DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 25 Tahun 2022

Nomor: 25
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubemur Papua Barat ini mengatur mengenai tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi awal penganggaran sehingga menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pernbiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diu bah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nornor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3988);
4. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. 6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahuri 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hannonisasi Peraturan Perpajakan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. 8.Undang-Undang Nornor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harrnonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. 9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
10. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 13.Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 20 l O ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6057);
20. 21.Peraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahon 2018 tentang Pelakanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tent.ang Laporan Dan Evaluasi Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. 27.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provmsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
27. 28.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lernbaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
28. 29.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 5);
29. 30.Peraturan Gubemur Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINS! PAPUA BARAT NOMOR 6 TAMUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
30. 1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.6.778.259.711.635,00 (enam trilyun tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lirna puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rpl.506.504.374.283,00 (satu trilyun lima rams enam milyar lima ratus em[at juta tiga ratus t.ujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp8.284.764.085.918,00 (dclapan trilyun dua ratus delapan puluh ernpat milyar tujuh ratus enam puluh ernpat juta dclapan puluh lima ribu Scmbilan ratus delapan betas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp6.31 l.850.381.289,00
2. 2.Bertambah Jumlah Pendapatan setelah perubahan
b.Belanja
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah Jumlah Pendapatan setelah perubahan
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a) Semula b) Bertambah Jumlah penerimaan setelah perubahan
2. 2.Pengeluaran a) Semula b) Bert.ambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 860.475.239.327,00 Rp7. l 72.325.620.616,00 Rp6.778.259.71 l .635,00 Rp l .506.504.374.283,00 Rp8.284. 764.085.918,00 Rp 466.409.330.346,00 Rp 646.029.134.956,00 Rpl.112.438.465.302,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 -- --- Rp 1.112.438.465.302,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 setelah perubahan Rp 0,00
3. 2.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. Pasal Tl Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Papua Barat, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 11 November 2022 Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TTD PAULUS WATERPAUW Diundangkan di Manokwari pada tanggal 11 November 2022 SEKRETARIS DAERAH PROV!NSl PAPUA BARAT, CAP/TTD NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSl PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 26 Salinan yang h sesuai aslinya, Plt. Ke_r,,._T� ,-- kum, Dorsinta R. L. Huta Pembina NIP. 19660705 rat, S.H., M.M

k.I 9201 2 022 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINS! PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG Pl!:NJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…