DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 29 Tahun 2014

Nomor: 29
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi Papua Barat Tahun 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan perioritas pembangunan Daerah Tahun 2015 yang efektif dan efesian, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2015 yang memuat Program dan kegiatan prioritas ' sesuai dengan indikasi program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA—SKPD);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2015; Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang—undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia Nomor 018/PPU-I/2003;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang— Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .WM. ? 'I W…;Wf . " .Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4401); .Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710); . Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang— undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); .Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tantang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46637);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737”
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan lembaran Negara Nomor 4816);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan W aq…;f' Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan' Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
17.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi KewenanganProvinsi Papua Barat Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 31, ' Tambahan lembaran Daerah Nomor 31); , . .…" f'.» ff fff. Li.; ' MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2 3. 4 Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daerah adalah Provinsi Papua Barat Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang termasuk kedalam wilayah administrasi Provinsi Papua Barat sesuai ketetapan peraturan perundang- undangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya ditingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya tingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bertugas mengelola anggaran dan menyelenggarakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 7 &;ka , 8. 10. 11. 12. 13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. Kegiatan adalah bagian dari progam yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Target adalah batas atau besaran atau status atau ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dalam hal ini target adalah berdasarkan indikator yang ditetapkan. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pasal 2

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2015 adalah dokumen rencana daerah yang berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangungan Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

(1)RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2015 mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah serta penanggungjawaban keuangan daerah.
(2)RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
(3)Uraian secara rinci RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasa|4 RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2015 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Papua Barat Tahun 2015

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BABV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BABVI : PENUTUP

Pasal 5

RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2015 menjadi Pedoman SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

SKPD berkewajiban melaksanakan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2015 dengan kepala SKPD sebagai penanggung jawabnya.

Pasal 7

Dalam hal perlunya terjadi perubahan major dan minor terhadap substansi RKPD Provinsi Papua Barat dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 30 Oktober 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/'ITD ABRAHAM O. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 30 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TT D NATANIEI. D. MANDACAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 29 Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TT D _ WAFIK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…