DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 28 Tahun 2014

Nomor: 28
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai kartu tanda anggota satuan polisi pamong praja provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Mengingat :1.

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang kartu Tanda Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960), sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU—I/2003; Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang—Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); . Undang - Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 ) ; . Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat;
9.Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVlNSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang struktur organisasinya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Kartu Anggota satpol PP adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki anggota Satpol PP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. WWWnQ _ >." '. ';

Pasal 2

(1)Kartu anggota Satpol PP terdiri dari bagian depan dan bagian belakang yang memuat:
1. a.Bagian Depan.
  1. 1.Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu ”KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA".
  2. 2.Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu:
2. a.Latar hitam untuk golongan |;
3. b.Latar cokelat untuk golongan ll;
4. c.Latar abu—abu muda (silver) untuk golongan Ill;
5. d.Latar Kuning untuk golongan IV.
  1. 3.Latar (background) kartu terdapat lambang daerah masing-masing.
  2. 4.Lokasi daerah tugas institusi Satpol PP.
  3. 5.Masa Berlaku Kartu.
6. b.Bagian belakang terdiri dari:
7. a.Nama jelas pegawai/Anggota;
8. b.Nomor Induk Pegawai;
9. c.Pangkat yang bersangkutan;
10. d.Jabatan dalam organisasi; W…“ . .fi. .. if?! .. J ' ..
11. e.Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh :
12. a.untuk Anggota Satuan Polisi Pamonpraja yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil; maka yang bertanda tangan adalahSekda Provinsi atas nama Gubernur;dan
13. b.untuk Anggota Satuan Polisi Pamonpraja yang berstatus honorer maka yang bertanda tangan adalah Kepala Satuan Polis Pamong Praja atas Nama Sekretariat Daerah Provinsi .
  1. 6.Latar belakang lambang Satuan Polisi Pamonparaja warna emas.
(2)Contoh kartu anggota Satpol PP sebagaimana tercantum
(1)
(2)pada lampiran l peraturan gubernur ini.

Pasal 3

Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Provinsi Papua Barat. Lambang Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas,Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

(1)Kartu anggota Satpol PP dimiliki oleh setiap anggota Satpol PP Provinsi PapuaBarat.
(2)Masa berlaku kartu Tanda Anggota Satpol PP disesuaikan kebutuhanjenjang golongan kepangkatan. PasalS
(1)Bahan dasar Kartu tanda Anggota Satpol PP terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
(2)Bentuk Kartu Anggota Satpol PP adalah persegi panjang dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5,5 cm.

BAB II

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pengadaan Kartu Tanda Anggota Satpol PP pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat dilakukan olek Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat dan Pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat.

Pasal 7

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka semua peraturan yang mengatur khusus kartu tanda anggota Satpol PP pada jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 30 Oktober 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TT D ABRAHAM O. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 30 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TT D NATANIEL D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 28 Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTD WAFIK WURYANTO Pembina Tk. I (lV/b) NIP. 19570830 198203 1 005 ' ”Wa/.." ." j '

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…