DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai lapora kekayaan penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; . &!) Mhz/mmm Pemicu-an Gubernur Tlg/ma Bam! "& -.<.1<f/ Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU—I/2003;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, K: "($$) Him/ummi Pamr'umnGu/Jcmm' ??”/nm Bar-nf _. ..;******** ”:;me ) Min/umun Pemilu-an Gin/Jemur Palu/.(: Barat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); . Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); . Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; .Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban penyampaian (lan sanksi atas keterlambatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementeria/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; .Keputusan Komisi Pemlmrantasan Korupsi Nomor : KEP.G7/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 4| MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG LAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 370535 " !.: t ; ) fim/mmm Per-afwan Ciu/Jamur Pahu/180!” Daerah. adalah Provinsi Papua Barat. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. _ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formolir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. . .…. .L 327

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang wajib menyampaikan LHKPN terdiriatas: Gubernur; Wakil Gubernur; Pejabat Eselon 1; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV; Kuasa Pengguna Anggaran; Pejabat Pembuat Komitmen;

i.Auditor;
j.Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah;
k.Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan; 1. :rqcr'upapcrg» Bendahara Penerima;
m.Bendahara Pengeluaran;
n.Bendahara Pembantu Pengeluaran.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

Tanda Terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

a.Asliuntuk Wajib LHKPN;
b.Poto Copi untuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Administrator LHKPN Pemerintah Provinsi Papua Barat. l &) Min/www Peraturan lehemm' Pri/zum Bam! (. __ -.,

Pasal 5

Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

a.Menduduki jabatan untuk pertamakalinya;
b.Mengalami promosi atau mutasi; dan
c.Pensiun.

Pasal 6

(1)Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK—A;
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
1. a.Selama 2 (dua) Tahun menduduki jabatan yang sama;
2. b.Mengalami promosi atau mutasi;dan
3. c.Pensiun.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

( 1] Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.

(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari :
1. a.Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
  1. 2.Inspektur Provinsi Papua Barat.
2. b.Administrator LHKPN: ]. Kepala BKD Provinsi Papua Barat.
  1. 2.Sekretaris Pada BKD .Prov. Papua Barat.. ;]….. ___.L.. [. % ) 7-(im/umnn PemiuranGu/Jcmm' Palma 80wa ! .!
3. c.User Aplikasi LHKPN : Sekretaris pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.Koordinator LHKPN
2. i.Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
3. a.Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen koresponden sisilainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;
4. b.monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
5. c.pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN . ii. Mengingatkan Wajib LHKPN di SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. iii. Mcngusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat.
6. b.Administrator LHKPN:
7. i.Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat pertama kali menjabat / mengalamimutasi / promosi / berakhirnya jabatanl yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikan kembali kepada KPK; 5, gj) i'm/mmm Pantura" Gubernur Pri/nm Bmw! .C _; ii. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; iii. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
8. c.User LHKPN: melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di SKPD masing-masing yang mengalami perubaha njabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK—A atau formulir LHKPN Model KPK—B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengancara :

a.Disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
b.Dikirim melalui Poster catat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktotrat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. :

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
(2)inspektorat Provinsi Papua Barat merupakan unit Pengawasan internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan Pemantauan terhadap pengelolaan clan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. _ u....- “…,-.… ..? : &) 7-fim/mnzm %mr'umn Gil/Jamur 17001!!! Bam!“ 'if» mav'5/

Pasal 10

Inspektur Provinsi Papua Barat bertugas : a) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; b) Berkoordinasi dengan coordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :

1.Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2.Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3.Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN. ' d) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Gubernur Papua Barat dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. ': '… &) ) Wim/mmm Pal-alum» Gubernur Palma Z'wmt . c ,

(2)Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada
(1)
(2)ayat (1) terdiri dari:
1. a.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
2. b.Pembebasan dari jabatan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…