DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2024

Nomor: 27
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat ini mengatur Pelaksanaan Pajak Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat. Jenis Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, KabupatenPaniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, SALINAN Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor143, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentangPajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 34, TambahanLembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 139; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kabupaten adalah Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat.
6.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan yang membidangi urusan pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
11.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di lingkungan Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak sesuai bidang dan kewenangannya.
14.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
16.Objek Pajak adalah segala sesuatu yang dikenai pajak.
17.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
18.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
19.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukanusahamaupun yang tidakmelakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
22.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
23.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
24.Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
25.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
26.Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
27.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
28.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
29.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
30.Nilai Perolehan Air Permukaan yang disingkat dengan NPAP adalah dasar pengenaan PAP.
31.Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
32.Bobot Air Permukaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah koefisien yang didasarkan terhadap factor lokasi pengambilan, volume air dan kewenangan pengelolaan sumber daya air.
33.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok dipungut oleh Pemerintah.
34.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37.Mineral BukanLogam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
39.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum, izin trayek dan/atau izin tidak dalam trayek serta berbadan hukum.
40.Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil minibus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
41.Bobot adalah Koefisien yang mencerminkan relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
42.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
45.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
46.Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
47.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
51.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
52.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
54.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
55.Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD,/1Surat Keputusan Pembetulan (SKP), atau Surat Keputusan Keberatan (SKK).
56.Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
57.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
58.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajak.
59.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
60.Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SKFAD adalah surat yang menginformasikan mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
61.Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
62.Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
63.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
64.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur/ memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang disita.
65.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
66.Piutang Pajak daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
67.Tanda Bukti Pembayaran atau Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat TBP/STS adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Pajak Daerah.
68.Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen pengganti SPOPD/SKPD/STPD/SSPD termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain teregistrasi oleh sistem informasi.
69.Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
70.Sistem Teknologi Informasi adalah sambungan langsung antar sub sistem yang satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta terus menerus yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Pajak Daerah secara elektronik yang/1disediakan Pemerintah Daerah.
71.Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
72.Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Badan Usaha dan Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak, dalam menyelenggarakan Samsat.
73.Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
74.Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
75.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos- pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
76.Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
77.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
78.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Pajak.
79.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Pajak yang baik.
80.Kas Daerah Umum adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
81.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
82.Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
83.Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II

PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

(1)Jenis Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas:
1. a.PKB;
2. b.BBNKB;
3. c.PAB;
4. d.PBBKB;
5. e.PAP;
6. f.Pajak Rokok; dan
7. g.Opsen Pajak MBLB.
(2)Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Gubernur, terdiri atas:
1. a.PKB;
2. b.BBNKB;
3. c.PAB; dan
4. d.PAP.
(3)Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
1. a.PBBKB;
2. b.Pajak Rokok; dan
3. c.Opsen Pajak MBLB.

Pasal 3

Tata cara pemungutan PKB, meliputi:

a.pendaftaran dan pendataan PKB;
b.penghitungan dan penetapan PKB;
c.masa PKB dan saat terutang PKB;
d.pembayaran dan penyetoran PKB; dan
e.sanksi administratif. Paragraf2 Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4

(1)Wajib Pajak untuk PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan faktur, kuitansi dan/atau surat keterangan fiskal.
(3)SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
2. b.nomor induk kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
3. c.tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
4. d.dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
5. e.harga perolehan;
6. f.jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
7. g.gandengan dan jumlah sumbu.
(4)Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.
(5)Pendaftaran dilakukan di UPT/Kantor Bersama Samsat.
(6)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan dengan kriteria:
1. a.untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
2. b.Untuk Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara dengan Surat Keterangan dari instansi terkait.
(7)Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Badan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
(8)SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya, dan disampaikan kepada Kepala Badan melalui UPT/Kantor Bersama Samsat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, paling lambat:
1. a.35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru yang berasal dari dealer/sub dealer dihitung sejak tanggal faktur;
2. b.35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak saat tanggal SKFAD untuk Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;
3. c.35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak terjadi perubahan Objek Pajak dan Subjek Pajak, meliputi:
  1. 1.Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang;
  2. 2.Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk;
  3. 3.Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi;
  4. 4.Kendaraan Bermotor yang ganti mesin;
  5. 5.Kendaraan Bermotor hibah;
  6. 6.Kendaraan Bermotor waris; dan
  7. 7.Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan.
4. d.sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah.
(9)Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, b, dan c bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(10)Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dilakukan tanpa menggunakan SPOPD dengan ketentuan dalam hal berakhirnya masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(11)Dalam hal pengisian SPOPD tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
(12)Kendaraan Bermotor dari luar daerah provinsi yang melebihi 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di wilayah Provinsi Papua Barat dan telah memenuhi persyaratan pendaftaran, wajib mendaftarkan Kendaraan Bermotornya pada UPT/Kantor Bersama Samsat.
(13)Dalam hal Keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena gangguan layanan yang berhubungan dengan Sistem Teknologi Informasi yang digunakan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Instansi pada UPT/Kantor Bersama Samsat.
(14)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit.dan/atau
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
(15)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang atau barang, wajib memenuhi persyaratan, yaitu:
1. a.memiliki surat ijin usaha angkutan umum;
2. b.memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji Kendaraan Bermotor sebagai syarat administrasi surat ijin trayek atau ijin tidak dalam trayek; dan
3. c.perusahaan angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau Badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(16)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tidak berlaku bagi dokumen/surat rekomendasi dari pihak pemberi ijin di bidang lalu lintas dan angkutan umum.

Pasal 5

(1)Gubernur melalui Kepala Badan melakukan pendataan dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah;
(2)Pendataan untuk PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya;
(3)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pendataan dan pemutakhiran Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak PKB secara terus menerus sesuai tempat kendaraan bermotor terdaftar;
(4)Data objek dan subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dikelola dengan sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 6

(1)Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur atau Kepala Badan yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
(2)Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Kepala Badan yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3)Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4)Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
1. a.tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
2. b.tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 7

(1)Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
1. a.NJKB; dan
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(2)Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum.
(4)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada Tahun Pajak sebelumnya.
(5)Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
(6)Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui/1NJKB, dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
1. a.harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. b.penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
3. c.harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
4. d.harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
5. e.harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
6. f.harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;
7. g.harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang; dan
8. h.dari Provinsi lain.
(7)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. b.koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
(8)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor:
1. a.tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
2. b.jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut jenisbahan bakarminyakatau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
3. c.jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
(9)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor baru ditetapkan berpedoman pada ketentuan peraturan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
(10)Dasar pengenaan PKB selain kendaraan Bermotor baru, ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan penyusutan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(11)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(12)Penghitungan dasar pengenaan PKB yang jenis, merk, type dan nilai jualnya belum tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan sebesar1,07% (satu koma nol tujuh persen); dan
2. b.untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
  1. 1.untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2% (dua persen);
  2. 2.untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3% (tiga persen);
  3. 3.untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 4% (empat persen); dan
  4. 4.untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya sebesar 5% (lima persen).
(2)Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
(3)Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b,didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga.
(4)Dalam mendukung kebijakan kemudahan/1berinvestasi dan penanganan inflasi daerah, Gubernur dapat memberikan insentif fiscal bagi WajibPajak di daerah dalam hal penundaan dan/atau tidak diberlakukannya pemungutan pajak progresif sebagaimana pada ayat (1) huruf b.
(5)Pelaksanaan penundaan dan/atau tidak diberlakukan pemungutan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.
(2)Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(3)PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
(4)Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(5)Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa SKFAD atau Dokumen yang dipersamakan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 11

(1)Masa PKB atau Penetapan PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
(2)Saat terutang Pajak dihitung berdasarkan:
1. a.untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah (beda Provinsi) dihitung sejak berakhirnya masa berlaku SKF-AD;
2. b.kendaraan mutasi masuk dan keluar antar Kabupaten di dalam1 (satu) Provinsi berdasarkan masa PKB;
3. c.Dalam hal Wajib Pajak akan memutasikan kendaraan bermotor keluar Daerah, dikenakan pajak 1 (satu) bulan ke depan dari tanggal berakhirnya masa PKB, apabila pada saat pendaftaran mutasi masa berlakunya pajak kurang dari 90 (sembilan puluh) hari kalender;
4. d.kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.
(3)PKB terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
(4)Dalam hal terjadi Keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…