DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Insentif, Penataran/Pelatihan, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur standar biaya honorarium tim, lembur, insentif, penatararr/pelatihan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
b.bahwa komponen stan dar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Insentif, Penatararr/Pelatihan, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan 1 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang STANDARBIAYA HONORARIUMTIM, LEMBUR, INSENTIF, PENATARAN/PELATIHAN, TUGAS BELAJAR, PENDIDIKANDAN PELATIHAN DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 24 TAHUN2019 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 2 3 Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
2.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4.Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembina an atas kegiatan yang terdiri dari Gubemur, Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah.
5.Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6.Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Sekretaris SKPD.
7.Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, INSENTIF, PENATARAN/ PELATIHAN,TUGAS BELAJAR, PENDIDIKANDAN PELATIHANDI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT. Menetapkan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); 4 Ketentuan tentang standar biaya honorarium, tim, lembur, insentif, penatararr/ pelatihan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah termasuk pajak diatur secara rinci dan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pasa12 Standar biaya honorarium tim, lembur, insentif, penataran / pelatihan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan struktural /prajabatan dan pendidikan dan pelatihan teknisjfungsional yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
b.Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
c.Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
d.Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.
1. 8.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPDyang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
2. 9.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
3. 10.Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
4. 11.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.
5. 12.Bendahara Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
6. 13.Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barangj j asa.
7. 14.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
8. 15.DireksijPengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan. 5 s: ~~,. L.J ......~'"'-'- ....._,;;...£'-. HAMMAR, SH., M. Hum., MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 CAP/TID NATANIELD.MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 30 September 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TID DOMINGGUSMANDACAN Ditetapkan di Manokwari pada tangga130 September 2019 GUBERNUR PAPUA BARAT, Pasa15 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku efektifsejak 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubemur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Insentif, Penataran/Pelatihan, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIII KETENTUAN PENUTUP 6 Rp. 1.000.000,- /bulanAdmin

7.HONORARIUMADMINISTRATORSISTEM APLIKASITINGKATORGANISASI PERANGKATDAERAH (OPD) Rp. 2.000.000,- /bulan Rp. 1.500.000,- /bulan

a.Ketua
b.Anggota
1. 6.HONORARIUMADMINISTRATORSISTEM APLIKASITINGKATPROVINSI Rp. 1.000.000,- /bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 600.000,-/bulan
a.Ketua
b.Sekretaris
c.Anggota
1. 5.HONORARIUMTIM PENGELOLA WEBSITE
2. 4.PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASIKEUANGANDAN BARANG DAERAH
a.Bendahara Umum Daerah Rp.6.000.000,-/bulan
b.Kuasa Bendahara Umum Daerah 1 Rp. 5.500.000,- /bulan
c.Kuasa Bendahara Umum Daerah 2 Rp.4.750.000,-/bulan
d.Kuasa Bendahara Umum Daerah 3 Rp. 4.000.000,- /bulan
e.Kuasa Bendahara Umum Daerah 4 Rp. 3.250.000,- /bulan
f.Kuasa Bendahara Umum Daerah 5 Rp. 2.500.000,- /bulan
g.Bendahara Bantuan/PPKD Rp. 5.000.000,- /bulan
h.Pengguna Anggaran PPKD Rp. 3.500.000,- /bulan
i.Pengguna Anggaran SKPD Rp. 3.000.000,- /bulan J. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Rp. 3.000.000,- /bulan
k.Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rp. 2.500.000,- /bulan
1. 1.PPTK SKPD Rp. 1.500.000,- /bulan
m.PPK SKPD Rp. 1.500.000,- /bulan
n.Bendahara Pengeluaran Rp. 1.500.000,- /bulan
o.Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 1.500.000,- /bulan
p.Bendaharaj Penyimparr/ Pengurus Barang Rp. 1.500.000,- /bulan
q.Bendahara Penerima Rp. 750.000,- /bulan
r.Bendahara Gaji Rp. 750.000,- /bulan
s.Pembantu Bendahara Pengeluaran Rp. 600.000,- /bulan Rp. 800.000,- /bulan3. DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN Rp. 1.000.000,- /bulan2. PEJABAT PENGADAANBARANG Rp. 1.000.000,- /bulan Rp. 800.000,- /bulan Rp. 600.000,- /bulan
a.Ketua
b.Sekretaris
c.Anggota
1. 1.PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIAPENGHAPUSAN BARANG LAMPIRANI PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, INSENTIF, PENATARAN/ PELATIHAN,TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUABARAT. 7 Rp.7.000.000,-jbulan Rp.6.500.000,-/bulan Rp. 5.500.000,- /bulan Rp. 5.000.000,- /bulan
a.Ketua
b.Wakil Ketua C. Sekretaris
d.Anggota
1. 15.HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGANPROVINSI PAPUA BARAT
2. 15.HONORARIUM TIM FINALISASI KEPUTUSAN GUBERNUR
a.Ketua Rp. 1.000.000,- jbulan
b.Sekretaris Rp. 800.000,- jbulan
c.Anggota Rp. 700.000,- jbulan
1. 14.HONORARIUM TIM PENGKAJI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.Ketua Rp.2.500.000,-jbulan
b.Sekretaris Rp.2.000.000,-jbulan
c.Anggota Rp. 1.500.000,-jbulan Rp. 2.500.000,- jbulan Rp.2.000.000,-jbulan Rp. 1.500.000,- /bulan
a.Ketua
b.Sekretaris
c.Anggota
1. 13.HONORARIUM TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH TINGKAT PROVINSI Rp. 3.500.000,- jproduk Rp. 3.000.000,- jproduk Rp.2.500.000,-jproduk
a.Ketua
b.Sekretaris
c.Anggota
1. 12.HONORARIUM TIM PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
2. 11.HONORARIUM TIM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
a.Ketua Rp. 1.500.000,-jproduk
b.Sekretaris Rp. 1.000.000,-jproduk
c.Anggota Rp. 800.000,-jproduk Rp. 2.000.000,- jproduk Rp. 1.500.000,-jproduk Rp. 1.000.000,- jproduk
a.Ketua
b.Sekretaris
c.Anggota
1. 10.HONORARIUM TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Rp. 1.000.000,- jbulanAdmin
2. 9.HONORARIUM ADMINISTRATORJARINGAN LAN DAN INTERNET TINGKAT ORGANISASI PERANGKATDAERAH (OPD) Rp. 2.000.000,- jbulan Rp. 1.500.000,- jbulan
a.Ketua
b.Anggota
1. 8.HONORARIUM ADMINISTRATORJARINGAN LAN DAN INTERNET TINGKAT PROVINSI 8
a.Insentif piket malam dan piket hari libur diberikan kepada PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas pengamanan lingkungan kantor.
b.Piket malam dilaksanakan antara pukul 18.00 WITsampai dengan pukul 06.00 WIT setiap malam danpiket hari libur dilaksanakan antara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT pada hari libur. Besamya insentif sebagai berikut:
1. 1.Piket malam Rp. 10.000,-/jam
2. 2.Piket hari libur Rp. 5.000,-/jam
c.Pekerjaan piket malam dan piket hari lihur tersehut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (finger print).
1. 19.INSENTIFPIKETMALAMDANPIKETHARILIBUR
b.Pekerjaan lembur terse but harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT)yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (finger print). Rp. 30.000,- !jam Rp. 35.000,- /jam Rp. 40.000,-/jam Rp. 50.000,- /jam Rp. 55.000,- /jam Rp. 60.000,-/jam Rp. 100.000,-/jam Rp. 150.000,-/jam Rp. 200.000,- /jam
1. 1.Non PNS
2. 2.Golongan I
3. 3.Golongan II
4. 4.Golongan III
5. 5.Golongan IV
6. 6.Eselon IV
7. 7.Eselon III
8. 8.Eselon II
9. 9.Eselon I
10. 18.LEMBUR
a.Pengerjaan kegiatan di luar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang san gat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya: Rp. 2.500.000,-/ semester Rp. 2.000.000,- / semester Rp. 1.750.000,-/ semester Rp. 1.500.000,-/semester
1. 17.HONORARIUMTIM PENILAIANGKAKREDIT
a.Ketua
b.Sekretaris
c.Anggota
d.Petugas Sekretariat Rp. 4.000.000,- /bulan Rp. 3.500.000,- /bulan Rp. 1.500.000,- /bulan
a.Koordinator
b.Anggota
c.Staf Sekretariat
1. 16.HONORARIUMSEKRETARIATMAJELIS PERTIMBANGANPROVINSI PAPUA BARAT 9 2) Moderator Rp.300.000,-/jam 3) Notulen Rp. 150.000,-/jam 4) Operator / Asrot Rp. 150.000,-/jam 5) Biaya maksimal sewa gedung pertemuan kegiatarr/ sidang: Rp.14.500.000,- /hari 6) Penyusun Pidato / Sambutan Rp. 1.000.000,-/sambutan 7) Pembaca sambutan kegiatan Rp. 1.500.000,- /kegiatan 8) Me Rp. 750.000,- /kegiatan 9) Pembawa do'ajRohaniawan Rp. 500.000,- /kegiatan 10) Dlr1gen Rp.500.000,-/kegiatan 11) Honor peserta kegiatan Rp. 300.000,- /hari 12) Pemain musik Rp. 500.000,- /kegiatan (untuk narasumber dari luar wilayah lokasi kegiatan dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi) Rp. 10.000.000,-/bulan Rp. 8.000.000,- jbulan Rp. 7.000.000,-/bulan Rp. 6.000.000,-/bulan Rp. 5.000.000,- /bulan Rp. 4.000.000,- jbulan
a.Guru Besar
b.Eselon I
c.Eselon II
d.Eselon III
e.Supervisor
f.Pelaksana Non Eselon
a.Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber: 1) Menteriy Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ Yang disetarakan Eselon I Rp. 1.700.000,-/orang/jam 2) Guru Besar /yang disetarakan Rp. 1.400.000,- j orangjjam 3) Eselon II/yang disetarakan Rp. 1.000.000,-/orang/jam 4) Eselon III/yang disetarakan Rp. 900.000,-jorang/jam 5) Eselon IVjyang disetarakan Rp. 750.000,-jorangjjam 6) Non Eselon Rp. 600.000,-jorang/jam
b.Honorarium Tenaga Ahli/Jnstruktur /Narasumber dapat diberikan sebagai berikut:
1. 1.Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumberberasal dari luar unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/Eselon II penyelenggara, dan/ atau dari dalam organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi Dinasj Badarr/ Sekretariat/Biro / Kantor / eselon II penyelenggara.
2. 2.Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber berasal dari dalam unit organisasi Dinas / Badan / Sekretariat./ Biro/ Kantor / eselon II penyelenggara diberikan maksimal sebesar 500/0(lima puluh persen) dari tarif diatas.
c.Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bulanan: 1) Manajemen /Tim Pengarah:
1. 20.BIAYAPENATARANjPELATIHAN
2. 21.TUGASBELAJAR
a.Tugas Belajar 81 1) Biaya hidup Rp. 2.500.000,-/bulan 2) Biaya sewa rumah (di Jakarta) Rp. 1.250.000,-/bulan 3) Biaya sewa rumah (di luar Jakarta) Rp. 750.000,-/bulan/peserta 4) Biaya buku-buku Rp. 2.000.000,-/ semester/peserta 5) Biaya Fotocopy Rp. 1.000.000,-/ semester/peserta 6) Biaya penyusunan Skripsi Rp.3.000.000,-/peserta 7) Biaya Penelitian Rp. 5.000.000,-/peserta 8) Biaya Kesehatan Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta 9) Biayawisuda Rp. 3.000.000,-/peserta 10) Biaya Transportasi Rp. 500.000,-/bulan
b.Tugas Belajar 82 1) Biaya hidup Rp. 3.500.000,-/bulan/peserta 2) Biaya sewa rumah (di Jakarta) Rp. 2.000.000,-/bulan/peserta 3) Biaya sewa rumah (di luar Jakarta) Rp. 1.500.000,-/bulan/peserta 4) Biaya buku -buku Rp.2.500.000,-/semester/peserta 5) Biaya Fotocopy Rp. 1.500.000,-/semester/peserta 6) Biaya penyusunan Tesis Rp.3.000.000,-/peserta 7) Biaya Penelitian Rp.8.000.000,-/peserta 8) Biaya Kesehatan Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta 9) Biaya kursus bahasa inggris Rp. 2.500.000,-/peserta 10) Biaya wisuda Rp. 5.000.000,-/peserta 11) Biaya Transportasi Rp. 500.000,-/bulan 12) Biaya Seminar Rp. 6.000.000,- /3 kali seminar selama pendidikan 13) Biaya SPP Rp.l0.000.000,- / semester
c.Tugas Belajar 83 1) Biaya hidup Rp. 3.500.000,-/bulan/peserta 2) Biaya sewa rumah (diJakarta) Rp. 2.000.000,-/bulan/peserta 3) Biaya sewa rumah (di luar Jakarta) Rp. 1.500.000,-/bulan/peserta 4) Biaya buku -buku Rp.3.500.000,-/semester/peserta 5) Biaya Fotocopy Rp. 2.500.000,-/ semester/ peserta 6) Biaya penyusunan Desertasi Rp.5.000.000,-/peserta 10 11 ~~ Lr.h:C~~~ • H MMAR,SH., M. Hum., MM PEMBINAUTAMAMADYA NIP. 19650818 199203 1 022 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUABARAT, Rp. 2.000.000,-/peserta Rp. 1.500.000,- /peserta Rp. 1.000.000,- /peserta Rp.30.261.000,-/peserta Rp.22.125.000,-/peserta Rp.20.230.000,-/peserta Rp.l 0.000.000, -/ persemester Rp.25.000.000,- /peserta Rp. 2.000.000,- /tahun/peserta Rp.3.500.000,-/peserta Rp.7.000.000,-/peserta Rp. 1.500.000,- /bulan Rp. 6.000.000,- 3 kali selama Pendidikan
b.Biaya Cetak/Penggandaan 1) Diklat PIM II 2) Diklat PIM III 3) Diklat PIM IV 1) Diklat PIM II 2) Diklat PIM III 3) Diklat PIM IV
a.Kontribusi Peserta
1. 22.PENGIRIMANDIKLATPIM 13) Biaya SPP 7) Biaya Penelitian 8) Biaya Kesehatan 9) Biaya kursus bahasa inggris 10) Biaya wisuda 11) Biaya Transportasi 12) Biaya Seminar 12 Honor Narasumber untuk Widyaiswara internal pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat diberikan apabila widyaiswara yang bersangkutan telah mengajar dan/ atau bertatap muka dengan peserta pendidikan dan pelatihan melebihi jam minimal 21 (dua puluh satu) jam per bulan. 2) Pembimbing pendamping Banchmarking di lokasi Rp. 250.000, -/ Cng]JP 500.000, -ICng] JP 450.000,-IOrg/JP 400.000, -/ Citg] JP 450.000,-/Org/JP Rp. Rp.
c.Pertama
d.Non Widyaiswara Narasumber Iinstruktur Ifasilitator
a.Ma~a Rp.
b.Muda ., Rp. 1)
c.Honor narasumber / instruktur / fasilitator:
b.Bahan materi dan petugas: 1) Honor Penanda tangan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Rp. 5.000.000,-/Kegiatan 2) Naskah pidato Rp. 1.000.000,-/Kegiatan 3) Buka tutup kegiatan Rp. 1.500.000,- 4) Me Rp. 500.000,- 5) Pembawa Doa Rp. 500.000,- 6) Dirigen/Palu Pemain Musik Rp. 500.000,- 7) Tenaga kesehatan Rp.10.000.000,-/Tim Rp. 1.500.000,-/Tim Rp. 1.000.000,- /Tim Rp.1.000.000,- /Tim
1. 2.Honorarium
a.Penyelenggara Ujian (Pretes dan Postes) 1) Menyusun naskah soal ujian 2) Koreksi 3) Pengawas ujian
1. 1.Uang Harian Peserta Diklat
a.Uang harian di dalam kota ManokwariRp. 100.000,-/hari
1. 1.RINCIANINDEKS/STANDAR BIAYADIKLATTEKNIS FUNGSIONALDAN DIKLAT STRUKTURAL LAMPlRANII PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 24 TAHUN2019 TENTANGINDEKS BIAYAPENDIDlKANDAN PELATIHANPEGAWAINEGERI SIPIL PROVINSIPAPUABARAT
2. 1.Honorarium penyusunan jabatan dan penyelesaian SK Jabatan Struktural dan Naskah:
a.Gubernur Rp. 5.000.000,-
b.Wakil Gubernur Rp. 4.000.000,-
c.Ketua Baperjakat Rp. 3.500.000,-
d.Sekretaris / Anggota Rp. 3.000.000,-
e.Pejabat Eselon II Rp. 2.500.000,- 13 BADANRINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PERTIMBANGANJABATANDANKEPANGKATAN(BAPERJAKAT): III. Rp. 300.000,-/ Org/JP Rp. 250.000,-/ Org/JP Rp. 200.000,-/ Org/ JP
1. 4.Honorarium Tim Pengawas Tes Akademis:
a.Penanggungjawab
b.Koordinator
c.Anggota Rp. 300.000,-/ Org/JP Rp. 250.000,-/ Org/JP Rp. 200.000,-/ Org/JP Rp. 200.000,-/ Org/JP
1. 3.Honorarium Tim Kesamaptaan:
a.Penanggungjawab
b.Koordinator
c.Anggota
d.Pendamping Rp. 300.000,-/ Org/JP Rp. 250.000,-/ Org/JP Rp. 200.000,-/ Org/JP
a.Tim medis
b.Paramedis
c.Pendamping
1. 2.Honorarium Tim Kesehatan: Rp. 1.700.000,-/Org/Jam Rp. 1.000.000,-/ Orgy.Jam Rp. 900.000,-/ Org/Uam Rp. 800.000,-/ Org/.Jam Rp. 200.000,-/ Org/.Jam
a.Eselon I
b.Eselon II
c.Eselon III
d.Eselon IV
e.Pendamping
1. 1.Honorarium Tim Pantukhir: II. RINCIANINDEKS/STANDARHONORARIUMSELEKSI CALONPRAJA IPDN: Rp. 150.000,-/Org/Hari Rp. 150.000,-/ Org/Hari Rp. 150.000,-/ Org/Hari 1) Ketua 2) Sekretaris 3) Anggota
e.Piket: 1) Piket kelas 2) Piket malam 3) Piket harian
d.Tim Penjamin Mutu Pelaksanaan Pelatihan: Rp. 1.500.000,- /kegiatan Rp. 1.250.000,- /kegiatan Rp. 1.000.000,- /kegiatan 14 AMMAR, SH., M. Hum., MM INA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 aslinya UM, DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,-
f.Pejabat Eselon III
g.Staf

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…