DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menentukan besaran pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat dihitung berdasarkan aspek perilaku kerja dan aspek pre stasi kerja, masing-masing 80% (delapan puluh persen) dan 20% (dua puluh persen);
b.bahwa guna menekan dan mengurangi izin tidak masuk kerja dengan alasan lain di luar ketentuan yang ..mengatur ten tang cuti sehingga akan . mempengaruhi pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan aspek perilaku kerja maka perlu menaikkan nilai pengurangan yang semula sebesar 1,250/0 (satu koma dua lima persen) menjadi 5% (lima persen) dari bobot 60% (enam puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja bagi Pegawai yang izin tidak masuk kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNUR PAPUABARATNOMOR 60 TAHUN2018 TENTANGPEMBERIANTAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSI PAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 22 TAHUN 2019 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN 2 Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 45 Tahun 1999 Tentang Pernbentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Nsgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOI',,10R 60 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT.
8.Undang-Undang Nomor 5 Ta_._~un2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahuri 2011 tentarig Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menetapkan 4 Pasall0 Persenta~e aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2); didasarkan pada 2 (dua) indikator, yaitu:
1. a.Bobot 200/0 (dua puluh persen) untuk pegawai yang datang tepat waktu sesUJlaijam kerja yang ditentukan.
2. b.Bobot 60% (enam puluh persen) untuk pegawai yang memenuhi kehtdiran sesuai jumlah hari kerja pada bulan bersangkutan, dengan pengurangan sebagai berikut:
  1. 1.sebesar 50/0 (lima persen) dari bobot 60% (enam puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  2. 2.sebesar 5% (lima persen) dari bobot 600/0 (enam puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja bagi pegawai yang izin tidak masuk kerja dengan alasan lain di luar ketentuan yang mengatur tentang cuti, yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung Pejabat Penilai.
3. c.Surat permohonan izinjpemberitahuan sebagaimana dimaksud pada I angka 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak te11Sahkandari Peraturan Gubernur ini.
4. d.Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di pagi had dihitung masuk kerja selama 1 (satu) jam.
5. e.peglwai yang masuk kerja tetapi hanya absen di sore hari dihitung maJuk kerja selama 1 (satu) jam. f Pegawaiyang masuk keria tetapi hanva absen di pagi hari dan sore han dihitung masuk kerja 4 (empat) jam.
6. g.Pegawai yang masuk kerja tetapi hanya absen di pagi hari dan siang hari dihitung masuk kerja dengan akumulasi jam dihitung mulai dari absen pertama sampai dengan absen terakhir.
7. h.peg~Waiyang masuk kerja tetapi hanya absen di siang hari dan sore hari dihitung masuk kerja dengan akumulasi jam dihitung mulai dari absen pertama sampai dengan absen terakhir. Pasal II Pasal I Ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5 AMMAR, SH., M.Hum., MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 ~~iI:ft:::~esuai dengan aslinya KUM, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 22. NATANIEL D. MANDACAN SEKRETARIS DAERAH PROVIN81 PAPUA BARNr, CAP/TTD Diundangkan di Manokwari pada tangga127 September 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal27 September 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…