DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 25 Tahun 2019

Nomor: 25
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa komponen standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan riil serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; GUBERNUR PAPUABARAT,

a.bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA STANDARBIAYAPERJALANANDINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 25 TAHUN2019 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN Mengingat Menimbang 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018jPUU-Ij2003;
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 3 Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
7. 1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggararr/ pengguna barang.
8. 2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang dipimpinnya.
9. 3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPAadalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. 4.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPDuntuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
11. 5.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTKadalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. 6.Lumpsum adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarannya telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa melihat kurang atau cukupnya pemakaian dan tidak diperlukan bukti-bukti pengeluaran secara rinei.
13. 7.At Cost adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarannya berdasarkan pengeluaran riil dengan didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah secara rinei.

BAB I

KETENTUANUMUM TENTANG STANDAR BIAYA LINGKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Biaya transportasi udara dan laut pergi-pulang (PP)diberikan dengansistem at cost.
(2)Ketentuan transportasi pesawat udara untuk:
1. a.Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf menggunakan kelas ekonomi; dan
2. b.Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan Eselon II menggunakan kelas bisnis.
(3)Ketentuan Transportasi Laut sebagai berikut:
1. a.Untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf maksimal menggunakan kapallaut kelas 1; dan
2. b.Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II menggunakan kapallaut kelas Eksekutif/VIP.
3. c.Penggunaan sewa mobilitas air disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang penggunaannya ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan harga sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.
(4)Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal diatur sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya harus atas persetujuan Pengguna AnggaranzKuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas meliputi biaya transportasi udara, laut dan darat pergi- pulang (PP),biaya penginapan dan uang harian.

Pasal 3

Standar biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
b.Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
c.Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;dan
d.Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan , Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya. Pasa12 Standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABII PELAKSANAAN 5 Pasal 7

(1)Biaya penginapan diberikan dengan sistem at cost sesuai dengan bukti kuitansi penginapan.
(2)Ketentuan standar biaya penginapan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon/yang disetarakan dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pejabatj'pegawai yang rnelaksanakan perjalanan dinas dengan transportasi udara, tidak rnenginap di hoteljpenginapan dan atau tidak dapat rnenunjukkan kuitansi hoteljpenginapan, diberikan uang pengganti hotelj penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan rnasing-rnasing sesuai dengan ketentuan.
(4)Pejabat /pegawai yang rnelaksanakan perjalanan dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang (PP) pada hari yang sarna, tidak rnenginap di hoteljpenginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hoter/penginapan tidak diberikan uang pengganti hotel/penginapan.
(5)Biaya penginapan tidak diberikan apabila fasilitas penginapan nyata-nyata telah disediakany telah ditanggung biayanya oleh pihak penyelenggara kegiatan dan atau telah tercantum dalam biaya kontribusi peserta.
1. a.dalam wilayah kabupaten Manokwari sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
2. b.kantor kebandara Rendani pergi-pulang (PP) sebesarRp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. c.bandara Soekarno Hatta ketempat tugasjdinas pergi-pulang (PP) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. d.bandara Soekarno Hatta ke tempat tugasjdinas di Wilayah Bogor, Depok dan Bekasi pergi-pulang (PP)sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
5. e.bandara Soekamo Hatta ke tempat tugasj'dinas di Wilayah Bandung dan sekitarnya pergi-pulang (PP)sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
(2)Biaya taksi dan transportasi darat diluar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pejabat eselon III, eselon IV atau yang disetarakan dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas secara perorangan.
(4)Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan apabila pejabatj pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas telah menggunakan transportasi yang dibiayai dengan sewa mobilitas darat secara kolektif (minimal 3 orang).
(5)Transportasi darat untuk pejabat Eselon II, Eselon I atau yang disetarakan dan Gubernury Wakil Gubemur diberikan fasilitas kendaraan sewa mobilitas darat segala tipe kendaraan dengan biaya sewa sesuai dengan harga pasar yarig wajar. 6 Pasal 9
(1)Uang harian diberikan dengan sistem lumpsum sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang dihitung dari tarif biaya uang harian dikalikan dengan lamanya perjalanan dinas riil.
(2)Lamanya perjalanan dinas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan uang harian setinggi-tingginya sebanyak hari yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
(3)Larnanya perjalanan dinas riil untuk perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara dihitung dari hari keberangkatan sampai dengan hari kedatangan berdasarkan dokumen boarding pass.
(4)Lamanya perjalanan dinas riil untuk perjalanan dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang (PP)pada hari yang sarna dan tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel Zpenginapan dihitung maksimal 2 (dua) hari perjalanan dinas riiL
(5)Hari keberangkatan dari Manokwari dan hari kedatangan di Manokwari masing-masing dihitung sebagai 1 (satu) hari perjalanan dinas penuh.
(6)Satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk Gubernur, Wakil Gubemur, Pejabat Eselori/yang disetarakan dan staf sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Larnpiran III dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(7)Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan (diklat) di luar kota Manokwari yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari kalender, satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk Pejabat EselonZyang disetarakan dan staf sebagairnana dimaksud pada ayat (1) untuk hari ke-6 (keenam) dan seterusnya, tercantum dalam Lampiran III Pasal 8
(1)Lamanya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan satuan hari kalender.
(2)Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
(3)Lamanya perjalanan dinas yang dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebanyak hari pelaksanaan kegiatan ditarnbahkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum dan setelah kegiatan maksimal penambahan 3 (tiga) hari kalender dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Dalam hal terjadi hambatan Zkendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas rnelebihi waktu yang dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
(5)Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) diberikan setelah rnendapat persetujuan Kepala SKPD/Pengguna Anggarari/ Kuasa Pengguna Anggaran atas usul Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPDdengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. / 7 DOMINGGUSMANDACAN CAP/TID Ditetapkan di Manokwari pada tangga130 September 2019 GUBERNURPAPUABARAT, Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubemur ini berlaku maka Peraturan Gubemur Provinsi Papua Barat Nomor 64 Tabun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya yang berkaitan dengan ketentuan tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIII KETENTUANPENUTUP Pasall0

(1)Setiap pejabat /pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, airport tax dan bukti pendukung lainnya.
(2)Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabar/pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan perjalanan dinas berikutnya. angka 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(8)Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan (diklat) di luar kota Manokwari ditanggung oleh masing-masing SKPD.
(9)Khusus untuk peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di dalam kota Manokwari diberikan uang harian sesuai ketentuan yang mengatur ten tang indeks biaya pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil Provinsi Papua Barat.
(10)Perjalanan din as Luar Negeri diatur dan mengacu pada standar biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 8 ~::::::::::;;;;::;:"":.. H MMAR, SH., M. Hum., MM EMBINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUABARAT TAHUN 2019 NOMOR 25. CAP/TID NATANIEL D.MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tangga130 September 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, 9
1. l.Taksi
2. a.Aceh Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
3. b.Sumatra Utara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
4. c.Riau Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP)
5. d.Kepulauan Riau Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
6. e.Jambi Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
7. f.Sumatera Barat Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
8. g.Sumatera Selatan Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
9. h.Lampung Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
  1. 1.Bengkulu Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP) J. Bangka Belitung Rp. 200.000,- pergi-pulang (PP)
10. k.Banten Rp. 900.000,- pergi-pulang (PP)
  1. 1.Jawa Barat Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP)
11. m.D.K.1. Jakarta Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP)
12. n.Jawa Tengah Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
13. o.D.L Yogyakarta Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP)
14. p.Jawa Timur Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
15. q.Bali Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
16. r.Nusa Tenggara Barat Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
17. s.Nusa Tenggara Timur Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP)
18. t.Kalimantan Barat Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
19. u.Kalimantan Tengah Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP)
20. v.Kalimantan Selatan Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
21. w.Kalimantan Timur Rp. 900.000,- pergi-pulang (PP)
22. x.Kalimantan Utara Rp. 450.000,- pergi-pulang (PP)
23. y.Sulawesi Utara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
24. z.Gorontalo Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP) aa. Sulawesi Barat Rp. 650.000,- pergi-pulang (PP) bb. Sulawesi Selatan RP. 400.000,- pergi-pulang (PP) cc. Sulawesi Tengah Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP) dd. Sulawesi Tenggara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP) ee. Maluku Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP) ff. Maluku Utara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP) gg. Papua Rp. 900.000,- pergi-pulang (PP) hh. Papua Barat Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
  1. 1.TAKSIDANTRANSPORTASIDARAT: Uang taksi dan transportasi darat perjalanan dinas dalam Negeri diberikan dengansistem lumpsumyang diatur sebagai berikut: LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 25 TAHUN2019 TENTANGSTANDARBIAYAPERJALANAN DINASDI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIPAPUABARAT 10
  2. 2.Batas tertinggi biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:
25. a.Tenaga Honor Lepas (THL) Rp.600.000,00
26. b.Pegawai Golongan r/n Rp. 600.000,00
27. c.Pegawai Golongan III Rp.650.000,00
28. d.Pegawai Golongan IV Rp. 700.000,00
29. e.Pegawai Golongan III Eselon IV Rp.750.000,00
30. f.Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp.800.000,00
31. g.Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner Rp.850.000,00
32. h.Pegawai Golongan IV Eselon III Rp.950.000,00
  1. 1.Eselon II Golongan IVIAnggota DPRPB/MRPB Rp.1.200.000,00 J. Eselon L/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB Rp.1.700.000,OO
33. k.Wakil Gubernur Rp.3.000.000,00
  1. 1.Gubernur Rp.3.500.000,00 II. UANGPENGINAPAN Uang penginapan perjalanan dinas dalam Negeri diberikan dengansistem at cost yang diatur sebagai berikut:
  2. 1.Batas tertinggi biaya penginapan perjalarian dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:
34. a.Tenaga Honor Lepas (THL) Rp.600.000,00
35. b.Pegawai Golongan I/II Rp. 600.000,00
36. c.Pegawai Golongan III Rp. 650.000,00
37. d.Pegawai Golongan IV Rp.700.000,00
38. e.Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. 750.000,00
39. f.Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp.800.000,00
40. g.Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner Rp.850.000,00
41. h.PegawaiGolongan IV Eselon III Rp.950.000,00
42. i.Eselon II Golongan IVIAnggota DPRPB/MRPB Rp.1.200.000,00
43. j.Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB Rp. 1.700.000,00
44. k.Wakil Gubernur Rp.3.000.000,00
  1. 1.Gubernur Rp.3.500.000,00 Rp. 2.000.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 1.250.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 2.000.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 2.000.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 2.500.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 1.500.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP) Rp. 600.000,- pergi-pulang (PP)
  2. 2.Transportasi Darat
45. a.Manokwari - Teluk Bintuni
46. b.Kota Sorong - Maybrat
47. c.Kota Sorong - Tambrauw
48. d.Kota Sorong - Sorong Selatan
49. e.Kota Sorong - Kab. Sorong
50. f.Kota Sorong - Kab. Raja Ampat (belum termasuk tiket kapallaut)
51. g.Manokwari - Pegunungan Arfak
52. h.Manokwari - Manokwari Selatan 11
  1. 3.Lumpsum uang harian perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:
53. a.Tenaga Honor Lepas (THL) Rp. 800.000,00
54. b.Pegawai Golongan I/II Rp. 900.000,00
55. c.Pegawai Golongan III Rp. 1.100.000,00
56. d.Pegawai Golongan IV Rp. 1.300.000,00
57. e.Pegawai Golongan III Eselon IV Rp. 1.400.000,00
58. f.Pegawai Golongan IV Eselon IV Rp. 1.500.000,00
59. g.Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner Rp. 1.600.000,00
60. h.Pegawai Golongan IV Eselon III Rp. 1.800.000,00
61. i.Eselon II Golongan IVj Anggota DPRPBjMRPB Rp. 2.200.000,00
62. j.Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB Rp.2.700.000,00
63. k.Wakil Gubernur Rp.7.500.000,00
64. l.Gubernur Rp.8.500.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 700.000,00 Rp. 850.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.100.000,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 1.400.000,00 Rp. 1.750.000,00 Rp.2.100.000,00 Rp.6. 000.000,00 Rp.7.000.000,00
65. a.Tenaga Honor Lepas (THL)
66. b.Pegawai Golongan Ijll
67. c.Pegawai Golongan III
68. d.Pegawai Golongan IV
69. e.Pegawai Golongan III Eselon IV
70. f.Pegawai Golongan IV Eselon IV
71. g.Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner
72. h.Pegawai Golongan IV Eselon III
  1. 1.Eselon II Golongan IVIAnggota DPRPBI MRPB J. Eselon IjPimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB
73. k.Wakil Gubernur
  1. 1.Gubernur
  2. 2.Lumpsum uang harian perjalanan din as dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut: Rp.250.000,00 Rp.300.000,00 Rp.350.000,00 Rp.400.000,00 Rp.400.000,00 Rp. 450.000,00 Rp.450.000,00 Rp.500.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 700.000,00 Rp.l.000.000,00 Rp.1.200.000,00
74. a.Tenaga Honor Lepas (THL)
75. b.Pegawai Golongan I/Il
76. c.Pegawai Golongan III
77. d.Pegawai Golongan IV
78. e.Pegawai Golongan III Eselon IV
79. f.Pegawai Golongan IV Eselon IV
80. g.Pegawai Golongan III Eselon III,Komisioner
81. h.Pegawai Golongan IV Eselon III
82. i.Eselon II Golongan IVIAnggota DPRPBI MRPB J. Eselon IjPimpinan DPRDPBjPimpinan MRPB
83. k.Wakil Gubernur
  1. 1.Gubernur III. UANGHARlAN Uang harian diberikan sistem lumpsum dengan tarif per hari sebagai berikut:
  2. 1.Lumpsum uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Manokwari: 12 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Rp.200.000,00 Rp. 250.000,00 Rp.300.000,00 Rp. 350.000,00 Rp.400.000,00 Rp.450.000,00 Rp.500.000,00 Rp. 550.000,00 Rp.700.000,00 Rp.900.000,00J. 1. Tenaga Honor Lepas (THL) Pegawai Golongan l/ll Pegawai Golongan III Pegawai Golongan IV Pegawai Golongan III Eselon IV Pegawai Golongan IV Eselon IV Pegawai Golongan III Eselon III,Komisioner Pegawai Golongan IV Eselon III Eselon II Golongan IVIAnggota DPRPB/MRPB Eselon l/Pimpinan DPRDPB/Pimpinan MRPB a. h. c. d. e. f. g. h.
  3. 4.Lumpsum uang harian perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di luar kota Manokwari, tarif diberlakukan untuk hari ke-6 (keenam) dan seterusnya sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…