DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 30 Tahun 2014

Nomor: 30
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai pembebasan sanksi/denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor II.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat

(2)dan ayat
(3)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Gubernur bermaksud memberikan pembebasan denda GUBERNUR PAPUA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PEMBEBASAN SANKSI/DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA l<ENDARAAN BERMOTOR II TENTANG PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT ..

Mengingat

1.Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Java Tengah, Provinsi Irian Java Barat, KabupatenPania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Java dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3894)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Java Tengah, Provinsi Irian Java Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Java dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72,

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapakan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pembebasan Sanksi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama KendaraanBermotor II; sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan untuk pencapaian dan penlngkatan penerimaan pajak daerah; denda pajak. pembebasan
b.bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; Mengingat Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3960)sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 018/PUU-1/2003; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); S. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); " 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara RI Tahun 2007 Nomor 28, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 5107; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
1. 10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provo Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34);
2. 11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49); Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat. 3. Gubernur ialah Gubernur Papua Barat 4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat. S. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiPapua Barat. Pasal 1 GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBEBASAN SANKSI/DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIKNAMA KENDARAANBERMOTOR II.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : _ _'.

12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor SO); Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya sisebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan -digunakan untuk keperluan daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasl, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Pajak Kendaran Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaran beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak tnelekat secara Pemerintah adalah Kabupaten/Kota 6. Pemerintah
11.Kendaraan Bermotor Angkutan adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
12.Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai baik orang pribadi atau badan dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
13.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
14.Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor I disingkat BBN-KB I adalah Pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama; dan
15.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II disingkat BBN-KB II adalah Pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua.
16.Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan / atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum didalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
17.Penguasaan adalah Penggunaan da / atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan / atau badan permanen serta kendaraan motor yang dioperasikan di atas air. Ketentuan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II), ditentukan sebagai berikut:

(1)Ketentuan Pengenaan Pembebasan BBNKB II adalah :

Pasal 3

Ketentuan pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan sebagai berikut :

(1)Kendaraan yang memiliki tunggakan PKB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Tahun dibebaskan dari tunggakan dendanya.
(2)Kendaraan yang memiliki tunggakan PKB 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Tahun dikenakan denda 1 (satu) Tahun.
(3)Kendaraan yang memiliki tunggakan PKB 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun dikenakan denda 2 (dua) Tahun. Pasal2BAB II KETENTUAN SANKSI/DENDA dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadia, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Februari 2015. BABIII KETENTUANBATASWAKTU Pasal 6 Kendaraan Bermotor yang melakukan mutasi baik kendaraan bermotor dalam daerah maupun kendaraan bermotor luar . daerah, diberikan waktu penyelesaian proses di Samsat sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa pemberian Pembebasan berdasarkan tanggal fiscal.

Pasal 5

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2), diberikan dispensasi mutasi ke Provinsi Papua Barat dengan dikenakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

a. Pembebasan Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang dibebaskan. b. Ketentuan biaya lain yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini tetap berlaku.

(2)Pembebasan sebagaimana dimaksud pada avat (1) berlakujuga untuk kendaraan bermotor berplat nomor dari luar daerah Provinsi Papua Barat. Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TID WAFIK WURYANTOPembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1005 BERITADAERAH PROVINSIPAPUA BARATTAHUN 2014 NOMOR 30 NATANIEL D. MANDACAN SEKRETARISDAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwaripada tanggal 4 November 2014 Oitetapkan di Manokwari pada tanggal 4 November 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT CAP/TID ABRAHAM O. ATURURI Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 30 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011