DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 25 Tahun 2024

Nomor: 25
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD, bertujuan agar pemberian bantuan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubemur Papua Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan.
8.Kepala Kampung adalah Kepala Kampung Penerima Bantuan Keuangan.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13.Belanja Bantuan Keuangan adalah Dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
14.Penerima Bantuan Keuangan adalah pemerintah kampung, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah provinsi lain yang menerima Bantuan Keuangan.
15.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugaS melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan pengelolaan APBD. 1 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pengguna anggaran/barang.
18.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
19.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
21.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan.
24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.
(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar pemberian bantuan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

( 1) Asas umum pengelolaan Bantuan Keuangan mencakup: dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(3)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian basil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
(4)Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(5)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Bantuan Keuangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
(7)Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban atas penggunaan Bantuan Keuangan yang didasarkan pertimbangan yang obyektif.
1. a.efisien;
2. b.efektifitas;
3. c.ekonomis;
4. d.transparansi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.keadilan;
7. g.kepatutan; dan
8. h.manfaat.
(2)Efisiensi sebagaimana
(8)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penjabaran pengelolaan Bantuan Keuangan yang dilaksanakan secara realistis clan proporsional.
(9)Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pelaksanaan Bantuan Keuangan yang sejalan dengan prioritas yang menjacli urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi clan secara riil clirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
(1)Bantuan Keuangan meliputi:
1. a.Bantuan Keuangan bersifat umum; dan
2. b.Bantuan Keuangan bersifat khusus.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1) dapat diberikan kepada:
1. a.pemerintah kampung;
2. b.pemerintah kabupaten di Daerah;
3. c.pemerintah kabupaten/kota di luar Daerah; clan/ atau
4. d.pemerintah provinsi lainnya.
(3)Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Teknis pemberian Bantuan Keuangan kepada Penerima Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN Pasal 4

Pasal 5

(1)Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a peruntukkan dan pengelolaannya diserahkan kepada Penerima Bantuan Keuangan.
(2)Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat ( 1) huruf b peruntukkannya clitetapkan oleh Pernerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerirna Bantuan Keuangan.
(3)Dalam hal Penerima Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan, maka Penerima Bantuan Keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja kampung Penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 6

(1)Bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan atas dasar kemampuan keuangan Daerah, dengan tujuan:
1. a.mendukung visi misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD; clan
2. b.mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bukan menjadi kewenangan.
(2)Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota di luar Daerah dan pemerintah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d diberikan atas dasar kemampuan keuangan Daerah, dengan tujuan:
1. a.mendukung kebijakan program nasional dan kebijakan program provinsi; dan
2. b.bantuan dalam rangka penanganan darurat.
(3)Bantuan keuangan dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan kriteria:
1. a.surat permohonan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdampak bencana;dan
2. b.surat keputusan kepala daerah tentang kedaruratan.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)Usulan Permohonan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah/Kepala Kampung secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.latar belakang masalah;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.hasil/manfaat bantuan keuangan;
4. d.besaranjumlah bantuan keuangan yang diajukan;
5. e.foto dokumentasi; dan
6. f.Rincian Anggaran Belanja.

Pasal 8

(1)TAPD melalukan verifikasi terhadap usulan perrnohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana ayat (1), TAPD wajib mempertimbangkan, antara lain:
1. a.kemampuan keuangan Daerah;
2. b.mendukung kebijakan strategis dan unggulan daerah;
3. c.kebutuhan provinsi, kabupaten; dan
4. d.pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.
(3)TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis dan hasilnya disampaikan kepada TAPD.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam berita acara basil verifikasi.
(5)Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Gubernur terkait besaran Bantuan Keuangan.
(6)Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
(7)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan RKPD atau Rancangan Perubahan RKPD.
(2)Berdasarkan RKPD atau Perubahan RKPD, PPKD mencantumkan Bantuan Keuangan dalam Rancangan KUA-PPAS atau Rancangan Perubahan KUA- Perubahan PPAS.
(3)KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan dan dijabarkan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan pada RKASKPD yang membawahi urusan keuangan.
(6)Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat harus diadministrasikan dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja kampung Penerima Bantuan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan.
(7)Gubernur menetapkan penerima dan besaran belanja Bantuan Keuangan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah ten tang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
(8)Draf Keputusan Gubernur tentang penerima clan besaran belanja Bantuan Keuangan disusun oleh SKPD yang membawahi urusan keuangan, diajukan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 10

(1)Bantuan Keuangan dicantumkan dalam DPA/DPPASKPD pada tahun anggaran berkenaan.
(2)Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Papua Barat atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Barat.
(3)Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan DPA/DPPA.

Pasal 11

( 1) Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah ada surat permohonan pencairan oleh Kepala Daerah/Kepala Kampung Penerima Bantuan Keuangan.

(2)Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan ditujukan kepada Gubenur Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
(3)Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Dekening Kas Umum Daerah atau Kampung Penerima Bantuan Keuangan.
(4)Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah atau kampung Penerima Bantuan Keuangan.
(5)Dokumen persyaratan perrnohonan pencairan dana Bantuan Keuangan, sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.Rincian Anggaran Biaya;
2. b.fotokopi kartu identitas penanggung jawab Penerimta Bantuan Keuangan;
3. c.nomor rekening kas umum daerah atau kampung;
4. d.surat pemyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangi oleh kepala daerah/Kepala kampung Penerima Bantuan Keuangan;
5. e.pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala daerah/kepala kampung;
6. f.persyaratan lainnya sesuai Standar Operasional Prosedur pencairan belanja daerah.
(6)Pakta integritas dan surat pemyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur 1n1.

Pasal 12

(1)Kepala daerah/kepala kampung Penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Bantuan Keuangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubemur c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat dan Perangkat Daerah terkait, paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(3)Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…