DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Pengaturan kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan serta pembiayaan Unit Pelaksana Teknis.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBENTUKAN,STRUKTURORGANISASI,TUGASDANFUNGSI SERTATATAKERJAUNITPELAKSANATEKNISPENDAPATANPADA BADANPENDAPATANDAERAH PROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR3 TAHUN2018 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN 2 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan. Peraturan Pemerintah Penggan ti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor451); 3 Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPT Pendapatan terdiri dari: Pasa12

BAB II

PEMBENTUKAN Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 7

Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf C, mempunyai tugas: a;. menyusun program ketja;

b.menyusun bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
c.melakukan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan Pajak Kendaraan Bermotor,Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
d.melakukan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
e.melakukan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
f.menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
g.melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT.
i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan;
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT. PasallO Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,dan ayat (2)huruf b mempunyaitugas:
a.menyusun program kerja;
b.melaksanakan pengelolaanadministrasi kepegawaian;
c.melaksanakan pengelolaanadministrasi keuangan; 7 Pasal 9

(1)UPTPendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendapatan mempunyaifungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis operasionalpemungutan Pajak Daerah;
2. b.pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak AirPermukaan serta lain-lain Pendapatan pada Kantor Bersama Satuan AdministrasiManunggalSatu Atap (SAMSAT);
3. c.pelayanan pendataan, penetapan, penagihan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotordan Pajak AirPermukaan serta lain- lain Pendapatan;
4. d.pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Satuan AdministrasiManunggalSatu Atap (SAMSAT);
5. e.pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
6. f.pelaksanaan tugas ketatausahaan;
7. g.pelaksanaan pelayanan masyarakat;
8. h.pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pajak daerah; dan
  1. 1.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBadan. BagianKedua Unit Pelaksana TeknisPendapatan Daerah KelasB
9. e.melaksanakan penyuluhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain -lain Pendapatan;
10. f.menerbitkan surat keterangan fiskal daerah dan antar daerah;
11. g.menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
12. h.melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan KepalaUPT.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 8

(1)KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah pegawaidalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordiniroleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KepalaUPT.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATAKERJA Pasal 12

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis UPTPendapatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

d.melaksanakan kehumasan;
e.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaantata naskah dinas dan kearsipan;
g.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilankebijakan;
h.menyusun laporan Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta lain-lain Pendapatan;
1. 1.melaksanakan rekonsiliasipotensi dan pendapatan daerah; J. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja; dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan KepalaUPT. 9 Pasal 15

(1)Kepala UPTPendapatan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(2)KepalaUPTPendapatan Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(3)Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi UPT Pendapatan Kelas A merupakan jabatan eselon IV.aatau jabatan pengawas.
(4)KepalaSub BagianTata Usaha UPTPendapatan KelasB merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas. BABVIn ESELONERING Pasal 14
(1)Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Pendapatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikandan bekerja sarna dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan Zpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Pendapatan wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawabkepada atasan masing-masingdan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
(3)Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(4)Dalam penyarnpaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionalmempunyaihubungan kerja.
(5)Dalarn melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan UPT Pendapatan wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
(6)Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau KepalaSeksi untuk melaksanakan tugas KepalaUPT.
(7)Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari KepalaBadan. intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten /Kota sesuai wilayah kerjanya. 10 Pasa120 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABXII KETENTUANPENUTUP Pasa119 UPT yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubemur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal 18

Pembiayaan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BABX PEMBIAYAAN Pasal 17 Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Kepala UPT Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul KepalaBadan.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
(3)Pejabat Fungsional UPT Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan UPT Pendapatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. CAP/TID NATANIELD. MANDACAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tangga126 Januari 2018 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID Ditetapkan di Manokwari pada tangga126 Januari 2018 GUBERNUR PAPUA BARAT, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 12 TO,S.H BINA l\J1:i=~':;t':F-:I1. 129 199303 1 006 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID. ,'< . '.' GUBERNUR PAPUA BARAT, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALA SEKSI PENAGlHAN DAN PELAPORAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENDAPATAN DAERAH KELAS A PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 13 NTO,S.H -....:::::=::::=;;tl T MBrNA NIP. 19710129 199303 1 006 I ai dengan aslinya r£,.J~~&''BIRO HUKUM, CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN GUBERNUR PAPUA BARAT, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENDAPATAN DAERAH KELAS B PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT LAMPlRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…