DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubemur Papua Barat ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesernpatan dan rnanfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
b.bahwa upaya pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dcngan mengintcgrasikan gender menjadi kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelak.sanaan, pernantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemeriksaan atas kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah;
c.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah tidak scsuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, schingga perlu dilak.ukan penggantian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Mengingat Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Fonns Of Discrimanation Against Women) [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nornor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent.ang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Indonesia Tahun 2020 Nomor Negara Republik 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573);
7.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 15 'Tahun 2008 ten tang Pedoman Um um Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembenrukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dcngan:

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.kesetaraan substantif;
c.partisipasi;
d.nondiskriminasi; dan
e.tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dirnaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan PUG dalarn penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang berperspek.tif Gender di Provinsi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan keseiaraan dan keadilan Gender dcngan memperhatikan kelompok rnasyarakat rentan di berbagai bidang kehidupan;
b.mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat pernbangunan yang berperspektif Gender;
c.meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
d.mewujudkan perlindungan terhadap kctidaksetaraan dan ketidakadilan Gender;
e.menguatkan peran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha.meida massa, dan masyarakt dalam pembangunan partisipatoris yang bcrperspektif Gender; dan
f.mendorong kemandirian dunia usaha, media rnassa, masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik, pengembilan keputusan, hukum sosial dan ekonomi.

BAB II

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwcnang dalam:

a.penyelenggaraan PUG pada lcmbaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi;
b.pemberdayaan perernpuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi;
c.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi; dan
d.pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelernbagaan data tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 7

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan;
b.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.kerja sama; dan
e.pendanaan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan berperspektif Gender yang ditunagkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan percncanaan berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain yang sesuai.
(2)Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
(3)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

(]) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berperspektif Gender.

(2)Rencana Kerja Perangkat Daerah berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

{l) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Anggaran Berperspektif Gender (Gender budget) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana KErja dan Anggaran Daerah.

(2)Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender (Gender budge� sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dcngan:

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dcngan:

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2012