman pesisir Jeen Womom Kabupaten Tambrauw yang merupakan habitat penting penyu belimbing (Dermochelys coriacea) dari kepunahan sekaligus menjaga keutuhan kearifan local serta pengembangan potensi ekowisata bahari pada wilayah Taman Pesisir Jeen Womom di Kabupaten Tambrauw.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom mempunyai fungsi:
1. a.Penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
2. b.Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
3. c.Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan Taman Pesisir;
4. d.Pelaksanaan perlindungan terhadap habitat Penyu Belimbing pada Taman Pesisir Jeen Womom;
5. e.pelaksanaan monitoring terhadap populasi penyu belimbing di Taman Pesisir J een Womom;
6. f.pengawasan terhadap pemanfaaatan sumber daya di sekitar Taman Pesisir J een Womom;
7. g.perlindungan terhadap aturan zonasi di Taman Pesisir Jeen Womom;
8. h.pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Taman Pesisir Jeen Womom;
  1. 1.pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya di Taman Pesisir Jeen Womom;
9. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
10. k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas secara berkala; dan
  1. 1.melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas. BABIV TUGASDANFUNGSI 6 Pasa18
(1)Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(2)Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasa17
(1)Kepala UPTDdalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2)Kepala UPTD melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. BABV TATAKERJA Pasal 6
(1)KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayat
(1)huruf c terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. d.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, pengarsipan, keuangan dan umum;
2. e.mengelola barang milik Negara/Daerah;
3. f.melaksanakan pemberian informasi dan data terkait Taman Pesisir Jeen Womom;
4. g.melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
5. h.melaksanakan koordinasi penyusunan penyiapan bahan penyusunan pelaporan UPTD;
6. i.menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD;
7. j.melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
8. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 7

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVIn PENUTUP

Pasal 11

Pendanaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang- undangan.

(1)Kepala UPTDmerupakanjabatan eselon IV.a ataujabatan Pengawas.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas. Pasa19
(1)Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
(2)Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
(3)Pejabat fungsional pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pegawai yang ditugaskan pada UPTD diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang Perikanan dan Kelautan. BABVI KEPEGAWAIANDANJABATAN
(3)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam lingkup UPTD wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat staf secara berkala.
(4)Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
(5)Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas. 8 r...,...-"""",--Ii'r:"",,,,,.,.,.,..,v,MAR, SH., M. Hum., MM TAMAMADYA ~iffP.~~50818 199203 1 022 DR. BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2019 NOMOR 21. NATANIELD.MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tangga127 September 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal27 September 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 9 MAR, SH., M. Hum., MM UTAMAMADYA 650818 199203 1 022 DR.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…