DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 25 Tahun 2015

Nomor: 25
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyakit rabies merupakan salah satu penyakit fatal yang menyerang system saraf pada semua hewan dan manusia yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui air liur dari hewan pembawa, penderita atau penular; . bahwa Provinsi Papua Barat merupakan wilayah bebas penyakit rabies, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencega penularan penyakit rabies; . bahwa Provinsi Papua Barat dengan keanekaragaman budaya yang khas menjadi daya tarik bagi dunia pariwisata dan dengan kondisi geografis wilayah yang luas merupakan factor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan hewan penular rabies; 438Peraturan Gubernur Papua Barat
d.bahwa untuk mempertahankan Provinsi Papua Barat tetap sebagai wilayah bebas penyakit rabies perlu dilakukan larangan pemasukan hewan penular rabies;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf, a huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies Ke Wilayah Provinsi Papua Barat; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3482);
3.Undang—Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3945);
4.Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) /' ' (& Peraturan Gubernur Papua Barat 439 p—l Mengingat : sebagaimana telah diubah dengan Undang— Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018 / PUU-I / 2003;
5.Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang— Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6.'Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Peraturan Gubernur Papua Barat “ 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lemabran Negara Republik lndonesia Nomor 5015); Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan ' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang— Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang—undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangvundang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor3101); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembagian urusan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Gubernur Papua Barat MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES KE WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat. . Gubernur ialah Gubernur Papua Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPR PB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat. . Dinas adalah Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi PapuaBarat. .Karantina hewan yang selanjutnya disebut karantina adalah balai, stasion dan wilayah kerja karantina di Proivinsi Papua Barat. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum. . Hewan penular rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah semua hewan baik yang liar maupun yang sudah dipelihara yang dapat bertindak sebagai pembawa dan atau penular penyakit rabies kepada sesame hewan maupun kepada manusia, seperti anjing, kucing, kera dan hewan lainnya. Peraturan Gubernur Papua Barat 442 …

(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)Pencegahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pelarangan pemasukan hewan penular rabies yang dilaksanakan oleh karantina hewan, kecuali pada tempat pemasukan yang belum ada petugas karantina. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan umum dan pengawasan teknik terhadap pemasukan hewan penular rabies. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pencegahan dan penularan penyakit rabies. Pencegahan, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis, pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.

BAB II

KEWENANGAN Pasal 2 Pemerintah Provinsi . berwenang melakukan pencegahan, pengawasan dan pembinaan terhadap pemasukan hewan penular rabies.

Pasal 3

Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkoordinasi dengan pimpinan karantina yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat untuk melakukan penolakan pemasukan dan pemusnahan hewan penular rabies. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diluar wilayah karantina. Peraturan Gubernur Papua Barat 443

BAB III

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 4

Setiap orang dilarang memasukkan hewan penular rabies ke wilayah Provinsi Papua Barat.

Pasal 5

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan untuk kepentingan negara, pertahanan keamanan dan riset ilmiah.

Pasal 6

Pemasukan hewan sebagai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan sanksi berupa tindakan perintah pengembalian hewan ke daerah asal atau pemusnahan.
(2)Sanksi berupa tindakan perintah pengembalian hewan penular rabies dilakukan oleh petugas karantina dalam hal hewan tersebut masih berada diatas kapal / pesawat / angku tan darat dalam wilayah karantina.
(3)Sanksi berupa perintah pemusnahan hewan penular rabies dilakukan petugas karantina dalam hal hewan tersebut masih berada diatas kapal/pesawat/angkutan darat dalam wilayah karantina.
(4)Sanksi berupa pemusnahan hewan penular rabies yang telah berada diluar wilayah karantina dapat dilakukan oleh Dinas dan atau berkoordinasi dengan karantina. Peraturan Gubernur Papua Barat …
(2)
(1)
(2)

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.0000.0000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c.menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d.menerima buku—buku, catatan—catatan dan dokumen—dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; Peraturan Gubernur Papua Barat 445
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang / dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hokum yang dapat dipertanggungawabkan. &»

(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997. Peraturan Gubernur Papua Barat

BAB VI

KEJADIAN LUAR BIASA _ Pasal 10 Apabila di wilayah Provinsi Papua Barat telah terjangkit penyakit rabies, maka Pemerintah Provinsi wajib melakukan tindakan pengendalian dan pemberantasan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mementahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari ,Pada tanggal 31 Desember 2015 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD ABRAHAM o. ATURURI Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 31 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinnya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTD WAFIK WURYANTOSH Nip Pembina Tk.I Nip.1970830 198203 1005 Peraturan Gubernur Papua Barat 447

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…