DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketetentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praia guna mernberikan pedoman serta petunju.k pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 temang Pemberuukan Dan Susunan Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pcmbentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupatcn Paniai, Kabupatcn Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tcntang Pcrubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pernbentukan Provinsi lrian Jaya Tengan, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupatcn Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia Nomor 018/PUU-1/2003;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagairnana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2008 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Ten tang Otonomi Khusus Bagi Provins] Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tanun 2014 tentang Pcngelolaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 2
10.Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Jabatan Fungsional Palisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;
11.Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasilikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembcntukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Papua Baral Nomor 91 );
13.Peraturan Oubernur Papua Baral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kcrja Dinas Daerah (Serita Daerah Provinsi Papua Baral Tahun 2016 Nomor 41); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAlAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA. BAB! KETF:NTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
1. 2.Pcmerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyclcnggara Pcmerintahan Daerah untuk mclindungi, mclayani, memberdayakan dan mcnycjahterakan masyarakat.
5. 6.Saluan Polisi Pamong Praja yang sclanjutnya disebut Satuan adalah Saluan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat.
6. 7.Kcpala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat.
7. 8.Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampiJan tertentu,

BAB II

SUSUNAN ORGANlSASI

Pasal 2

Susunan organisasi Satuan terdiri atas:

a.Kepala Satuan;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
3. 3.Sub Bagian Tata Usaha.
c.Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan: I. Scksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
1. 2.Seksi Penyidikan dan Penindakan;
d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan: I. Seksi Operasi dan Pengendalian;
1. 2.Seksi Kerjasama;
e.Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
l.Seksi Pelatihan Dasar;
1. 2.Seksi Teknis Fungsional;
f.Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
1. 1.Seksi Penanggulangan Kebakaran;
2. 2.Seksi Keselamatan Lingkungan;
g.Bidang Pcrlindungan Masyarakat, membawahkan:
1. 1.Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. 2.Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
h.Unit Pclaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas; dan
i.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB ILL

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)saruen mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadarn kebakaran dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewcnangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Satuan dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (I) rnenyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, kctertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat; ct. pelaksanaan adrninistrasi Saluan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubemur terkait dcngan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

( I] Sekretariat sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasika.n dan mengendalikan kegiatan pcnyusunan rencana dan program kerja, pengclolaan keuangan dan pcrlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.

(2)Sekretariat dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mcnyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sckretariat;
2. b.pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kcrja scrta anggaran Satuan;
3. c.pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Satuan;
4. d.pengelolaan adrninistrasi keuangan Satuan;
5. e.pengelolaan barang rnilik negara/daerah lingkup Satuan;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum SalUan;
7. g.pcngclolaan pelayanan administrasi kepegawaian Satuan;
8. h.pengelolaan kcrumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpusiakaan, hubungan masyarakat dan protokol Satuan;
9. i.pclaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan;
10. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kcpala Satuan scsuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(I) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian; 5
b.mengkoordlnasikan penyusunan dokumen perencanaan Satuan meliputi Rencana Strategis (Renstra). lndikator K.inerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (Ph.l scsuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan;
c.melaksanakan pembinaan adrninistrasi perencanaan di lingkup Saluan;
d.melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran/ Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumcn Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Pcrubahan Anggaran dari unit kcrja di lingkup Satuan;
e.mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profit Satuan;
f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Satuan;
g.melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit keria di lingkup Satuan dan penyusunan dokumen pelaporan Satuan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pernerintah (LKIPJ, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban {LKPj) Oubernur, Laporan Ketcrangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasl Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan reansasi kinerja dan keuangan triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan dan laporan kedinasan lainnya;
h.melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kincrja Instansi Pernerintah (S/\KJP);
i.rnclaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2)Sub Bagian Keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mcmpunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
2. b.mclaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.Kelengkapan Surat Permintaan Pcmbayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
  2. 2.Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Vang/ Tarnbahan Vang Pcrsediaan, Surat Permintaan Pembayaran Vang Persediaan/ Ganti Uang / Tambahan Uang Persediaan Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditctapkan sesual kctcntuan pcraturan perundang-undangan yang diajukan olch bendahara pcngcluaran; (,
6. f.menyiapkan dan mcnerbitkan serta mengajukan Surat Pcrintah Membayar dengan kelengkapannya kepada Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban;
8. h.rncmbuat laporan pengesahan Surat Pcrtanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja dan daftar reaJisasi pembayaran kontrak;
9. i.mcngarsipkan seluruh dokumcn pembayaran untuk kepcnlingan pengawasan dan pcngendalian;
10. j.mcnyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Satuan;
11. k.mengelola barang rnilik negara/daerah lingkup Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; I. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. m.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan;
13. n.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
14. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 buruf b angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengirirnan surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kcbersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.mcnyiapkan bahan dan melaksanakan pcngelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.mcnyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Satuan;
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Satuan;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyusun jadwaJ dan mengelola rapat, kunjungan tamu dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan;
10. j.rnelaksanakan pengelolaan dan pelayanan admimstrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
11. k.mcnyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai; I. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompctensi jabatan;
12. m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan 7
13. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(1)Bidang Pcncgakan Peraturan Dacrah scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf c mcmpunyai tugas menyiapkan bahan pcrumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penegakan peraturan daerah.
(2)Bidang Penegakan Peraturan Dacrah dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} rnenyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penegakan peraturan daerah;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penegakan peraturan daerah; d , pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur;
4. e.pelaksanaan koordinasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
5. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
6. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka I mempunyai tugas: konsep kebijakan pcngawasan dan b. mclaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi; rnclaksanakan penyiapan bahan dan pcrumusan teknis yang berkenaan dengan pembinaan, penyuluhan;
1. c.mclaksanakan pcnyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan, pcngawasan dan penyuluhan;
2. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pcmbinaan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap Pcraturan Daerah dan Peraturan Gubemur; a.
3. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
4. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan secara berkala dalam upaya peningkatan kepatuhan warga 8 masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
5. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan- dan pcnyajian data yang berkenaan dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
6. h.melaksanakan monitoring, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Scksi; dan
7. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan oleh Kepala Bidang Pcnegakan Peraturan Daerah.
(2)Seksl Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
1. a.mclaksanakan penyusunan rencana kcrja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perurnusan konsep kebijakan teknis yang bcrkcnaan dengan penyidikan dan penindakan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dcngan penyidikan dan penindakan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dalam penanganan laporan atau pengaduan;
5. e.mclaksanakan pemetaan Pcraturan Daerah dan Peraruran Gubcmur yang memuat sanksi pidana;
6. f.melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan penindakan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Oubcmur;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi yang berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
9. i.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan penyidikan dan penindakan;
10. j.mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pclaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
11. k.melaksanakan tugas kcdinasan lninnya yang diberikan olch Kepala Bidang Pcncgakan Peraturan Daerah.

Pasal 8

( 1) Bidang Keterliban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas rnenyiapkan bahan perumusan kcbijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, eva1uasi dan pelaporan yang berkenaan dcngan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 'I

(2)Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konscp kcbijakan teknis yang bcrkenaan dengan ketcrtiban umum dan ketcntraman masyarakat;
3. c.pcnyiapan bahan pclaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketertiban umum dan kctcntrarnan masyarakat;
4. d.pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan pcdoman dan peraturan perundang-undangan;
5. e.pelaksanaan pengarnanan terhadap objek vital/objek strategis daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
6. f.pelaksanaan pengamanan dan pengawalan terhadap unsur pimpinan dan tamu Pemerintah Provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-u ndangan;
7. g.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
9. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

( 1) Seksi Operasi dan PengendaJian sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 huruf d angka 1 mempunya.i tugas:

a.mclaksanakan pcnyusunan rcncana kerja Seksi;
b.melaksanakan penyiapan bahan dan pcrumusan konsep kcbijakan teknis yang berkcnaan dengan opcrasi dan pengcndalian;
c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan operasi dan pengendalian;
d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan terhadap objek vital/objek strategis daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-uadangan;
e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan terhadap unsur pimpinan dan tamu Pemerintah Provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan patroli sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan daJam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentrarnan masyarakat; dalam ( l} Masyarakat pada ayat
g.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pclaksanaan operasi gabungan dengan instansi terkait sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan daJam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi guna memelihara dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
h.melaksanakan pengurnpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan operasi dan pengendalian;
i.rnclaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Scksi; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2)Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerjasama;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerjasama;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat dalam upaya mcmelihara dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. c.melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama dengan instansi tcrkait dan organisasi masyarakat daJam upaya memelihara dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. r.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kerjasama;
7. g.melaksanakan monitoring, evaJuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
8. h.mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch KepaJa Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 10

(1)Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 2 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja.
(2)Bidang Sumber Daya Aparatur daJam mclaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang; b, penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya aparatur; II
2. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan tcknis yang berkenaan dengan surnber daya aparatur;
3. d.pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
4. c.pclaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Polisi Pamong Praja sesua.i dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan;
5. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
6. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kcpala Saluan terkait dengan tugas dan fungsinya. Pasal J l ( 1) Seksi Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
7. a.melaksanakan pcnyusunan rencana kerja Seksi;
8. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dasar;
9. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dasar;
10. d.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan dasar sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan bagi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi;
11. e.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi, fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
12. f.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dasar;
13. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Scksi; dan
14. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumbcr Daya Aparatur.
(2)Seksi Teknis Fungsional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Scksi;
2. b.mclaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan teknis fungsionaJ;
4. d.mclaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan bagi sumber daya aparatur Saluan Palisi Pamong Praja daerah Provinsi; 12
5. e.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi, fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Iungsional Polisi Pamong Praja sesuai dengan pedoman dan peraiuran perundang- undangan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan karier jabatan fungsional Polisi Pamong Praja sesuai dengan pedoman dan peraturan pcrundang-undangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pelatihan teknis fungsional;
8. h.melaksanakan monitoring, cvaJuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
9. i.mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kcpala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Pasal 12

(1)Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pemadam kebakaran.
(2)Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a penyusunan rencana kerja Bidang;
1. b.penyiapan bahan dan pcrumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemadam kebakaran;
2. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang bcrkenaan dengan pemadam kebakaran;
3. d.pclaksanaan koordinasi dan kerjasama penanggulangan bcncana kebakaran;
4. e.pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, kerjasama dan supervisi pcnyelenggaraan peningkatan kcselamatan lingkungan terhadap bencana kebakaran;
5. f.pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan iugas dan fungsi Bidang; dan
6. g.pelaksanaan fungsi kcdinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…