DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 28 Tahun 2016

Nomor: 28
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pengalokasian dan pelaporan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus kepada kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, maka perlu dilakukan pengaturan alokasi dan pelaporan terhadap dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus kepada KabupatenjKota sesuai amanat Undang-Undang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus kepada KabupatenjKota Se-Provinsi Papua Barat; Menimbang GUBERNUR PAPUABARAT PERATURANGUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENGALOKASIANDAN PELAPORANDANABAGI HASIL SUMBER DAYAALAM PERTAMBANGANMINYAKBUMI DAN GAS BUMI DALAMRANGKAOTONOMI KHUSUS KEPADAKABUPATENjKOTASE-PROVINSI PAPUABARAT DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR PAPUABARAT, 2

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkmah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor I Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang;
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Mengingat 3

(1)Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang berasal dari pertambangan Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 55% (lima puluh lima persen);

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4618 k/80/MEM/2015 ten tang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2016.
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa; 4 I '"\

c.Bagian Kabupaterr/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(5)Bagian Kabupaten /Kota Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, dibagi dengan rincian :
1. a.45% (empat puluh lima persen) dibagikan berdasarkan proporsi perkiraan alokasi daerah penghasil untuk Triwulan I, II dan III sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI ten tang Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Pemerintah Pusat yaitu 15% (lima belas persen) Minyak Bumi dan 30% (tiga puluh persen) Gas Bumi Tahun berkenaan, sedangkan untuk Triwulan IV dan kurang bayar yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun berikutnya berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah Penghasil setelah dilakukan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat;
(2)Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)yang berasal dari Pertambangan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 40% (empat puluh persen);
(3)Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
1. a.Bagian Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. b.Bagian Kabupaterr/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan;
3. c.Bagian Kabupaterr/ Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(4)\ Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
1. a.Bagian Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen); b~ Bagian Kabupaterr/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan; 5 Pasal 3
(1)Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Kepada Kabupaten /Kota dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat;
(2)Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Bumi (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Kepada Kabupaten /Kota dilakukan setelah Bupati/ Walikota menyampaikan laporan tahunan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertarnbangan Minyak Bumi dan Gas Alarn dalam rangka Otonomi Khusus kepada Gubemur Papua Barat;
(3)Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi BABII PENYALURANDANPENGGUNAAN
1. b.55% (lima puluh lima persen) dibagikan berdasarkan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 20% (dua puluh persen), Jumlah Penduduk 15% (lima belas persen), Indeks Kemahalan Konstruksi 20% (dua puluh persen) dan Penduduk Asli Papua 45% (empat puluh lima persen).
(6)Bagian Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, dibagikan dengan rincian :
1. a.70% (tujuh puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sarna besar;
2. b.30% (tiga puluh persen) dibagikan dengan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 20% (dua puluh persen), Jumlah Penduduk 15% (lima belas persen), Indeks Kemahalan Konstruksi 20% (dua puluh persen) dan Penduduk Asli Papua 45% (empat puluh lima persen).

BAB I

PENGALOKASIAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PENGALOKASIAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYAALAM PERTAMBANGANMINYAKBUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTASE-PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 2

Untuk Daerah Otonom Baru (DOB)atau kabupaten Pemekaran apabila belum memiliki data sebagai dasar pengalokasiannya diatur sebagai berikut :

(1)Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (5), besaran alokasi ke Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Kabupaten pemekaran diatur oleh Kabupaten Induk melalui peraturan Kepala Daerah;
(2)Daerah pemerataan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (6), maka dasar pembagiannya adalah Jumlah Nilai Besaran Kabupaten Induk, dibagi sarna rata besarannya antara Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekarannya. 6
(1)Setelah tahun anggaran berakhir BupatijWalikota membuat laporan tahunan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus secara transparan, akuntabel dan tepat waktu;
(2)Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubemur Papua Barat c.q. Kepala Dinas Pendapatan DaerahjKepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat dan diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy;

Pasal 5

BABIII PELAPORAN Pasal 4 Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang merupakan Bagian Provinsi dan Bagian KabupatenjKota diarahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Khusus di Provinsi Papua Barat akan disalurkan dan direalisasikan ke masing - masing daerah Kabupateri/Kota pada tahun Anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Papua Barat;

(4)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi menyalurkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus kepada masing-masing Kabupatenj Kota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan DaerahjKepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat untuk setiap Kabupatenj Kota;
(5)Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran berkenaan kepada KabupatenjKota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah KabupatenjKota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 7
(1)Gubernur membentuk Tim Teknis yang beranggotakan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Papua Barat;
(2)Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat. Pasa16
1. b.program kegiatan yang didanai.
(4)Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di buat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;
(5)Daerah Kabupaten /Kota yang belum menyampaikan Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pad a ayat (2), tidak akan diberikan rekomendasi penyaluran dan penyalurannya ditunda sampai dengan diterimanya Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus.
(3)Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
1. a.besaran dana; dan 8 URYANTO,SH Ina Utama Muda ~~~57D830 198203 1 005 ." esuai dengan aslinya, _.....,..T~A BIRO HUKUM, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2016 NOMOR 28 . SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TID NATANIELD. MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 28 September 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TID ABRAHAMO. ATURURI Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 September 2016 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan hingga terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat ten tang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat kepada Provinsi dan Kabupaterr/Kota. Pasa17 ;0 c....>-l>-l>-l>-l ~(b § ~.~.~. ~. ~ ::s (b (/J ~SSSS ::1. ~. ~ ~ ~ ~ S ::l ::s ::l ::l §"0 <: - -(b - - S P- C) ~ ~ ::1. ~ ;>::: § ~ (/J c: @ S ::9. >:: ~ S z (b ;>::: ~(b ....cr, ~ C7Q ~ S (b eI E:. UJ "0 IV 0 t:J ~ .... ~ 0 - 0 ~ - 0 ~ - to Sf - ;t> I~ ~ ,... to to to to 0.: 0.: 0.: : 0.: § § § § ~ ~ ~ ~ a "0 -e -e (3 (3 (3 ~ 'l.!l 'l.!l 'l.!l "" "" '":3 3 3 3 ._ !; -e :r:: -e 3 ~ (\) t: 5· ;:l 3 ::l cr" (\) 0- 0> '< § ;:r 0.: :r:: ::r "" g i" (\) - ~ § (JO _::; ;:l 0- s: § '" S" ;:l ;:l -e ~(\) d- ""i" '";:l 0 ~: f-- f- - - b ;.;- ~ .::9 I-- f-- f--f-- :xl :;0 ~ .?] ::;l "0 "0 ~. t: 0> ;:l - - -3 I-- f-- - f-- :xl :xl :xl :xl >-l ~ "0 "0 "0 "0 .... ~~. >:: "" Pi' ~. -e ::l 3:::: sr '"'< - - ___, - :; '" :xl :;0 .?] ::;l ;:l :xl 0- "0 "0 "0 ~. ~. 0> ~;:l Si c: 0 - 3_'j (\) 0> I-- f-- f--f-- <= :xl :xl :;0 :xl :r:: CZl "0 "0 "0 "0 t: "0 3 tv t: 0 ~ 0 "";:;; (\) ri OJ;:r s "0 ::;l ~. t: § ~ - - - - :xl :xl :xl .?] ~"0 "0 "0 '";3> ;:l (JO (JO :; '"::l :r:: ~ s "";:l w ~ '-- - '-- - < 0 <= 3 (\) - n w '"s: "0 '"OJ. :J f--f- f--f-- a t: -e -s (\) ~ ;;;l ~
(1)::l ~
(1)-w -3 0 ;:t> c: to to :;0 trl ;:t> :;0 ::c z ;:t> o c: ~ ;:t> :;0 ""d ~0 ......._ >-3 ~ >-3 ""d t:1 c c: ;:t> :;0 to c: ;:t> :;0 :;0 ...... ;:t> >-3 ABRAHAM O. ATURURI CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, NO URAIAN 1a. Diisi sesuai dengan Tahun anggaran yang dilaporkan lb. Diisi sesuai dengan nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan

2.Diisi sesuai dengan nama Bupati/Walikota daerah yang bersangkutan 3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I 4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II 5. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II 6. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV 7. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan akhir laporan
8.Kolomdiisi sesuai dengan rincian kegiatan bersangkutan
9.Kolomdiisi sesuai dengan rincian lokasi kegiatan dilaksanakan 10. Kolomdiisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan I 11. Kolomdiisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan II 12. Kolomdiisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan III 13. Kolomdiisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D pada tahun anggaran bersangkutan 13a. Kolomdiisi dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap kegiatan 13b. Kolomdiisi dengan volume capaian keluaran (outpu~ setiap bidang/program. 13c. Kolomdiisi dengan persentase capaian keluaran (output) setiap bidang/ program.
14.Baris diisi sesuai jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
15.Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
16.Diisi sesuai dengan bupati/Walikota daerah yang bersangkutan.
17.Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan. Keterangan : Lampiran II eraturan Gubernur Papua Barat Nomor 28 Tahun 2016 ) Tanggal: 28 September' 2016

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…