DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Papua Barat; GUBERNURPAPUABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENYELENGGARAANJARINGANDOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM PROVINSIPAPUABARAT PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR3 TAHUN2022 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Penyelenggaraan Negara Republik Pembinaan Dan Pengawasan Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 12 Tahun 2011 tentang2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3.Kabupaten /Kota adalah Kabupaten/Kota di Papua Barat. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSIPAPUABARAT. MEMUTUSKAN:
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 82);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); Pasa12 Maksud dan tujuan penyelenggaran JDIH Provinsi adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.
4.Bupati /Walikota adalah Bupati/ Walikota di Papua Barat.
5.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah Pendayagunaan Bersama ats dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah , dan cepat.
6.Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
7.Anggota JDIHN adalah biro hukum dan/ atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaterr/kota, dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten.Zkota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
8.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang- undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang- undangan.
9.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

(1)Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi secara fungsional sebagai Ketua pusat JDIH Provinsi.
(2)Kepala pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Provinsi.
1. d.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; darr/atau
2. e.pihak lainnya sesuai kebutuhan. swasta; Pasa13
(1)JDIH Provinsi merupakan anggota JDIHN.
(2)JDIH Provinsi terdiri dari:
1. a.pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH.
(3)Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi merupakan pusat JDIH Provinsi.
(4)Anggota JDIH Provinsi adalah bagian atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
1. a.perangkat daerah Provinsi;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. c.Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi
4. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah Provinsi;
5. b.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN; Pasa17 Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di Provinsi.
(1)Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota secara fungsional sebagai Ketua pusat JDIH Kabupaten/Kota.
(2)Kepala pusat JDIH Kabupateri/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaterr/Kota. Pasa15
(1)JDIH Kabupaten/Kota terdiri dari:
1. a.pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH.
(2)Bagian Hukum pada Pemerintah Kabupaten./Kota merupakan Pusat JDIH Kabupaten/Kota.
(3)BupatijWali Kota membentuk organisasi JDIH KabupatenjKota. Paragraf2 JDIH Kabupaten/Kota Pasa19
(1)Perangkat Daerah Provinsi sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi rnasing- masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. b.menyebarluaskan informasi, dokumen hukum, peraturan perundang- undangan kepada masyarakat dan Zatau antar anggota JDIH; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada pusat JDIH.
(2)Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negen dan perguruan tinggi swasta sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi rnasing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. b.menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan Zatau antar anggota JDIH; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pacta huruf a dan huruf b kepada pusat JDIH.
(3)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
1. c.pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIHN;
2. d.pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
3. e.pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum pada pusat JDIH Provinsi;
4. f.pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
5. g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun anggota JDIH; dan
6. h.penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Pusat JDIHN. Pasa! 11
(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua pusat JDIH Provinsi dapat membentuk tim Pengelola JDIH Provinsi yang terdiri dari:
1. a.tim pembina; dan
2. b.tim teknis.
(2)Unsur tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi keuangan daerah.
(3)Unsur tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi dan bidang teknologi informasi.

BAB II

KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI, TUGASDANFUNGSIJDIH Pasa18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pusat JDIH Provinsi mempunyai fungsi:

Pasal 10

(1)Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
1. a.aplikasi JDIH; dan
2. b.arsip manual.
(2)Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pusat JDIH Provinsi dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Provinsi.
(3)Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.
1. a.menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. b.menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/ atau antar anggota JDIH; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada pusat JDIH.

BAB III

PENGELOLAANDOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM

Pasal 13

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan JDIH Provinsi, melalui:

a.pemberian bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota;
h.penyediaan sarana dan prasarana JDIH Provinsi;
c.pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten /Kota secara berkala; dan
d.monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaterr/Kota. BABIV PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 12 Dalam penyelenggaraan JDIH setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar penge1olaan, yaitu:
a.menunjuk unit kerja yang mengelola JDIH;
b.menetapkan struktur organisasi pengelola dan sekretariat JDIH;
c.membentuk tim pengelola JDIH;
d.membuat website JDIH yang terintegrasi dengan website Pusat JDIHN dan website Kemendagri memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
e.menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JD IH;
f.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
g.menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
h.membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; dan
1. 1.melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIHN, pusat JDIH Kementerian Dalam Negeri dan pusat JDIH Provinsi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

(4)Pusat JDIH Provinsi dalam pengelolaan aplikasi atau website JDIH melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informasi sebagai pendukung teknis.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
b.Sumber pendanaan lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Pasal 16 Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

Pasal 15

(1)Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada anggota JDIH terbaik dapat diberikan penghargaan berdasarkan peringkat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.piagam;
2. b.trofi; dan/ atau
3. c.uang prestasi.
(3)Penilaian anggota JDIH dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh ketua pusat JDIH Provinsi. BABV PENGHARGAAN Pasal 14 Gubernur melalui JDIH Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas anggota JDIH secara periodik serta menberikan penilaian berdasarka kriteria yang telah ditetapkan. BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2022 NOMOR 3 NATANIELD. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tanggal 8 April 2022 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 8 April 2022 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…