DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 25 Tahun 2014

Nomor: 25
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai standar biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan PNS, honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Standar Biava Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; pertimbangan berdasarkan c. bahwa Ibahwa komponen standar blava sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;

3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Java Tengah, Provinsi Irian Java Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Java Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; Indonesia Tambahan (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 173, Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOlJ1or 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta kedudukan keuangan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Penyelenggaraan Laporan tentang
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Barang/Jasa Pengadaan tentangPemerintah;
15.Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
18.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Sarat {Lembaran Daerah Provinsi Papua Sarat Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Papua
17.Peraturan Daerah Provinsi Papua Sarat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Sarat Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Sarat Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Sarat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Sarat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berlta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Papua Barat Nomor 67); Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);

Pasal 2

(1)Indeks perjalanan dinas menggunakan trasportasi udara dan laut diberikan sistem at cost pergi pulang (PP) ditambah airport tax.
(2)Ketentuan pesawat untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Staf kelas ekonomi, Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRPB/MRPB, Eselon I kelas bisnis.
(3)Ketentuan Kapal Laut untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV kelas dan staf maksimal kelas 1, Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRPB/MRPBdan Pejabat Eselon I kelas Eksekutif /VI P.
(4)Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang ,. Pasal 1 Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAM BAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI 01 LlNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT. MEMUTUSKAN:
(1)Lama perjalanan dinas daerah maupun luar daerah ditetapkan 5 (lima) hari.
(2)Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
(3)Dalam hal terjadi hambatan/kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas melebihi waktu 5 (lima) hari dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.

Pasal 3

(1)Ketentuan transportasi darat (taksi) diberikan sistim lumpsum dengan rincian :1. Kantor ke Bandara Rendani PPsebesar Rp. 350.000,-2. Bandara Soekarno Hatta ke Tempat Tugas/dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota dan Tangerang (PP) sebesar Rp. 500.000,-

3.Bandara Soekarno Hatta ke Tempat Tugas/dinas di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (PP)sebesar Rp. 650.000,- 4. Bandara Soekarno Hatta ke Tempat Tugas/dinas di Bandung dan sekitarnya (PP) sebesar Rp. 800.000,-

(2)Ketentuan Transportasi darat (taksi) diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada nomor romawi V lampiran Peraturan Gubernur ini. Standar Biaya harus atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat Dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 19A Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS,Honorer, Sewa Mobilitas Darat Dan Konsumsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

(1)Setiap Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti SPPD yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel, tiket, airport tax dan bukti pendukung lainnya.
(2)Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas berikutnya.
(4)Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diberikan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pemberi Tugas/Pengguna Anggaran atas usul Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
(5)Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada Standar Biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan. - Untuk salinan yang sah sesuai aslinyaKEPALA BIRO HUKUM, CAP/TID WAFIK WURYANTOPembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830198203 1005 BERITA OAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2014 NOMOR 25 NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID SEKRETARISDAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,Oiundangkan di Manokwari pada tanggal 23 September 2014 Oitetapkan di Manokwari pada tanggal 23 September 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT CAPmO ABRAHAM O. ATURURI Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif mulai bulan Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Rp. 200.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 350.000,00 Rp. dinas dalam wilayah 1) Lumpsum Uang Harian Perjalanan Kabupaten Manokwari: • Tenaga Honor Lepas (THL)• Pegawai Golongan 1/11 • Pegawai Golongan III• Pegawai Golongan IV • Pegawai Golongan III Eselon IV 350.000,00 • Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 400.000,00 • PegawaiGolongan III EselonIII, Komisioner Rp. 400.000,00 • Pegawai Golongan IV Eselon III Rp. 450.000,00 • Eselon II Golongan III Rp. 450.000,00 • EselonIIGolongan IV/Anggota DPRPB/MRPBRp. 500.000,00 • EselonI/PimpinanDPRDPB/Pimpinan MRPB Rp. 600.000,00 • Wakil Gubernur Rp. 900.000,00 • Gubernur Rp. 1.000.000,00 I. UANG HARlAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERIUang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan secara lumpsum. Besarnya uang harian dan penginapan diatur sebagai berikut: STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT lampiran Peraturan Gubernur Papua BaratNomor 25 Tahun 2014Tanggal23 September 2014 3) Lumpsum Uang Harian dan Penginapan Perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut: • Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 900.000,00 • Pegawai Golongan I1II Rp.1.100.000,OO • Pegawai Golongan III Rp. 1.500.000,00 • Pegawai Golongan IV Rp. 1. 700.000,00 • Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. 1.700.000,00 • Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 1.800.000,00 • Pegawai Golongan III EselonIII, Komisioner Rp. 2.000.000,00 • Pegawai Golongan IV Eselon III Rp.2.200.000,OO • Eselon II Golongan III Rp.2.350.000,OO • EselonII Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPBRp. 2.500.000,00 • EselonI/Pimpinan DPRPB/PimpinanMRPB Rp. 2.750.000,00 • Wakil Gubernur Rp.9.000.000,OO • Gubernur Rp.1O.000.000,OO 2) Lumpsum Uang Harian dan Penginapan Perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut: • Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 700.000,00 • Pegawai Golongan 1/11 Rp. 800.000,00 • Pegawai Golongan III Rp.1.000.000,OO • Pegawai Golongan IV Rp. 1.200.000,00 • Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. 1.200.000,00 • Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 1.350.000,00 • Pegawai Golongan III EselonIII, Komisioner Rp.1.350.000,OO • Pegawai Golongan IV Eselon III Rp. 1.450.000,00 • Eselon II Golongan III Rp.1.500.000,OO • EselonIIGolongan IV/Anggota DPRPB/MRPB Rp. 1.600.000,00 • EselonI/Pimpinan DPRPB/PimpinanMRPB Rp. 1. 700.000,00 • Wakil Gubernur Rp. 6.000.000,00 • Gubernur Rp.7.500.000,OO Kendaraan Roda 4 Termasuk biaya untuk Gubernur service, ganti ali dan dan Wakil 41.000.000,00 BBM (termasuk Gubernur kewajibanperpajakan) Kendaraan Roda 4 Termasuk biaya untuk Pimpinan service, ganti ali dan II DPRPB/MRPB dan 39.000.000,00 BBM (termasuk Eselon I kewajibanperpajakan) Kendaraan Roda 4 Termasuk biaya untuk Anggota service, ganti oli dan III DPRPB/MRPB dan 38.000.000,00 BBM (termasuk Pejabat Eselon " kewajibanperpajakan) Kendaraan Roda 4 Termasuk biaya untuk Pejabat service, ganti oli dan IV Eselon III dan 25.000.000,00 BBM (termasuk Komisioner kewajibanperpajakan) Kendaraan Roda 2 Termasuk biaya (Sepeda Motor) service, ganti oli dan V untuk Pejabat 5.000.000,00 BBM (termasuk Eselon IV dan kewajiban Operasional perpajakan) II. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS!TAHUN : 2) Tambahan Penghasilan PNSberdasarkan Prestasi Kerja - Golongan I Rp.400.000,-/bulan - Golongan II Rp. 500.000,-/bulan - Golongan III Rp.600.000,-/bulan - Golongan IV Rp. 700.000,-/bulan III. TAMBAHAN PENGHASILANPNS 1) Tambahan Penghasilan PNSberdasarkan Beban Kerja - Eselon I Rp. 5.000.000,- - Eselon Iia Rp.4.500.000,- - Eselon lib Rp. 3.500.000,- - Eselon III Rp. 2.500.000,- - Eselon IV Rp. 1.500.000,- - Non Eselon Rp. 750.000,- ;, Biaya eksploitasi kendaraan dinas dibayarkan ke pihak ketiga yang ditunjuk sebagai bengkel resmi oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan uang bensin (BBM) diberikan kepada Pejabat Pengguna KendaraanDinas dalam bentuk kupon. Catatan Termasuk biaya Kendaraan Roda 2 service, ganti oli dan VI (Sepeda Motor) 2.000.000,00 BBM (termasuk untuk Staf kewajibanperpajakan) -- Termasuk biaya Busbiaya : service, ganti oli dan VII - Servicedan 36.000.000,00 BBM non Ban - Repair (termasuk kewajiban perpajakan) Truck biaya : • Non Ban VIII - Servicedan 30.000.000,00 • Termasuk PPn - Repair • Non BBM Rp. 270.000,- (PP)Rp. 260.000,- (PP)Rp. 210.000,- (PP)Rp. 210.000,- (PP)Rp. 250.000,- (PP)Rp. 385.000,- (PP)Rp. 250.000,- (PP)Rp. 300.000,- (PP)Rp. 190.000,- (PP)Rp. 170.000,- (PP)Rp. 650.000,- (PP)Rp. 240.000,- (PP)Rp. 500.000,- (PP)Rp. 100.000,- (PP)Rp. 280.000,- (PP)Rp. 300.000,- (PP)Rp. 300.000,- (PP)Rp. 430.000,- (PP)Rp. 170.000,- (PP)Rp. 390.000,- (PP)
1. a.Taksi 1) Aceh 2) Sumatra Utara 3) Riau . 4) Kepulauan Riau 5) Jambi 6) Sumatera Barat 7) Sumatera Selatan 8) Lampung 9) Bengkulu 10) Bangka Belitung11) Banten12) Jawa Barat13) D.K.I. Jakarta14) Jawa Tengah15) 0.1. Yogyakarta 16) Jawa Timur17) Bali18) Nusa Tenggara Barat19) Nusa Tenggara Timur20) Kalimantan Barat V. LUMPSUM TAKSIDAN TRANSPORTASI DARAT Rp. 1.6S0.000,-/bulanRp. 1.SS0.000,-/bulanRp. 1.400.000,-/bulanRp. 1.300.000,-/bulan IV. TENAGA HONORER - S1 - D3/sederajat - SMA/sederajat - SMP/sederajat 3) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya/Tunjangan Uang Makan Rp. 2S.000,-/hari dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 hari. VI.SEWA MOBILITAS DARAT 1) Di Luar Provinsi Papua Barat Rp. 600.000,OO/hari 2} Kabupaten Manokwari Rp. 650.000,OO/hari 3} Kabupaten Sorong Rp. 750.000,OO/hari 4) Kabupaten Sorong Selatan Rp. 800.000,OO/hari 5) Kabupaten Teluk Bintuni Rp. 800.000,OO/hari 6} Kabupaten Teluk Wondama Rp. 800.000,OO/hari b. Transportasi Darat 1} Manokwari - Teluk Bintuni Rp. 1.750.000,- (PP) 2) Kota Sorong - Maybrat Rp. 1.750.000,- (PP) 3} Kota Sorong - Tambrauw Rp. 2.000.000,- (PP) 4) Kota Sorong - Sorong Selatan Rp. 1.250.000,- (PP) 5) Kota Sorong - Kab. Sorong Rp. 500.000,- (PP) 6) Kota Sorong - Kab. Raja Ampat Rp. 1.000.000,- (PP) (belum termasuk tiket kapallaut) 7) Manokwari - Pegunungan Arfak Rp. 2.000.000,- (PP) 8) Manokwari - Manokwari Selatan Rp. 1.250.000,- (PP) Rp. 190.000,- (PP) Rp. 280.000,- (PP) Rp. 800.000,- (PP) Rp. 700.000,- (PP) Rp. 620.000,- (PP) Rp. 270.000,- (PP) Rp. 430.000,- (PP) RP. 250.000,- (PP) Rp. 300.000,- (PP) Rp. 660.000,- (PP) Rp. 680.000,- (PP) Rp. 800.000,- (PP) Rp. 700.000,- (PP) Rp. 350.000,- (PP) 21} Kalimantan Tengah 22} Kalimantan Selatan 23} Kalimantan Timur 24} Kalimantan Utara 25) Sulawesi Utara 26) Gorontalo27) Sulawesi Barat 28} Sulawesi Selatan 29) Sulawesi Tengah 30) Sulawesi Tenggara 31) Maluku 32) Maluku Utara 33) Papua 34} Papua Barat GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TID ABRAHAM O. ATURURI Untuk salinan yang sah sesuai aslinyaKEPALA BIRO HUKUM, CAP/TID WAFIK WURYANTOPembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 b. Makan dan Minum Rapat/Kegiatan : • Makan Berat Rp. 127.500,00 • Makan Ringan/Snack Rp. 37.500,00 Rp. 130.000,00Rp. 40.000,00 Rp. 800.000,OO/hari Rp. 1.000.000,OO/hariRp. 1.000.000,OO/hariRp. 1.000.000,OO/hariRp. 1.000.000,OO/hariRp. 750.000,OO/hari Rp. 750.000,OO/hari Rp. 7S0.000,OO/hari VII. KOMSUMSI: a. Makan dan Minum Tamu : • Makan Berat • Makan Ringan/Snack 7) Kabupaten Raja Ampat 8) Kabupaten Fakfak 9) Kabupaten Kaimana 10) Kabupaten Tambraw 11) Kabupaten Maybrat 12) Kata Sarong13) Kabupaten Manakwari Selatan 14) Kabupaten Pegunungan Arfak

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…