DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kode etik aparat sipil negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparat Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; C" Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor ._» Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-367 l]; ”3% ) Mhz/mna» Param/wr) Gubernur 17(l/)Hll8m'al *V

2.Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor OlS/PUU—l/2003;
4.Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); x ) Himpunan Pom/wan Ciu/Wn!” Walnut Bmw! Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode. Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135h MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARAT SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai [unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Aparat Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN , adalah PNS dan PPPK dan Calon Aparat Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Kode Etik Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Majelis Kode Etik Aparat Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang ) Wim/Hmm Perm'umn Gil/MITI!” Pahu/: Barat bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pelanggaran Kode Etik Aparat Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir—butir jiwa Korps dan Kode Etik Aparat Sipil Negara.

Pasal 2

Kode Etik PNS/ASN bertujuan untuk: a. b.

(1)
(2)mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang— undangan: , meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara; lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif; meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip dasar Kode Etik PNS/ASN tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI. Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:
1. a.setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang—Undang Dasar 1945; “i $?) Min/warm Www/"mn Gubernur 171101!!! Ram! &?05 = ,_-( .gg , ”___.
2. b.menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara; (3. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
3. d.memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
4. e.menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
(3)Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(4)Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi :
1. a.Integritas; dan
2. b.Profesionalisme.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

a.Sikap;
b.Perilaku; .
c.Perbuatan;
d.Tulisan; dan
e.Ucapan pegawai.

BAB III

ETIKA APARAT SIPIL NEGARA

Pasal 5

(1)Setiap PNS/ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari—hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat., dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS /ASN; ( &) Him/umun ??emfumn Ciu/”m…. pap… &n…, 306 "*: u—a' /' . '
(2)Setiap PNS/ASN wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan panca prasetya korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

a.turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
b.menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
c.memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
d.tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang—undangan;
e.transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan;
f.tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
g.melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
h.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan; dan
i.menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam—macam suku dan adat istiadat. _.“- f,_.._.... _ __W ,..“… . … …… _ 4. $i ) Him/mna»? Wal-alum)? din/Jemur Plc/ma Bam! “v. & .),

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b.mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplinberdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
c.setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
d.dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
e.setiap PNS/ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
f.dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
g.tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang—undangan;
h.tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
i.tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah; Au bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri; membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS/ASN dan pihak terkait lainnya; menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah; . melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara; tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara; tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan—undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait; menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya; Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan; Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; Bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/ kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; ) Min/lunar; ?t'mlumn Gubernur ?!!/nm Gam! gga)
w.Menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam menjaga:
1. 1.Mengamankan file dan berkas;
2. 2.Mengamankan password computer dan tidak membocorkan kepada pegawai dan pihak lain yang tidak berhak; dan
3. 3.Memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan tidak mengijinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja.
x.Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri / golongan / kelompok;
y.Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja; dan
1. 2.Tepat waktu dalam masuk kerja dan menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, 'saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
b.memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
c.melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga clan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
d.menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
c.berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat. ) FCm/mw; Wardiman Gubernur Wanua &:le Menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial; .Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain; .Tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain dilingkungan masyarakat; dan Tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dansantun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 a. b. ayat (1) meliputi: tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan; tidak menggu makan dan/ atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan; meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara; tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme serta patuh menyampaikan laporan LHKPN; tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara; tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ) Min/mmm Wara/ulun Gubernur Wuhua Bmw!

g.loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
h.menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.
i.Jujur dan terbuka serta tidak memberikan infomasi yang tidak benar; Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
k.Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan; G—h ]. Menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
m.Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman,dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
n.Hemat energi dan air; Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali ditempat yang telah disediakan;
p.Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela; (1. Tidak memasuki tempat—tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai;dan
r.Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan. , Pasal … Etika terhadap sesama PNS / ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a.saling menghormati sesama PNS/ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
b.memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS/ASN serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS/ASN.
e.Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku. ras, dan status sosial; ) Min/mmm Pa'/[furan Ciu/Jamur ?n/zm'l Rami % ::th .Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai; . Menghargai perbedaan pendapat; Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai; . Menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan . Mengindahkan etika berkomunikasi sesama pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telpon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.

(1)Untuk menegakkan Kode Etik PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Gubernur Papua Barat.
(2)Majelis Kode Etik sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
(3)Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS/ASNdi Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat paling kurang 5 (lima) orang, terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
2. b.Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
  1. 0.Kepala BKD selaku Sekretarismerangkap anggota;
3. d.Para Asisten Sekda, Ka BPKAD dan Karo Hukum selakuAnggota.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

Dalam melakukan penegakan kode etik PNS/ASN,Majelis Kode Etik dibantu oleh Tim Sekretariat Majelis Kode Etik di lingkungan Pemerintah ProvinSi Papua Barat. .ir; iki. &: _;J+ ) 7—(n'm/mrmn %mfumriCiM/mmur ?a/nm'lhmf &] 3 >

Pasal 13

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS/ASN yang diperiksa dan apabila pangkat Majelis tidak ada yang lebih tinggi maka Majelis didatangkan dari Majelis Kode Etik Tingkat Pusat.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…