DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai pembentukan unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi papua barat bidang konstruksi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT BIDANG KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh 10. 11. 12. barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fgungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lemhaga/Pemerintah Daerah/institusi yng berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud? lainnya. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur Penunjuk Langsung. Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disingkat Pokja, adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai Panitia Pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa didalam ULP. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
13.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
14.Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. I

BAB II

PEMBENTUKAN ULP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk ULP Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat Bidang Konstruksi.
(2)ULP barang/jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat bidang konstruksi merupakan unit organisasi yang bersifat non- struktural.
(3)ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat.
(4)Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan terdiri atas fungsi-fungsi: '
1. a.Kepala;
2. b.Ketatausahaan/Sekretariat; dan
3. c.Kelompok Kerja.
(5)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mencakup : Pokja Jasa Konstruksi Kebinamargaan; Pokja Jasa Konstruksi Kecipta-karyaan; Pokja Jasa Konstruksi Pengairan; Pokja Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; dan Pokja Jasa Konsultansi. EDP-9.75“
(6)
(7)
(1)
(2)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, masing- masing dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota. Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas :
1. a.Pokja Jasa Konstruksi Kebinamargaan sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.Pokja Jasa Konstruksi Keciptakaryaan sebanyak 5 (lima) orang;
3. c.Pokja Jasa Konstruksi Pengairan sebanyak 5 (lima) orang;
4. d.Pokja Pengadaan Barang/Jasa/Lainnya sebanyak 5 (lima) orang;
5. e.Pokja Jasa Konsultansi sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk memberikan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Konstruksi dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstrusi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa agar proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah menjadi lebih terpadu, efisien, efektif, transparan, persaingan sehat dan akuntabel pada Bidang Konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa Pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN ULP

Pasal 5

ULP mempunyai tugas meliputi : 1. 2. 3. 10. 11. 12. 13. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa. "Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan system pengadaan secara elektronik di LPSE.

14.Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
15.Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga,daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Pasal 6

ULP mempunyai kewenangan meliputi : 1. 2. 3. Menetapkan dokumen pengadaan. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran. Menetapkan pemenang untuk : a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur untuk Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP. Mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barangj/asa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;dan Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV

TUGAS PERANGKAT ULP

Pasal 7

(1)Ruang lingkup tugas Kepala ULP meliputi : a. 'b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/ jasa ULP;
1. c.menyusun Program kerjadan anggaran ULP; .mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; . membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur; melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-, masin;. .mengusulkan penempatan / pemindahan / pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Gubernur atau PA/KPA; dan mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
(2)Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
(1)
(2)

Pasal 8

Ruang lingkup tugas Ketatausahaan/Sekretariat ULP meliputi :

a.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
b.menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
c.menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
d.memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
e.mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
f.mengelola sistem pengadaan dan sistem informasl data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
g.mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
h.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
1. 1.menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa. Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

Pasal 9

(1)Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi :
1. a.melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
2. b.mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan; melakukan Pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan. mengusulkan penetapan pemenang kepada pada Gubernur Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; menetapkanPemenang untuk :
  1. 1.Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  2. 2.Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). '
3. g.menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada h. PPK melalui KepalaULP; membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan mengusulkan bantuan Tim Teknis dan atau Tim Ahli
(2)
(3)
(4)kepada Kepala ULP. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP. Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luarULP.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 10

Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan : WPPNF 9” m emiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil; memiliki pendidikan minimal sarjana 51 (semua jurusan); m emiliki kualifikasi teknis dan manajerial; memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; memiliki integritas moral,disiplin,dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah; memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokja pengadaan; tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Kepala ULP; dan syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Pasal 11

Pokja dan Sekretariat ULP wajib memenuhi persyaratan :

1.memiliki status sebagai Pegawai NegeriSipiI;
2.memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
3.memiliki integritas mora|,dlsiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; memahami keseluruhan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
5.memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pokja pengadaan;
6.memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku; dan
7.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota Pokja pengadaan ULP. !“

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…