DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 24 Tahun 2022

Nomor: 24
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021;

l.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi lrian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara PRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 7.Undang-undang Nomor 23 Tab un 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Daerah kepada Indonesia Tahun Menetapkan 2007 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 14.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ke 1 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a.Pendapatan
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
2. 2.Pendapatan Transfer Rp 483.953.895.412,66 Rp6.84 l .402.535.036,00
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
b.Belanja
1. 1.Belanja Operasi a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa c) Belanja Bunga d) Belanja Subsidi e) Belanja Hibah Rp Rp Rp 1.663.880.000.00 0,00 0,00 Rp7 .327 .020.310.448,66 Rpl.272.244.550.630,00 Rp 766.587.639.629,39 Rpl .435.946.264.366,00 f) Belanja Bantuan Sosial Rp 60.153.906.486,00 Rp3.534.932.361. l 1 l,39Jumlah Belanja Operasi
2. 2.Belanja Modal a) Belanja Modal Tanah b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya f) Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal
3. 3.Belanja Tak Terduga
4. 4.Belanja Transfer a) Belanja Bagi Hasil b) Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Transfer J umlah Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 68.977.283.680,00 Rp 193.876.424.149,00 Rp 319.451.163.739,38 Rpl.810.735.470.825,00 Rp 42.017.782.165,00 Rp 0,00 Rp2.435.058.124.558,38 Rp 23.626.453.080,00 Rp 225.966.728.786,00 Rp l.820.946.295.58 l,OO Rp2.046.913.024.367,00 Rp8.040.529.963. l 16,77 Rp (713.509.652.668,11) Rpl.825.948.117.970,75 Rp 0.00 Rpl.825.948.117.970,75 Rpl. l 12.438.465.302,64 Pasal 2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l dirinci lebih lanjut ke dalam Lampiran I yang merupakan bagian Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Rincian Aset Tetap per jenis dan per SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Lampiran II Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan Rincian Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Ditetapkan di Manokwari Pada tanggal 3 November 2022 Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TID PAULUS WATERPAUW Diundangkan di Manokwari pada t.anggal 3 November 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT, CAP/1iD NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25 at, S.H., M.M . I 201 2 022 sesuai aslinya, ro Hu um, Salinan yang s Plt. Kepala Dorsinta R. L. Hu tab· Pembina NIP. 19660705 1

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…